covid-19

Realisasi BLT Desa, Sri Mulyani: Masih Sangat Rendah

"Jadi not even 1 triliun realisasinya hanya 8,2 persen,"

BERITA

Kamis, 22 Jul 2021 09:16 WIB

Realisasi BLT Desa, Sri Mulyani: Masih Sangat Rendah

Warga Bone Bolango, Gorontalo terima beras bantuan sosial pada (19/7/2021). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta-  Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut realisasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa masih rendah. Kata dia penyerapan anggaran baru sekitar 8,2 persen. Capaian ini dinilai masih sangat jauh dari total anggaran yang disediakan.

"Jumlah desa yang baru menyerap di bawah 15 persen ada 163 daerah yang realisasinya hanya 983 miliar padahal anggarannya 11,51 triliun. Jadi not even 1 triliun realisasinya hanya 8,2 persen," kata Sri Mulyani saat konpers daring, Rabu (21/7/21).

Ia menambahkan saat ini baru ada 21 daerah yang realisasi anggaran BLT Desanya di atas 50 persen. Dia meminta agar pemerintah pemda mempercepat pembayaran BLT desa. Ia berharap BLT desa bisa segera disalurkan kepada 8 juta penerima. 

Melalui paparan Sri Mulyani, dijelaskan bahwa BLT desa adalah instrumen perlindungan sosial untuk menjaga daya beli masyarakat terdampak pandemi covid-19. Untuk itu pemerintah desa wajib melaksanakan BLT desa dan tidak dikaitkan dengan program tambahan dari pemerintah pusat.

Jawa Timur

Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta para Bupati/Wali Kota di Provinsi Jawa Timur untuk memacu penyerapan anggaran penanganan Covid-19. Ma'ruf mengatakan, belanja daerah untuk penanganan pandemi di Jawa Timur dilaporkan masih rendah.

"Mohon perhatian tadi yang disampaikan oleh Mendagri, banyak yang masih rendah penyerapan anggarannya untuk penanganan Covid-19, karena itu saya minta ini betul-betul dipacu," Ma'ruf dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 secara daring bersama Gubernur, Bupati/Walikota, serta Satgas Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Timur, Rabu (21/07/2021).

Wapres juga meminta  kepala daerah segera melaporkan mengenai berbagai masalah penanganan Covid-19 seperti ketersediaan tempat tidur perawatan, oksigen, dan kebutuhan penanganan lain-lain di semua wilayah di Jawa Tumur.

"Agar terus ditingkatkan, sehingga apabila dibutuhkan dapat dilakukan antisipasi secara cepat," katanya

Lambannya penyaluran dana bantuan sosial seperti BLT Dana Desa, kartu sembako, dan bantuan sosial lainnya, berdampak pada tidak efektifnya kebijakan PPKM Darurat se-Jawa dan Bali. Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah mengatakan, banyak masyarakat miskin dan rentan yang berpendapatan harian maupun kontrak, terpaksa harus bekerja keluar rumah atau melanggar aturan PPKM darurat demi kebutuhan hidup. Sementara bantuan sosial dari pemerintah, malah justru belum diterima pada pekan pertama sejak PPKM diberlakukan.

"Jadi itu persoalannya satu, soal datanya sendiri itu kelihatannya tidak akurat banyak tidak bisa dijalankan, tumpang tindih. Kedua soal pola penyalurannya. Penyalurannya kan ada yang melalui bank Himbara dan PT Pos. Jadi ini juga belum, karena datanya tadi yang masih tumpang tindih dan banyak juga data yang belum di-update. Masalah akurasi datalah pokoknya," ucap Trubus kepada KBR, Senin, (19/7/2021).

Trubus menambahkan, lambannya penyaluran bantuan sosial Covid-19 juga disebabkan oleh akuntabilitas publik serta transparansi anggaran.

Data Carut Marut Hingga Koordinasi Lemah

Lambannya penyaluran bantuan langsung tunai dana desa disebabkan oleh persoalan data, dan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan daerah.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman mengatakan, masalah yang sama juga terjadi pada kebijakan lain, yang termasuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Misalnya, bansos melalui kartu sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

"Kurang lebih sama tipologi persoalannya ya. Kalau kita bicara soal penyaluran ini, terkait data base dan manajemen datanya. Itu yang menjadi persoalan paling mendasar penyaluran dana ini. Soal ketepatan sasaran, dan proses penyaluran dari pusat ke daerah berjalan baik. Kedua adalah, dengan situasi sekarang PPKM darurat dan PPKM mikro sebelumnya, ada perubahan budaya kerja dari sistem offline ke online. Itu juga yang kami lihat berpengaruh juga terhadap koordinasi," ujar Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Armand Suparman kepada KBR (19/7/2021).

Armand menambahkan, pemerintah juga perlu menerapkan pendekatan sanksi dan apresiasi terhadap kepala daerah yang dinilai baik maupun tidak baik kinerjanya, dalam melaksanakan capaian program penyaluran aneka jaring pengaman sosial masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengancam akan mengintervensi penyaluran anggaran bantuan langsung tunai atau BLT Dana Desa, bila masih lamban. Hal itulah yang membuat masyarakat tidak bisa segera menikmati bantuan tersebut.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Wanti-Wanti soal Kunjungan Wisatawan Asing

Efektivitas Vaksin Covid-19 yang Digunakan di Indonesia

Kabar Baru Jam 10