BERITA

Edi Saidi UPC: Operasi Yustisi Menyasar Orang Miskin

"Usai lebaran ini, kemungkinan jumlah penduduk Jakarta akan bertambah 80 ribuan dari sebelum perayaan Idul Fitri pekan lalu."

KBR, Jakarta - Usai lebaran ini, kemungkinan jumlah penduduk Jakarta akan bertambah 80 ribuan dari sebelum perayaan Idul Fitri pekan lalu. Data terakhir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyebutkan jumlah penduduk Jakarta sekarang lebih dari 9,8 juta jiwa. Dan terus bertambah dari tahun ke tahun, di antaranya karena pendatang baru yang mengadu untung di ibukota. Kedatangan mereka dari berbagai daerah ke Jakarta atau kota besar lain di negeri ini sering dianggap membawa masalah baru.

Karena itu, muncul kebijakan untuk mencegah kedatangan mereka melalui operasi kependudukan atau operasi yustisi. Dari pantauan KBR, Kota Bandung, Cimahi, Depok, Bali, Surabaya dan sejumlah kota lain termasuk yang berupaya melakukan itu. Sementara Jakarta, sedikit berbeda. Gubernur Plt Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan Jakarta terbuka untuk pendatang, asalkan punya pekerjaan yang jelas dan tempat tinggal yang jelas. Jika tidak, akan dipulangkan. Untuk ini, ia mendorong pabrik-pabrik yang akan mempekerjakan pendatang baru agar menyiapkan tempat tinggal untuk mereka. Ini disebutnya sebagai Program Bina Kependudukan.
   
Menurut Direktur Konsorsium Masyarakat Miskin Kota (UPC), Edi Saidi, penguasa daerah yang kotanya menjadi tujuan urbanisasi tidak pernah belajar dengan selalu melakukan operasi yustisi setiap tahun. Selain jelas-jelas bertentangan dengan konstitusional NKRI, operasi yustisi tidak pernah membuahkan hasil yang baik.

“Operasi Yustisi hanya sia-sia dan membuang-buang waktu pemerintah. Dan ini melanggar HAM sebenarnya. Langkah pemerintah daerah selama ini hanya pragmatis saja, tidak ada langkah jangka panjang yang bagus,” ujarnya dalam Program Reformasi Hukum dan HAM KBR dan TV Tempo.
   
Operasi Yustisi tidak tepat karena tidak semua pelaku urbanisasi hanya bermodal nekat. Edi Saidi bisa memastikan bahwa kota-kota besar sangat membutuhkan para pelaku urban, setidaknya untuk profesi pada sektor non formal seperti asisten rumah tangga. “Sebagian besar lagi bahkan memiliki kemampuan setara dengan rata-rata untuk bersaing dengan penduduk asli kota besar,” ujarnya.

Akar masalah lama ini muncul karena negara tidak bisa memenuhi kebutuhan warga di daerah sehingga memaksa mereka untuk mengadu nasib ke daerah lain untuk hidup.

“80 persen arus perputaran uang ada di Jakarta. Jadi wajar saja ketika Jakarta menjadi tujuan utama pencari pekerjaan. Kewajiban negara justru memenuhi kebutuhan warganya, bukan melarang bepergian,” ujarnya.
   
Edi Saidi juga punya catatan negatif lainnya dari operasi yustisi ini. Prakteknya, operasi ini hanya menyentuh kalangan tertentu. “Operasi Yustisi selama ini hanya menyasar orang miskin. Buktinya, penggeledahan hanya dilakukan di tempat kumuh dan miskin. Padahal di apartemen-apartemen dan di perumahan mewah juga banyak penduduk urbanisasi,” ujarnya.

Karena itu, Edi Saidi lebih menilai operasi yustisi bukan sebagai upaya menjaring penduduk tak berizin, melainkan pada pelarangan bahwa orang miskin dilarang ke kota besar. “Di Perda masih ada istilah PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan itu salah. Itu harus diubah, karena tidak semua pendatang bermasalah dan membawa masalah,” ujarnya
   
Kemiskinan ini bukan hanya urusan daerah, tapi juga menjadi kewajiban pusat. Ketika masalah ini benar selesai, bukan hanya kota besar yang merasakan dampaknya, daerah asal si pelaku urban juga demikian. “Kewajiban negara justru memenuhi kebutuhan warganya, bukan melarang bepergian,” ujarnya.

Ketika iklim investasi dilakukan secara merata, Edi memastikan urbanisasi besar-besaran tidak terjadi karena sesungguhnya setiap orang mau mengabdikan diri untuk daerahnya sendiri. “Sarana dan prasarana serta infrastruktur di daerah yang minim sebabkan orang enggan berlama-lama di kota kelahiran,” ujarnya.
   
Di sisi lain, dia mengapresiasi langkah pemerintah DKI yang lebih menerapkan program Bina Kependudukan ketimbang melakukan operasi yustisi. “Bedanya operasi yustisi dan bina kependudukan adalah soal ada dan tidak adanya langkah preventif. Ini langkah maju pemerintah DKI kalau memang konsisten,” ujarnya.  Dia berharap daerah-daerah lain bisa mencontoh langkah DKI.

Editor: Fuad Bakhtiar    

• operasi yustisi
• program bisa kependudukan
• operasi yustisi untuk orang miskin