Impor Pertanian Melonjak, Pengamat:

Impor tidak hanya terjadi karena kurangnya pasokan dalam negeri.

BERITA

Rabu, 13 Agus 2014 15:09 WIB

Author

Agus Luqman

Impor Pertanian Melonjak, Pengamat:

Impor, produk pertanian, nasionalisme

KBR, Jakarta – Indonesia mungkin tak bisa lagi disebut sebagai negara agraris lantaran impor produk pertanian terus merangkak naik tiap tahun. Data Badan Pusat Statistik (BPS) bahkan menunjukkan kalau dalam 10 tahun terakhir impor produk pertanian melonjak tajam dari USD 3,34 miliar atau Rp 39 triliun menjadi USD 4,90 miliar atau Rp 163 triliun. Artinya, selama masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, impor produk pertanian naik empat kali lipat lebih. 


Khudori dari Dewan Ketahanan Pangan mengatakan salah satu pelaku terbesar adalah kelas menengah di Indonesia yang daya belinya makin baik. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk juga makin tinggi. Tapi bagi Khudori ini juga menunjukkan kalau kelas menengah Indonesia “tidak punya nasionalisme”. Kenapa begitu?


Berikut petikan wawancaranya dalam program Sarapan Pagi KBR. 


Minat masyarakat masih tinggi terhadap produk pertanian impor. Ada sesuatu yang salah di sini?


“Kalau kita membaca peningkatan permintaan pangan itu memang cukup tinggi, rata-rata peningkatan 5 persen per tahun. Sementara kalau kita lihat dari produksinya nyaris tidak bisa mengejar.”


“Kita juga melihat jumlah kelas menengah kita daya belinya semakin menaik, dari sisi yang lain juga pertumbuhan penduduk makin tinggi. Itu tidak bisa diimbangi oleh kemampuan produksi pangan dalam negeri akhirnya yang terjadi kebutuhan terhadap impor tinggi. Itu yang bisa menjelaskan kenapa dalam 10 tahun terakhir terjadi ledakan impor hampir empat kali lipat. Penduduk kita terutama kelas menengah bisa saya sebut “tidak punya” nasionalisme. Jadi buat mereka pangan itu tidak penting apakah diproduksi dalam negeri atau impor yang penting kebutuhan mereka bisa terpenuhi.” 


Versi dari Kementerian Pertanian ada tiga masalah utama seperti keterbatasan lahan, penyakit tanaman, dan perubahan iklim. Khusus perubahan iklim tampaknya tidak bisa diperbaiki karena gejala alam ya?


“Betul tapi itu bisa dikelola. Penting saya kira bagaimana mengajari para petani untuk membaca informasi iklim. Disini sebetulnya sudah ada beberapa usaha salah satunya adalah membuat sekolah-sekolah iklim, cuma memang belum masif. Sekolah iklim ini petani diajari bagaimana membaca informasi iklim itu diterjemahkan menjadi informasi pola tanam. Misalnya informasi iklim tiga bulan ke depan dari BMKG seperti A ini bagaimana dibaca dan diterjemahkan dalam pola tanam. Dengan cara itu petani akan bisa meminimalkan resiko terjadinya anomali. Ini memang belum begitu masif dilakukan di banyak tempat, berbeda dengan sekolah lapang untuk hama penyakit. Bagaimana Kementerian Pertanian dan kementerian lain bekerja sama tinggal menyuntikkan saja kurikulum yang sudah diajarkan di beberapa sekolah iklim disebarkan SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) itu.”


Ini sebetulnya isu yang sudah lama sekolah iklim bagi para petani?


“Betul sudah lama. Kalau ditanya sebetulnya informasi iklim itu memakainya atau tidak kalau informasi dari mereka yang sifatnya prediktif tiga bulan relatif memadai dan itu selama ini didistribusikan ke dinas pertanian. Masalahnya dinas pertanian itu mendistribusikan, mentransfer ini kepada petani itu yang yang jadi persoalan. Kalaupun sudah didistribusikan bagaimana petani membaca ini menjadi informasi pola tanam sehingga ini betul-betul aplikatif.” 


Kementerian Pertanian menyebutkan ini soal perubahan iklim jadi yang disalahkan soal perubahan iklimnya tapi tidak mencari cara bagaimana masalah ini diatasi hingga kemudian petani bisa beradaptasi. Bagaimana? 


“Saya melihatnya kalau ini katakanlah kita anggap sebuah dosa sebuah kesalahan ketika terjadi ledakan impor hampir empat kali lipat dalam sepuluh tahun. Porsi Kementerian Pertanian ada salahnya di situ, katakanlah portofolio urusan pangan itu 100 persen. Urusan pangan yang ada di Kementerian Pertanian itu tidak lebih dari 25 persen, sisanya di kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian PU, Kementerian BUMN, dan lain-lain.”


“Kalaupun Kementerian Pertanian punya salah porsinya segitu, lainnya juga punya dosa. Jadi kalau ada problem ledakan impor pangan ini tidak bisa semata-mata disalahkan kepada Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian memang dia urusan teknis, misalnya kalau kita lihat bagaimana Kementerian Pertanian berusaha menggenjot dan mencapai swasembada lima komoditas. Tapi ini sia-sia kalau pada saat yang sama Kementerian Perdagangan membuat kebijakan yang pro impor, itu akan sulit. Jadi harus ada dirigen yang memungkinkan kementerian dan berbagai lembaga yang terkait urusan pangan itu seirama. Yang krusial di tempat kita sampai sekarang adalah soal lahan, lahan yang sempit itu membuat kesejahteraan petani tidak membaik dan itu tercermin juga dari sensus pertanian dan hasil survei BPS tentang pendapatan petani yang hanya Rp 12 juta per tahun, jadi miskin sekali petani kita.”


“Tentu kita tidak bisa berharap banyak kepada petani yang miskin semacam ini, ke depan tidak bisa tidak presiden baru harus concern betul terhadap persoalan lahan. Lahan salah satu yang harus disentuh, satu lagi soal kelembagaan di visi misi program Jokowi-JK itu soal kelembagaan tidak disentuh. Karena sekarang kalau saya ditanya sebetulnya yang mengurusi pangan, tidak ada.” 


Karena ini lintas sektor ya?


“Betul multisektor, multidimensi, dan urusannya ada di 15 kementerian/lembaga. Kementerian Pertanian hanya mengurusi soal teknis, soal yang ada di lahan. Sementara kebijakan perdagangan, industri, ekspor impor, politik anggaran itu ada di kementerian lain yang jauh lebih powerful.” 


Artinya kementerian-kementerian yang ada di bawah Pak SBY ini sebetulnya Pak SBY tidak bisa jadi dirigen yang baik dalam bagaimana mau dibawa kemana soal ekonomi pertanian?


“Itu betul. Kalau saya ditanya lebih jauh misalnya kan ada Dewan Ketahanan Pangan, betul Dewan Ketahanan Pangan sehari-hari diketuai oleh Kementerian Pertanian dan sebetulnya ketuanya presiden. Di Dewan Ketahanan Pangan ini ada sekitar 15 kementerian/lembaga tadi. Ini dibentuk sebetulnya untuk menyiasati ketika otonomi daerah tahun 2001 itu diberlakukan ketika pemerintah pusat tidak punya kaki dan tangan lagi di daerah. Ini dibentuk sebagai forum koordinasi, forum mempertemukan berbagai pihak untuk membuat kebijakan supaya lebih sinergis tapi ini tidak jalan.” 


Kalau di Dewan Ketahanan Pangan, Anda sering menyampaikan ini kepada yang lain?


“Kita hanya semacam “think-thank” yang itu melekat di eselon I Kementerian Pertanian. Tugas pokja ini adalah membuat rekomendasi dan kajian, eksekusi terakhir tetap di eksekutif apakah mereka pakai atau mereka tanggalkan begitu saja itu kewenangannya di mereka.”  


Jika memang berganti kepemimpinan tampaknya pada tahun ini volume impor tidak bisa ditekan dan Kementerian Perdagangan bahkan menyampaikan bahwa dari 600 ribu ton pada tahun lalu diperkirakan naik 50 persen. Kira-kira apa yang harus dibenahi untuk mencapai itu lebih cepat?


“Untuk tambah lahan butuh waktu. Dalam jangka pendek yang bisa dilakukan adalah meningkatkan produktivitas. Kalau kita lihat sejumlah pangan penting kita sebetulnya produktivitasnya masih rendah dibandingkan negara-negara penghasil utama komoditas itu, misalnya kedelai kita produktivitasnya tidak ada separuh dari Amerika, Italia, Brasil. Gula juga produktivitas kita sangat jauh dibandingkan dengan Brasil, sawit yang selama ini jadi andalan meskipun kita eksportir CPO terbesar di dunia tapi kalau kita bandingkan dengan Malaysia kita masih rendah. Jadi memang ketika tekanan penambahan lahan tidak bisa dilakukan segera saya kira yang bisa dilakukan adalah mengoptimalkan lahan-lahan yang sudah ada dengan meningkatkan produktivitas.”


“Jangka menengah saya kira tidak bisa tidak Indonesia harus menambah lahan baru, kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain di tingkat ASEAN saja ketersediaan lahan pangan per kapita kita rendah. Kita hanya lebih baik dibandingkan dengan Filipina dan Malaysia, kita tahu Filipina dan Malaysia bukan produsen pangan reguler mereka importir pangan. Kalau kita bandingkan dengan Thailand, Vietnam, Cina, India itu jauh. Indeks ini mencerminkan kemampuan sebuah negara untuk memberi pangan yang cukup kepada warganya. Ketika indeks kita rendah otomatis kemampuan kita untuk memberikan pangan yang cukup kepada warga juga rendah.” 



Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18