KBR, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah Jawa Barat segera melakukan upaya penanganan Covid-19 agar sebaran kasus di sana bisa ditekan.
Ma'ruf mengatakan, berdasarkan Data Google Community Mobility Report hingga 16 Juli 2021, tercatat belum ada penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan di beberapa daerah di wilayah Jawa Barat, baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.
“Di Provinsi Jawa Barat penurunan mobilitas di pusat perbelanjaan dan rekreasi belum sejauh di Provinsi DKI Jakarta dan Yogyakarta juga Bali. Sedangkan mobilitas di tempat kerja, provinsi Jawa Barat dan Bali penurunan juga belum sejauh Provinsi DKI. Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” kata Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan Penanganan Covid-19 secara daring, Kamis (22/07/2021).
Ma'ruf Amin juga meminta percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.
Sebab kata dia, berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus dan Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.
"Untuk itu, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat," katanya
Sebelumnya engurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah terus menekan pergerakan masyarakat seiring dengan meningkatnya kasus harian Covid-19. Ketua Satgas Covid-19 dari IDI Zubairi Djoerban mengatakan, pergerakan manusia berpotensi akan memunculkan kasus-kasus baru.
Sehingga menurutnya, skenario yang paling mungkin dijalankan dalam waktu singkat yakni terus membatasi mobilitas masyarakat hingga titik terendah.
"Menanganinya ya harus dengan metode gawat darurat, jadi memang untuk pandemi ini istilahnya monitor evaluasinya (monev) harian dan mengambil keputusannya juga harus cepat. Jadi kalau hari ini lebih berat, jadi harus lebih serius ketat lagi bagaimana membatasi pergerakan masyarakat. Paling gampang dilihat ya pergerakan masyarakat di jalan. Di jalan masih ramai, ya artinya belum terjadi pendisplinan untuk membatasi pergerakan masyarakat," ujar Zubairi saat dihubungi KBR, Rabu (14/7/2021).
Editor: Rony Sitanggang
Keluarga dan lembaga sekolah harus cepat dan tanggap menghilangkan rasa bosan serta stres pada anak-anak.
Rumah juga belum tentu menjadi ruang aman bagi anak, sebab anak berpotensi menjadi korban kekerasan dari anggota keluarganya maupun kejahatan berbasis daring. 
"Selanjutnya, tim akan melakukan evakuasi kapal dan truk tersebut agar tidak mengganggu jalur pelayaran di Selat Nusambangan," 
"Alhamdulillah kita telah menerima dukungan Dose Sharing Vaksin Fast Track dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu sebesar 2.632.500 dosis melalui jalur Covax Facility"
Sanksi ASN tukang bolos dan Konten Homofobik "Aku Bukan Homo"
Satu nakes lagi bernama Geral Sukoi hingga kini masih dalam pencarian.
"Alasan mereka berhenti sekolah karena ekonomi. Sehingga orang tua tidak mampu membiayai anaknya sekolah," 
Mau Hidup Berdampingan dengan COVID-19? Jokowi Beri Dua Syarat
Kesulitan Akses PeduliLindungi karena Tak Punya HP? Pemerintah Akan Fasilitasi
Pegawai KPK dipecat, Istana masih bungkam dan enggan menanggapi.
"Mungkin pada titik tertentu, perusahaan yang mengurus (keamanan data) bingung harus patuh kemana. Jangankan perusahaan, bahkan Kementerian (bingung) seperti itu,"
"Itu betul-betul benar ditawari ke BUMN akan disalurkan ke BUMN, maka itu bukan saja penghinaan, penistaan, tapi itu sekaligus refleksi dari sikap kemunafikan kelembagaan."
"Kita ingin melindungi mereka semuanya, terproteksi agar tidak terkena covid-19 dengan vaksinasi,"
Setiap pelaku perjalanan internasional wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, sebagai syarat masuk ke Indonesia.
"Vaksinasi door to door ini kita lakukan untuk lebih memberikan pelayanan pada masyarakat secara langsung, karena dari pintu ke pintu,"
Pedoman itu diterbitkan melalui Surat Telegram (TR) Kapolri yang ditujukan kepada para Kasatwil Jajaran Polda se-Indonesia.
"Salah satu faktor penyebabnya adalah stres yang dialami seseorang karena adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19."
Pegawai KPK: Ditawari Kerja di BUMN, Kami Ketawa, Marah dan Terhina
56 Pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat mulai 3 September 2021. 
INDEF: Potensi Penerimaan PPN Sembako itu Kecil!
