Prioritas Agenda HAM Jokowi-JK

Pergantian Agustus menuju September merupakan momen penting bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

BERITA

Kamis, 28 Agus 2014 15:14 WIB

Author

Sasmito

Prioritas Agenda HAM Jokowi-JK

agenda ham jokowi, kasus HAM, kasus tanjung priok, kasus talangsari

KBR, Jakarta - Pergantian Agustus menuju September merupakan momen penting bagi penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Akhir Agustus menjadi ulang tahun kelahiran Wiji Thukul, salah seorang korban penculikan aktivis tahun 1997-1998. Sedangkan awal September menjadi peringatan peristiwa pembunuhan aktivis HAM Munir. Dua kasus itu sampai saat ini belum terungkap siapa pelakunya. Kedua kasus itu hanyalah salah satu agenda hak asasi manusia yang sampai kini gagal dituntaskan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sedangkan SBY akan segera berakhir, berganti rezim presiden baru Joko Widodo.

Menyikapi itu, aktivis hak asasi manusia Human Right Watch (HRW), Andreas Harsono mengaku sudah berencana menemui Presiden Terpilih Joko Widodo untuk mengusulkan sejumlah agenda penuntasan masalah hak asasi manusia.

“Kami hanya memasukkan surat sebenarnya, untuk minta waktu bertemu sebelum beliau dilantik. Kenapa? Karena delegasi yang datang bukan hanya dari Indonesia. Tapi juga beberapa tempat lain di dunia. Menyangkut kebijakan luar negeri Indonesia di bidang hak asasi manusia,” jelas Andreas Harsono dalam obrolan Reformasi Hukum dan HAM KBR bekerjasama dengan TV Tempo.

Menurutnya, aktivis HAM internasional yang bakal ikut dalam pertemuan itu berasal dari New York, New Delhi, Tokyo, Beirut dan Sidney. Kata Andreas, pertemuan itu menjadi lebih penting mengingat ada sejumlah nama pendukung Jokowi dalam pilpres lalu, yang diduga melanggar HAM. Di antara mereka seperti bekas Kepala BIN AM Hendropriyono dan bekas Panglima ABRI Wiranto.
 “Jokowi kan mengatakan, itu kan baru diduga, belum terbukti. Memang belum pernah dibuktikan karena ketika dipanggil Komnas HAM tidak pernah datang. Sikap Jokowi seharusnya adalah kalau gitu, silahkan Pak.Hendro membersihkan diri, hadapi ini,” ujar Andreas Harsono.

Kuasa Hukum Jokowi – Jusuf Kalla, Taufik Basari mengaku sulit untuk tidak melibatkan AM Hendropriyono dan Wiranto dalam pemilu lalu..

“Memang harus diakui itu agak sulit karena Pak.Wiranto, partainya adalah salah satu pengusung pencalonan Jokowi. Kedua, Hendropriyono memiliki kedekatan historis dari salah satu partai pengusung Jokowi-JK,” ucap Taufik Basari dalam perbincangan Reformasi Hukum dan HAM KBR
Meski demikian, Taufik berharap AM Hendropriyono dan Wiranto hanya terlibat pada proses transisi pemerintahan yang baru. Sebab, jika Jokowi-JK terus melibatkan kedua jenderal tersebut dalam pemerintahan baru mendatang, kuatirnya justeru akan menyandera Jokowi – JK dalam persoalan HAM masalah.

 “Semangat yang sedang dibangun Jokowi-JK itu adalah suatu pemerintah baru yang bisa memutus rantai dengan orde baru, maka peran kedua orang ini hanya dalam kapasitas politik transisi saja. Ketika pemerintahan baru sudah terwujud, kita juga berharap lepas dari orde baru dan masa lalu,” jelas Taufik.

Tapi menurut Taufik Basari, masyarakat dan penggiat HAM tetap harus terus mengingatkan pemerintahan Jokowi-JK untuk menjalankan visi misinya di bidang HAM. Diantaranya penyelesaian kasus kerusuhan Mei, Semanggi I dan II, Talangsari, Tanjung Priok dan tragedi 1965.
 
Rekomendasi Program HAM

Karena ada begitu banyak kasus pelanggaran HAM masa lalu, aktivis HAM, Andreas Harsono merekomendasikan beberapa agenda yang harus dijalankan pemerintahan Jokowi-JK.

Pertama, seputar kebebasan beragama. Menurut Andreas, salah satu contoh darurat kebebasan beragama di Indonesia adalah meningkatnya jumlah orang-orang yang diadili atas nama penodaan agama. Jumlahnya 10 kali lipat lebih besar ketimbang jaman orde baru.

 “Beda dengan Talangsari, Tanjung Priok, 1965, Talangsari, Trisakti itu terjadi sebelum SBY. Tapi soal kebebasan beragama itu terjadi pada pemerintahan SBY. Jadi salah satu warisan SBY terhadap Jokowi adalah menurunnya kebebasan beragama di Indonesia,” jelas Andreas.

Untuk mulai memulihkan kebebasan beragama, Jokowi mesti mencabut SKB 3 Menteri soal Ahmadiyah, diskriminasi pembangunan rumah ibadah dan pembiaran kekerasan atas nama agama.

Kedua, yaitu pelanggaran HAM di Papua. Pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua sebagian besar karena ada kepentingan bisnis pejabat dan pihak swasta Indonesia. Yang ketiga adalah rasialisme terhadap penduduk Papua yang sebagian besar dilakukan media massa Indonesia dan media sosial orang-orang Indonesia.

“Di Papua ini, hampir tiap minggu ini kami menerima laporan tentang penangkapan, pemukulan, kekerasan seksual dan diskriminasi termasuk pembunuhan yang belum terhenti di jaman SBY. Walaupun sudah ada otsus, tapi tidak berhasil,” ungkap Andreas.

Sehingga solusi yang tepat yang dapat dilakukan Jokowi adalah membebaskan tahanan politik Papua yang berjumlah 67 orang. Yang berikutnya adalah membuka akses media internasional yang ditutup sejak tahun 1963.

Ketiga, kebijakan luar negeri Indonesia di bidang hak asasi manusia. Catatan Andreas, pemerintah Indonesia selama ini cenderung abstain soal pelanggaran HAM di beberapa negara, kecuali Palestina. Padahal, sebagai sesama penduduk bumi persoalan HAM di berbagai negara merupakan tanggung jawab semua masyarakat dunia.

“Kita sekarang ngomongin ISIS, ada banyak di situ, ada Korea Utara, Srilanka, Vietnam dan macam-macam. Dan celakanya vooting record Indonesia di UN Human Right Council di Jenewa kebanyakan abstain,” imbuhnya.

Keempat adalah penyelesaian persoalan kasus-kasus HAM masa lalu di Indonesia. Diantaranya pembantaian massal 1965-1970, Penembakan Misterius 1982-1985, kasus di Timor Timur Pra Referendum 1974-1999 dan kasus DOM di Aceh 1976-1998, kasus Papua 1966-1998, peristiwa Tanjung Priok 1984, kasus Talangsari Lampung 1989, kasus 27 Juli 1996, penembakan di Trisakti, Semanggi I dan II, kerusuhan sosial akhir Orde Baru, penculikan oleh Tim Mawar dan banyak tindakan represif lainnya. Dan yang terbaru adalah tewasnya aktivis HAM, Munir Said Thalib karena diracun pada tanggal 7 September 2004 dalam penerbangan Indonesia - Belanda.

Editor: Fuad Bakhtiar

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Rawan Kriminalisasi Kelompok Rentan, Aktivis Minta RKUHP Ditolak