Yenny Wahid Kritik Sikap PBNU yang Terkesan Minta Jabatan Menteri

NU sebagai Ormas Islam tidak boleh terkesan meminta-minta jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan menteri.

, BERITA , NASIONAL

Rabu, 10 Jul 2019 14:56 WIB

Author

Dian Kurniati

Yenny Wahid Kritik Sikap PBNU yang Terkesan Minta Jabatan Menteri

Presiden Joko Widodo ketika memberi arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta- Direktur Wahid Institute, Yenny Wahid mengkritik sikap Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj, yang mulai menyiapkan kader-kader Nahdlatul Ulama, untuk mengisi jabatan menteri pada kabinet Presiden Joko Widodo periode 2019-2024.

Yenny mengatakan, NU sebagai Ormas Islam tidak boleh terkesan meminta-minta jabatan dalam pemerintahan, termasuk jabatan menteri. Alasannya, kesan meminta-minta jabatan itu dapat berdampak buruk dalam penilaian publik. 

Menurut putri kandung almarhum KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu, NU dapat membantu Pemerintah dengan memberikan saran konstruktif maupun kritik membangun, terhadap setiap kebijakan yang ditetapkan Pemerintah, tanpa perlu kader NU itu turut menduduki kursi-kursi jabatan menteri.

"Saya mengimbau kepada petinggi-petinggi NU untuk tidak terjebak pada retorika, seolah-seolah dipahami kita menuntut kursi kabinet dan lain sebagainya. Karena peran yang harus dijalankan oleh NU adalah peran yang sinergis dengan Pemerintah, melakukan pemberian masukan-masukan yang konstruktif, ketika ada kritik pun kritik yang membangun. Artinya, pemerintahannya (dijabat) siapa pun, NU harus mampu bekerja sama dan mampu menjaga jarak yang sehat," kata Yenny di Kompleks Monumen Nasional, Jakarta, Rabu (10/5/2019).

Dilanjutkan Yenny, keterlibatan kader NU dalam kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin, akan menjadi representasi yang baik bagi seluruh warga NU lainnya. Alasannya, kata Yenny, jumlah warga NU yang diperkirakan separuh dari umat muslim di Indonesia. Meski demikian, NU tetap berkontribusi pada kemajuan negara, tanpa harus ada kader-kadernya yang duduk sebagai menteri dalam kabinet. "Apalagi, organisasi NU itu (juga) tidak boleh berpolitik praktis," ujar Yenny. 

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siradj menyatakan, siap menyodorkan sejumlah kader NU jika diminta Presiden Joko Widodo untuk mengisi kursi jabatan menteri di kabinet. Said mengklaim, banyak kader NU yang berkompeten menduduki jabatan menteri, bukan hanya sekadar jabatan Menteri Agama saja.

Editor: Fadli Gaper

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17