Pengamat: Dana KPU Soal DPT, Harus Diadit

"Pengamat hukum yang juga saksi ahli tim Prabowo-Hatta, Said Salahuddin, meminta dana KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT), diaudit."

KBR, Jakarta- Pengamat hukum yang juga saksi ahli tim Prabowo-Hatta, Said Salahuddin, meminta dana KPU untuk menyusun daftar pemilih tetap (DPT), diaudit.

Kata Said, anggaran KPU untuk membuat DPT, tak sebanding dengan hasil di lapangan. Dia juga meminta parlemen terlibat dalam audit dana KPU tersebut.

"Dana DPT-nya, kerjaanya mereka. Pendanaan dan kinerja. Bener nggak dana untuk menyusun daftar pemilih itu digunakan untuk itu? Saya kira DPR harus bergerak juga. Kalau perlu bikin Pansus, bikin pansus untuk audit KPU itu. Coba saya tanya, kalau DPT-nya berkualitas dan KPU mampu menyusun DPT yang berkualitas, muncul nggak permasalahan ini? Nggak muncul kan," kata Said kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (16/8) siang.

Pengamat hukum, Said Salahuddin menambahkan buruknya kualitas DPT ini memaksa KPU membuat Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) yang dipertanyakan keabsahannya. Jumlah pemilih DPKTb ini tercatat 2,9 juta pemilih.

Sebelumnya, Tim Prabowo-Hatta menuding ada mobilisasi suara yang menguntungkan pasangan tertentu. Sementara tim Jokowi-JK menyatakan tidak ada bukti 2,9 juta suara diarahkan pada pasangannya.

Editor: Dimas Rizky

• politik
• pemilu
• kpu
• DPT