Suara Kaum Difabel Kerap Diselewengkan dalam Pemilu

KBR68H, Jakarta - Terhitung sejak 24 Juli hingga 1 Agustus kemarin, KPU memberi kesempatan kepada warga untuk mengecek namanya di Daftar Pemilih Sementara DPS.

BERITA

Selasa, 06 Agus 2013 08:25 WIB

Author

Gun Gun Gunawan

Suara Kaum Difabel Kerap Diselewengkan dalam Pemilu

suara, kaum difabel, pemilu

KBR68H, Jakarta - Terhitung sejak 24 Juli hingga 1 Agustus kemarin, KPU memberi kesempatan kepada warga untuk mengecek namanya di Daftar Pemilih Sementara DPS. Tujuannya, suara pemilih bisa disalurkan saat Pilpres 2014, termasuk  kaum perempuan, marginal, dan difabel yang rentan diselewengkan.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2009, suara kaum marginal paling banyak diselewengkan. Penyebabnya, KPU  tidak menyediakan kebutuhan yang mereka perlukan. Mulai dari Tempat Pemungutan Suara, alat bantu pencoblosan, kertas suara,hingga mereka yang diberi kepercayaan untuk mendampinginya. Kini, 2,6 juta lebih warga Difabel akan menyalurkan suaranya dalam pilpres 2014.

Heppy Sebayang, Ketua Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA Penca) mengatakan, pihaknya sudah menginformasikan hal tersebut ke jaringan PPUA di semua daerah. Kata dia, semua pemilih difabel harus tahu  apa saja hak mereka dan apa saja tahapan pemilu sehingga mereka bisa menagih haknya bila dicurangi.

Hepy menambahkan, KPU seharusnya menyediakan anggaran khusus untuk para pemilih difabel. Kata dia, dana untuk alat bantu tidak akan besar. “Satu alat bisa dipakai berulang kali oleh banyak orang difabel,” kata Dia. Dia juga menambahkan, para digabel harusnya bis memilih pendamping sendiri ketika masuk TPS. “selama ini didampingi oleh petugas,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Anggota KPU Jakarta Mohammad Sidiq mengatakan, pihaknya selama ini tidak menganaktirikan kaum difabel. Kata dia, sosialisasi kerap dilakukan. “seperti mengenalkan kata “contreng” lewat sapu lidi,” kata dia. Dia menambahkan, peraturan KPU membolehkan para difabel meminta bantuan pendampingan kepada petugas. ‘Kerahasiaan dijamin. Kalau petugas melanggar ada sanksinya,” ujar Sidiq.

Hal berbeda dilontarkan anggota KPU Sleman, Nining. Sebagai penyandang disabilitas, Nining mengaku kerap disangsikan kemampuannya oleh beberapa partai politik. “Saya tidak menganggapnya sebagai hinaan. Saya anggap sebagai tantangan,” kata dia. Dia mengaku telah bergabung dengan KPU sejak 2004 lalu. “Sejauh ini tidak ada kendala,” katanya.

Menilik pentingnya hak suara dari para difabel. Nining menghimbau agar para calon Legislatif atau calon Presiden sesekali melihat dari sudut pandang para difabel. “Kami selama ini sudah memberikan hak kami untuk mereka. Seharusnya mereka juga memperhatikan hak-hak kami,’ kata dia.

Sebagai seorang anggota KPU, Nining menceritakan pengalamannya dalam mendata para pemilih dari kalangan difabel. Kata dia, pihak keluarga kadang menjadi penghambat karena enggan mendaftarkan anggota keluarganya yang difabel ke KPU.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18