KBR, Jakarta- Kementerian Agama RI telah menerbitkan Surat Edaran Menag Nomor 18 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Salat Idul Adha dan Penyembelihan Hewan Kurban Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, surat edaran tersebut mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan salat Iduladha dan melaksanakan kurban dengan syarat.
Kata dia, semisal menerapkan protokol kesehatan yang ketat, dan berada pada zona aman Covid-19 sesuai pemantauan Gugus Tugas Covid-19 daerah tersebut.
"Sebelum salat, tempatnya itu harus dibersihkan. Disemprot disinfektan. Kemudian diusahakan gate masuknya terbatas mungkin satu atau dua. Sehingga pada saat masuk bisa dicek suhunya. Kemudian dianjurkan kepada anak-anak maupun orang tua jangan ikut salat Iduladha," kata Menteri Fachrul dalam video yang diterima KBR pada Senin (6/7/2020).
Menteri Agama Fachrul Razi menambahkan, mekanisme pelaksanaan kurban juga harus mengikuti protokol kesehatan. Semisal dengan mengharuskan anggota panitia kurban membawa alatnya masing-masing.
Selain itu juga menghindari pembagian daging kurban dengan mengumpulkan warga atau membuat kerumunan. Menag meminta agar panitia kurban membagikan daging kurban dari pintu ke pintu atau mendatangi penerima kurban.
Berita Terkait: Kemenag: Salat Ied Berjamaah Ditiadakan
Editor: Rony Sitanggang
"Pengadu mengeluhkan hak-hak mereka dalam berpendapat tercederai."
"Kita berharap dengan rasa aman yang lebih kuat maka perekonomian kita tahun depan akan membaik."
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan tes ini dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster baru Covid-19
Pemerintah harusnya tunduk kepada aturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penupahan.
Dua laporan dugaan politik uang yang masuk ke Bawaslu dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk ditidaklanjuti sebab unsur-unsurnya tidak terpenuhi
"Seperti kita lihat ini adalah tempat dimulainya food estate di provinsi Sumatera Utara, yaitu untuk tanaman utamanya kentang, yang kedua bawang merah, yang ketiga bawang putih,”
"Perjalanan keluar kota itu lintas daerah. Jangan sampai terjadi klaster liburan, yakni setelah liburan penularan COVID-19 malah meningkat."
"Ini nggak ada pembahasan Amdal, nggak ada pembahasan RKL UPL. Tiba-tiba land clearing sudah berlangsung, tiba-tiba alat-alat berat sudah masuk, tiba-tiba truk sudah masuk ke sana gitu."
“Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah saintifik, data kesehatan dinomorduakan. Tidak bisa."
"Pendapat apapun, sejauh tidak melanggar UU ITE, tidak ada ujaran kebencian, tidak ada provokasi, tidak ada hasutan, tidak ada unsur pidana, maka tidak ada masalah."
"Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?"
"Ada banyak nilai merah baik bantuan kuota belajar merah, hibah merah, relaksasi BOS merah, pembelajaran jarak jauh atau PJJ"
"Ingat, berlibur itu baik untuk kesehatan psikologis kita. Tetapi, tidak mengurangi tanggung jawab kita melindungi diri dan orang lain dari resiko Covid-19."
"Maka kita makin optimistis, lebih banyak lagi kasus positif bisa disembuhkan,"
"Kita semua harus bergeser dari negara pengekspor bahan-bahan mentah dan salah satunya batu bara menjadi negara industri yang mampu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi,"
"Kedua minta tolong juga dari himpunan yang juga di bawah Kemenkes yaitu Indonesian Technical untuk menilai vaksin"
"Kalau saya hanya bilang ‘mari disiplin’ itu hanya kalimat perintah. Saya gabungkan dengan sense of hope. Kita jauhkan potensi jadi korban"
"Bapak Presiden yang kami hormati, perkenankanlah kami hadapkan tujuh duta besar luar negeri luar biasa dan berkuasa penuh, dari negara-negara sahabat, untuk menyerahkan surat-surat kepercayaan." 
Begitu api melalap area bergambut, penyebarannya sulit dikendalikan. Alhasil, karbon yang semula mengendap dalam gambut, mendadak terlepas begitu saja ke udara.
“Saya memang tak punya bukti, tapi saudara saya di perusahaan kelapa sawit mengatakan, setiap bulan mereka harus menyetor senilai Rp 80 juta ke Polisi dan Pemerintah. Bukan di Sintang Raya."
