Mendongkrak Profesionalisme Pengelola Zakat

Bagaimana potensi zakat di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia? Tak terbayang jumlahnya jika Muslim di Indonesia sadar sepenuhnya untuk membayar zakat, infaq dan sodaqoh pada Hari Raya Idul Fitri. Badan Pusat Statistik pada

BERITA

Rabu, 07 Agus 2013 19:46 WIB

Author

Guruh Dwi Riyanto

Mendongkrak Profesionalisme Pengelola Zakat

Profesionalisme, Pengelola Zakat

KBR68H – Bagaimana potensi zakat di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia? Tak terbayang jumlahnya jika Muslim di Indonesia sadar sepenuhnya untuk membayar zakat, infaq dan sodaqoh pada Hari Raya Idul Fitri. Badan Pusat Statistik pada 2000 menyebutkan terdapat 207 juta lebih warga Indonesia berstatus Islam.

Perkiraan potensi zakat Indonesia ada beragam. Bagaimana dengan penelitian teranyar?

“Penelitian terbaru Baznas dan Institut Pertanian Bogor potensinya mencapai 217 triliun. Dihitungnya itu zakat individu dan perusahaan,” kata Direktur Komunikasi Dompet Dhuafa. Nana Mintarti.

Pengurus Forum Zakat itu mengatakan, perkiraan itu mengandaikan semua penduduk mmuslim yang berada di atas garis kemiskinan membayar zakat secara rutin. Potensi itu tentu luar biasa karena mencapai hampir separuh dari target penerimaan Pajak Penghasilan non-migas sebesar Rp 464,5 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013.

Besarnya potensi zakat ini tentu disadari sepenuhnya oleh para amil atau pemungut zakat. Catatan lembaga Public Interest Research And Advocacy Center (PIRAC) menyebutkan lembaga zakat terus meningkatkan target penerimaan mereka setiap tahunnya.

”Rumah zakat menargetkan Rp 16 miliar pada 2011. Pada 2013 menargetkan 100 miliar,” papar Ninik Anisa, Peneliti Filantropi dan Zakat PIRAC. Ia menambahkan, pengelola zakat yang sekarang berjumlah kurang lebih 600. Tentu angka itu akan menggelembung jika mencantumkan komunitas.

Peningkatan penerimaan ini juga dirasakan secara drastis oleh lembaga zakat seperti Dompet Dhuafa. “Dari tahun ke tahun untuk dompet Duafa ada peningkatan. Awal hanya 63 juta selama 1 tahun pada 1993. Sampai 2012, kita sudah mengumpulkan 175 miliar selama setahun,” jelas rinci Nana Mintarti, Direktur Komunikasi Dompet Dhuafa. 

Zakat dan Gaya Hidup

Peningkatan zakat ini juga merupakan akibat dari munculnya kebiasaaan menyumbang sebagai gaya hidup.

“Di tahun terakhir melakukan penelitian 98% penduduk Muslim di Indonesia ini pernah menyumbang, bahkan penyumpang infaq dan sodaqoh tidak hanya berasal dari agama Islam saja. Bahkan ke Dompet Dhuafa adalah non-muslim, di luar agama Islam. Ini menjadi tren baru,” papar peneliti Ninik Anisa.

Selain itu, badan zakat juga melakukan inovasi untuk mempermudah pembayaran zakat. “Ketika sudah ada niat, jangan biarkan lewat niat itu. Buka laptop, klik internet bisa bayar. Lagi jalan-jalan ke mall, ada konter dompet dhuafa, dia bayar. Di ATM atau phonebanking, ada pilihan,” rinci Nana Mintarti, Direktur Komunikasi Dompet Dhuafa. 

Jumlah pembayaran zakat diperkirakan akan terus meningkat jika masyarakat semakin terbuka kesadarannya untuk membayar zakat. Nana mengatakan, ada salah kaprah soal pembayaran zakat di masyarakat. Masyarkat selama ini mengenal zakat hanya zakat fitrah. Zakat ini adalah sisa pengeluaran ketika selama sebulan masyarakat muslim mengerem konsumsi ketika ramadhan.

“Ada zakat mal, cara pembayaran tidak tergantung di bulan ramadhan saja, tapi pada batas kepemilikan barang setahun,” ungkapnya. Jadi, pembayaran bisa dilakukan pada bulan apa saja dalam setahun, tidak harus ketika lebaran. 

Pertanggungjawaban Zakat

Potensi zakat yang luar biasa itu tentu bisa memiliki dampak besar dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan yang serius dan profesional melalui penguatan kapasitas.

“Upaya penguatan kapasitas terhadap pengelola zakat harus cukup merata. Sekarang orang berpendapat mengelola zakat itu sambilan. Padahal, ini dana umat atau publik. Jumlahnya besar,” saran Nana Minarti dari Dompet Dhuafa. 

Ia menambahkan, ada empat aspek akuntabilitas atau pertanggungjawaban dalam pengelolaan zakat. Pertama, pertanggungjawaban pada aturan hukum positif dan normatif. Kedua, pertanggungjawaban manajerial. Artinya, bagaimana zakat dikelola secara efisien dan efektif. Ketiga, pertanggungjawaban dari sisi program. Apakah tepat sasaran program zakat? Empat, pertanggungjawaban proses yang mencakup indikator keberhasilan. Ini penting untuk mengukur seberapa berhasil zakat mengentaskan kemiskinan.

Untuk pengelolaan zakat oleh komunitas, Ninik Anisa, Peneliti Filantropi dan Zakat PIRAC menilai diperlukan ukuran yang berbeda. Komunitas seperti masjid bisa menapaki jalan berbeda untuk pertanggungjawaban keuangan yang lebih sederhana.

“Amil-amil ini di komunitas mereka mau menuliskan siapa penyumbang dan berapa sumbangan. Lantas, hasilnya dikomunikasikan di masjid,” kata Ninik. Ia yakin masyarakat sekarang semakin kritis dalam menanggapi laporan zakat.  Ia mencontohkan di Cirende, Ciputat, Tangerang Selatan, provinsi Banten. Menurutnya, mereka menerima barang-barang bekas dan mengolah menjadi sebuah toko Barbeku atau barang bekas berkualitas. Lembaga ini membuat pelaporan di setiap kegiatan. “Perawatan donatur luar biasa. Transparansi pada masyarakat di luar situ,” katanya. 

Pertanggungjawaban pemberian zakat juga terus dikembangkan oleh lembaga-lembaga zakat. Dompet Dhuafa mempertimbangkan masak-masak program agar tepat sasaran. Cakupan program juga cukup luas.

“Mulai santunan hingga program edukasi dan kesehatan. Proaktif hingga preventif. Pemberian modal usaha dan pendampingan, pemberian skill berdasarkan kelompok sasaran,” ungkap penggiat dompet Dhuafa, Nana Mintarti. Ia memaparkan karena Dompet Dhuafa bersifat nasional, lembaga itu melakukkan pemetaan dan verifikasi ke lapangan untuk menemukan permasalahan. Lembaga zakat nasional ini bahkan tidak segan bekerjasama dengan lembaga zakat lokal agar tepat sasaran.

PIRAC juga meluncurkan panduan prinsip-prinsip agar zakat ataupun sumbangan masyarakat dikelola secara profesional. PIRAC meluncurkan Pedoman Akuntabilitas Pengelolaan Bantuan Kemanusiaan di Indonesia dan kode etik filantropi media masa. Kode etik itu mengatur agar pemberian sumbangan mesti independen dan tidak menggunakannya untuk kampanye politik. Penggalang dana juga mesti memiliki izin resmi dan kompetensi sumber daya manusia.

Pemberian zakat juga mesti mematuhi prinsip non-diskriminasi. Ninik dari Dompet Dhuafa mengatakan, diskriminasi bisa terjadi berdasar agama, ras. Ia mencontohkan ada satu lembaga dari pusat datang dan membantu dari kelompok A saja.

“Karena tidak terorganisir dengan baik, ada kecemburuan sosial,” keluhnya. Prinsip non-diskriminasi ini juga menunjukan keberpihakan pada kelompok rentan dan difabel. Menurutnya,  penyaluran zakat bahkan sudah ada dalam agama Islam.  Untuk zakat, penerima harus berasal dari kelompok fakir, miskin, amil, orang-orang yang punya hutang karena miskin, kehabisan bekal di perjalanan, dan budak. Namun, untuk zaman sekarang, prinsip itu dapat ditafsir ulang. Contohnya, meskipun tidak ada budak, di zaman modern masih dijumpai korban perdagangan manusia. Perjalanan juga bisa dimaknai perjalanan menuntut ilmu seperti kuliah. 

Pengawasan Zakat

Lantas, jika sistem itu sudah ada, bagaimana pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip di atas? Nana dari Dompe Dhuafa menerangkan, terjadi tumpang tindih dalam regulasi nasional sekarang ini.

“Tidak kondusif dan sehat. BAZNAS menjadi blunder karena menggalang dana dari publik. Konsisten saja karena wilayah Anda di tingkat regulator, penting untuk memisahkan diri dan memikirkan ulang aturan ini,” katanya. 

Menurutnya, aturan pengawasan sekarang belum jelas. Ini termasuk pihak yang berhak memperkarakan dan lembaga pengaduan. Jalur hukum juga belum diketahui apakah komplain terhadap zakat mesti melalui perdata atau pidana. Ia mengusulkan proses pengawasan seperti bank profesional. Ia menyarankan BAZNAS berfungsi seperti Bank Indonesia yang hanya menjadi regulator. 

Meskipun proses formal tidak ada, lembaga zakat terus diawasi oleh masyarakat. Karena zakat bersifat sukarela,.mekanisme pasar berlaku, yang dipercaya akan paling banyak mendapat donasi.

“Kepercayaan menjadi poin yang sangat penting bagi pengelola zakat. Masyarakat tidakmau tahu. Kalau dia melakukan penyelewegnan sekali saja langsung tidak dipercayai,” tandas peneliti PIRAC Ninik Anisa. Ia bahkan berseloroh pernah ada di Dompet Dhuafa donator menyumbang Rp 1.000. padahal ia mau menyumbang Rp 1 miliar. Sebab, pemberian awal itu merupakan tes kepercayaan semata.

Lembaga zakat juga saling memantau satu sama lain. Kerjasama antarlembaga zakat juga dilakukan agar penerima tidak tumpang tindih.

“Beberapa teman-teman di forum zakat sudah merencanakan, on line sistem terintegrasi di masing-masing organisasi pengelola zakat. Penerima tidak tumpang tindih,” pungkas Nana dari Dompet Dhuafa.”

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.