TKN Bubar, Akan Ada Wadah Baru untuk Pendukung Jokowi-Ma'ruf

"Mungkin secara formal TKN itu kita bubarkan, tapi kita bentuk wadah yang lain, karena di TKN itu kan tidak hanya elemen-elemen partai saja, tetapi juga ada kelompok relawan."

BERITA | NASIONAL

Kamis, 25 Jul 2019 15:27 WIB

Author

Resky Novianto

TKN Bubar, Akan Ada Wadah Baru untuk Pendukung Jokowi-Ma'ruf

Wakil Ketua TKN Asrul Sani (tengah) saat menyampaikan kesiapan TKN menghadapi proses sengketa Pilpres 2019 di Jakarta (10/6/2019). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin akan dibubarkan pada Jumat (26/7/2019). Agenda ini sudah dipastikan oleh Wakil Ketua TKN Arsul Sani.

"Memang besok ada undangan dari pimpinan TKN, kepada semua pengurus TKN dan juga Sekjen partai, tetapi itu lebih terkait pengakhiran tugas Tim Kampanye Nasional Paslon 01 ya," kata Arsul, Kamis (25/7/2019).

Arsul Sani menjelaskan, pembubaran TKN akan dilakukan secara formal. Rencananya, seluruh pengurus TKN dan Sekjen partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) akan hadir dalam acara tersebut.

Ia juga menyebut, pascapembubaran ini akan ada pembentukan wadah baru bagi pendukung Jokowi-Ma'ruf.

"Mungkin secara formal TKN itu kita bubarkan, tapi kita bentuk wadah yang lain, karena di TKN itu kan tidak hanya elemen-elemen partai saja, tetapi juga ada kelompok relawan. Tentu kami berharap bahwa silaturahmi di antara seluruh elemen yang mendukung Pak Jokowi itu bisa tetap berjalan mengawal pemerintahan beliau bersama Pak Kyai Ma'ruf Amin," kata Arsul.

"Kami kan selama ini belum menyikapi mau seperti apa. Besok itu baru kemudian kita putuskan," tambahnya.


Sebelum Bubar, TKN Tolak Koalisi Gemuk

Beberapa pekan lalu, Wakil Ketua TKN Arsul Sani menegaskan bahwa ia menolak koalisi pendukung yang terlalu gemuk.

"Checks and balances tidak jalan kalau kebanyakan (partai) ada di posisi koalisi pemerintahan," ucap Arsul kepada KBR, Kamis (4/7/2019).

Arsul Sani yang juga menjabat sebagai Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengungkapkan, sekarang komposisi koalisi pemerintahan sudah lebih dari 60 persen.

"Yang harus dibahas, apakah kursi 60,7 persen itu dianggap sudah cukup apa belum? Kalau cukup, berarti tidak nambah. Kalau belum cukup, untuk menjamin dukungan bagi pemerintahan mungkin bisa nambah kira-kira satu (partai)," kata Arsul.

Editor: Adi Ahdiat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17