"Harus Ada Efek Jera dalam Mengontrol Urbanisasi

Lebaran tiap tahun selalu memberi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Provinsi Jakarta sebagai ibukota negara. Kerjaan baru itu adalah masuknya

BERITA

Rabu, 14 Agus 2013 15:29 WIB

Author

Nur Azizah

Urbanisasi, Jakarta, Labour Institute Indonesia

KBR68H – Lebaran tiap tahun selalu memberi pekerjaan rumah baru bagi Pemerintah Provinsi Jakarta sebagai ibukota negara. Kerjaan baru itu adalah masuknya ‘warga’ baru dari pelosok daerah di tanah air ke Jakarta atau yang disebut urbanisasi.

Institut Pengembangan Kebijakan Alternatif Perburuhan (Labour Institute Indonesia) memperkirakan sejuta orang pencari kerja akan masuk ke DKI Jakarta pasca-Lebaran tahun ini. Taksiran ini merujuk data BPS Provinsi DKI Jakarta yang mencatat jumlah pekerja sepanjang tahun 2012 tembus hingga 4,72 juta; diantaranya 3 juta buruh bekerja di wilayah industri, buruh mandiri 804 ribu orang, dan buruh bebas 75 ribu.

Observasi Labour Institute Indonesia mencatat 90 persen buruh itu mudik ke kampung halaman. "Dan lebih kurang 10 persen dari mereka akan membawa sanak famili ke Jakarta untuk mencari pekerjaan," terang Koordinator Kampanye dan Komunikasi Labour Institute Indonesia Andy William Sinaga.

Pesona Jakarta layaknya sarang madu yang mengundang kawanan lebah untuk mengerubungi ibukota. Salah satu pemicunya, kata Andy, adalah besaran Upah Minimun Provinsi DKI Jakarta yang cukup fantastis dibanding provinsi lain.  Saat ini UMP Jakarta sebesar Rp 2,2 juta. Angka ini sungguh menggiurkan, bukan?

Selain itu ketersediaan lapangan pekerjaan dan infrastruktur yang memadai, sekaligus  upaya pembenahan kondisi Jakarta tak luput pula menjadi incaran kaum urban untuk datang ke ibukota. Padahal, kata Andy, semula Belanda membangun Jakarta hanya untuk sejuta orang.

Kemacetan dan polusi di Jakarta sepertinya luput dari pertimbangan pendatang. Kemolekan dan daya pikat Jakarta lah yang membulatkan tekad pendatang untuk berbondong bondong mengadu nasib di pusat negara. "Apalagi ketika Jokowi Ahok di Jakarta muncul KJS (Kartu Jakarta Sehat) juga Kartu Jakarta Pintar, ini juga memicu. Sementara di daerah masih sebatas konsep," terang Andy.

Menangani Urbanisasi


Lantas, bagaimana menangani masalah urbanisasi ini? Andy menambahkan, solusinya dengan pemberlakuan Perda Nomer 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Menurt Andy, ini adalah ujian pasangan Jokowi-Ahok untuk menegakkan lagi aturan itu. Salah satu yang diatur dalam Perda itu adalah masalah kependudukan.

Jika sebelumnya Pemprov DKI Jakarta rajin menggelar operasi yustisi di hari hari selepas arus balik mudik Lebaran, Gaya Jokowi kini berbeda, yaitu dengan melakukan bina kependudukan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan, bina kependudukan merupakan sosialisasi  berupa penjelasan dan himbauan tentang syarat pendaftaran penduduk di Jakarta. "Kita juga menginformasikan fakta soal daya tampung di Jakarta yang sudah diambang batas," ungkap Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea.

Bahkan Gubernur, imbuh Purba, telah memerintahkan kita utuk menghimbau masing masing daerah untuk bertanggungjawab menahan laju warganya jika tidak memiliki jaminan tempat tinggal dan pekerjaan layak. "Atau spesifiknya tidak mampu memenuhi standar kehidupan layak," terang Purba.

Guna mencegah ledakan urbanisasi ke Jakarta pasca-Lebaran kali ini, Pemerintah Provinsi Jakarta mengklaim telah berkoordinasi dengan perwakilan masyarakat, termasuk Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) pada bulan Mei dan Juni lalu.

Jika operasi Yustisi mengandalkan kunjungan rumah dengan melibatkan hakim dan jaksa. Bina kependudukan bertujuan menghimbau kesadaran dan partisipasi masyarakat, melibatkan RT dan RW untuk aktif mendata penduduk, termasuk mengupdate pendataan penduduk setiap bulannya.

RT dan RW, kata Purba, juga berkewajiban mengingatkan warga untuk segera melapor dan menjelaskan persyaratannya. Diantaranya Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendatang Baru. Bagi pendatang yang berniat menetap kurang dari setahun cukup dengan surat domisili sementara. Sedangkan bagi Anda pendatang yang berencana menetap lebih dari setahun, maka Anda harus membuat KTP Jakarta dengan membawa Surat Keterangan Pindah, jaminan tempat tinggal dan jaminan pekerjaan.

Penegakan Hukum Lemah

Peraturan Daerah Nomer 8 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum juga mengatur sanksi bagi pendatang yang kedapatan tidak memiliki identitas. Ancaman sanksi berupa kurungan 10 - 60 hari atau denda sebesar Rp 100.000 hingga Rp 20 juta tak mempan menyurutkan jutaan warga untuk datang ke Jakarta.

Purba mengklaim, pihaknya bakal mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang tetap mbalelo dengan memulangkan mereka ke daerah asalnya. Ini sesuai dengan kesepakatan bersama MoU antara Pemprov DKI Jakarta dengan 10 daerah lain, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat.

"Tapi sekarang Gubernur meminta untuk pembinaan dulu guna membangun kesadaran dan meminta partisipasi masyarakat. Gubernur juga memerintahkan pengefektifan perda 8/2007  yang kini juga tengah disiapkan instrumennya," terang Purba.

Menyikapi langkah pemerintah DKI, Labour Institute Indonesia mengusulkan agar pemprov juga berdialog dengan pelaku usaha di Kawasan Berikat seperti Cakung, Marunda, Pulogadung, termasuk serikat pekerjanya untuk memberikan himbauan sekaligus menjelaskan kepada mereka tentang Perda tersebut.

"Harus ada efek jera dalam mengontrol ledakan urbanisasi, caranya berdialog dengan mereka," pungkas Andy.

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Peran Pemerintah Daerah Antisipasi Bencana Hidrometeorologi di Cuaca Ekstrem

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM