covid-19

Wapres Ma'ruf Minta Pemprov Jabar Turunkan Angka Mobilitas

"Provinsi Jawa Barat penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta juga Bali."

BERITA

Jumat, 23 Jul 2021 09:35 WIB

Author

Heru Haetami

Wapres Ma'ruf  Minta Pemprov Jabar Turunkan Angka Mobilitas

Ilustrasi: PPKM Darurat, spanduk pengumuman jam operasional di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bandung, Jabar, Rabu (21/7/2021). (Antara/Raisan Al Farisi)

KBR, Jakarta -  Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Jawa Barat segera melakukan upaya penanganan Covid-19 agar sebaran kasus di sana bisa ditekan.  

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021, tercatat belum ada penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.

“Di Provinsi Jawa Barat penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta juga Bali. Sedangkan mobilitas di tempat kerja, provinsi Jawa Barat dan Bali penurunan juga belum sejauh Provinsi DKI. Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan Penanganan Covid-19 secara daring, Kamis (22/07/2021).

Ma'ruf Amin juga meminta percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Sebab kata dia, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

"Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat," katanya

Sebelumnya engurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah terus menekan pergerakan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus harian Covid-19.   Ketua Satgas Covid-19 dari IDI Zubairi Djoerban mengatakan, pergerakan manusia berpotensi akan memunculkan kasus-kasus baru.

Sehingga menurutnya, skenario yang paling mungkin dijalankan dalam waktu singkat yakni terus membatasi mobilitas masyarakat hingga titik terendah.

"Menanganinya ya harus dengan metode gawat darurat, jadi memang untuk pandemi ini istilahnya monitor evaluasinya (monev) harian dan mengambil keputusannya juga harus cepat. Jadi kalau hari ini lebih berat, jadi harus lebih serius ketat lagi bagaimana membatasi pergerakan masyarakat. Paling gampang dilihat ya pergerakan masyarakat di jalan. Di jalan masih ramai, ya artinya belum terjadi pendisplinan untuk membatasi pergerakan masyarakat," ujar Zubairi saat dihubungi KBR, Rabu (14/7/2021).

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Layanan Identitas Kependudukan bagi Kelompok Transpuan

Kabar Baru Jam 8

Seruan untuk Lindungi Nakes di Daerah Rawan

Kabar Baru Jam 10