BERITA

Sikap PKS, Pertemuan Prabowo-Megawati, dan Sinyal Kerja Sama Politik

""Tapi kami tidak sendirian, umat juga di luar pemerintahan dan saya ingin mengatakan bahwa PKS akan menjalankan keputusan majelis syuro.""

KBR, Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak masalah seumpama menjadi satu-satunya partai di luar pemerintahan atau oposisi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Dewan Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid menanggapi pertemuan antara Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto siang tadi.

"Kalau itu adalah silaturahmi untuk kebaikan bangsa dan negara ya monggo saja, tentu saja kita adalah bangsa yang mengedepankan goyong royong dan persatuan kesatuan Indonesia. (Tapi) PKS menyatakan bahwa sampai hari ini kami memegang keputusan majelis syuro yaitu kami berada di luar pemerintahan kalau kami nanti sendirian, tapi kami tidak sendirian, umat juga di luar pemerintahan dan saya ingin mengatakan bahwa PKS akan menjalankan keputusan majelis syuro kami yakin tidak akan sendirian," ucap Hidayat di Gedung Nusantara V DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/7).

Baca juga: PAN Tahu Diri, Tidak Minta Jatah Kursi Menteri

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menilai pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai hal yang bagus sebagai tokoh negarawan. Menurutnya, silaturahmi antarkeduanya membuktikan bahwa perbedaan tidak menjadikan permusuhan, namun bisa mempererat persaudaraan dan persatuan.

"Bagus, Indonesia itu kekuatannya di silaturahmi jadi seberat apa pun yang kita hadapi sekeras apa pun persaingan kalau masih pemimpin tokoh-tokoh silaturahmi, insya Allah tidak ada apa-apa ya kita dukung. Mau ketemu yang mau antar boleh beda calon boleh, beda partai, beda pandangan ya ketemu itu menyelesaikan separuh persoalan," ucap Zulkifli.

Diklaim Sebatas Silaturahmi

Pertemuan itu, menurut Prabowo Subianto menyambung tali persahabatan dan persaudaraan. Kata dia, perbedaan sikap politik seperti pada Pemilu lalu hal biasa. Yang terpenting komitmen membangun kesejahteraan bangsa dan negara 

"Kami menyambung kekeluargaan, persahabatan lama, saya selalu merasa dapat penghormatan dan perlakuan yang baik dari sejak dulu. Jadi saya kadang-kadang kita mungkin berbeda dalam beberapa sikap politik yang tidak prinsip menurut saya, karena yang utama, kami sama sama patriot sama sama komit kepada NKRI sebagai harga mati," kata Prabowo di kediaman Megawati, Menteng Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

Baca juga: Pertemuan Jokowi-Prabowo, JK: Contoh Persatuan

Hal senada dijelaskan Megawati Soekarnoputri. Usai menjamu Prabowo di rumahnya, ia mengatakan, pertemuannya dengan bekas calon presiden itu untuk menyambung silaturahmi dan dialog demi kepentingan bangsa dan negara. 

"Sebenarnya kan kalau kita berbeda pendapat, itu adalah sebuah ruang yang biasa. Kenapa harus diterus-teruskan. Mari kita rukun kembali menjadi persahabatan kita, mendapat ujung yaitu untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan kita tentunya harus bisa melakukannya dengan diskusi," kata Megawati di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7).

Mega mengatakan bakal selalu menyambut baik kedatangan Prabowo kapan saja di rumahnya.  Pun demikian jika Prabowo ingin bertemu Jokowi, Mega siap menyampaikan.

"Silakan datang ke tempat saya, kapan pun, begitu juga kalau Mas Bowo ingin bertemu dengan Presiden, kalau memang harus saya diminta untuk bisa menyampaikan, saya sampaikan. Tapi kalau Mas Bowo sebaiknya menurut saya, pasti ngomong sendiri saja sama Pak Jokowi, pasti akan diterima beliau dengan baik," imbuhnya.

Bekas presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri mengatakan, diskusi dan dialog sangat diperlukan untuk menentukan bagaimana nasib bangsa ini lima tahun mendatang. 

"Yang namanya dialog itu sangat diperlukan. Tapi saya bilang, bahwa semuanya adalah keputusan nanti presiden terpilih. Karena pada beliau lah sebenarnya hak prerogatif itu ada, bukan pada saya," pungkasnya.

Sinyal Kuat Kerja Sama Politik

Sementara itu, pengamat politik dari Populi Center Rafif Imawan menilai pertemuan Megawati dan Prabowo sinyal kuat adanya kerja sama politik antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra lima tahun ke depan. Ia memperkirakan kesepakatan itu mengarah pada koalisi legislatif yakni komposisi ketua dan pimpinan DPR dan MPR. Sebab, lebih mudah menyusun kolaborasi politik di legislatif ketimbang eksekutif seperti masuk kabinet. 

"Saya rasa memang bagaimana pun juga ini deal-deal awal untuk kemudian akan menentukan struktur parlemen. Saya rasa ini lebih bagaimana sih nanti parlemen ke depan dibentuk. Susunan pimpinan DPR-nya bagaimana, susunan ketua MPR bagaimana. Saya rasa ini ke arah sana, kalaupun tidak masuk ke pemerintahan," kata Rafif pada KBR (24/7).

Baca juga: Bocoran Komposisi Kabinet Kerja 2019-2024, Ini Kata Jokowi

Rafif Imawan menilai wajar jika parpol pengusung Jokowi-Maruf Amin menolak mengakomodasi parpol pendukung Prabowo-Sandi. Jika pun ada kompromi, parpol di Koalisi Indonesia Kerja bakal mendesak agar parpol pendukung Prabowo tak masuk kabinet. 

Selain Gerindra, Rafif menyebut Partai Demokrat juga berpeluang merapat ke Koalisi Jokowi-Maruf. Demokrat dikenal memiliki SDM yang mumpuni di bidang ekonomi, sehingga bisa memperkuat pemerintahan Jokowi periode kedua. Untuk oposisi, Rafif yakin akan diisi PKS dengan merangkul kelompok konservatif yang kecewa manuver Prabowo. 

Belum Ada Keputusan Politik

Pada pilpres 2019, Prabowo Subianto berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno. Mereka didukung PKS, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, dan Partai Berkarya. Pasangan itu berhadapan dengan petahana Joko Widodo-Maruf Amin, yang didukung  Partai Nasdem, PPP, Golkar, PDIP, PSI, PBB, PKPI, dan PKB.

Panasnya rivalitas kedua calon saat pilpres, membuat banyak pihak mengusulkan adanya rekonsiliasi. Sebab, selain di level elit, perdebatan soal perbedaan pilihan juga terjadi di kalangan pendukung. Perdebatan terus berlangsung meski pilpres usai dilaksanakan 17 April lalu. 

Pada Sabtu, 13 Juli 2019, Jokowi akhirnya bertemu Prabowo. Pertemuan dilakukan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta. Partai Gerindra masih belum memutuskan sikap politiknya, usai pertemuan Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo. Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade mengatakan sikap politik partai akan diumumkan langsung oleh Prabowo usai menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas).

"Partai Gerindra sampai sekarang belum mengambil keputusan apapun sikap ke depan. Karena mekanisme internal yang akan kita ambil semacam rakernas dan lainnya. Belum ada keputusan apapun. Nanti akan diumumkan secara resmi oleh Pak Prabowo," kata Andre kepada KBR, Minggu (14/7)

Andre Rosiade menambahkan, pertemuan Prabowo-Jokowi itu hanya menjadi pertemuan kebangsaan untuk mengembalikan kerukunan. Tidak ada perbincangan sikap politik termasuk bergabung dengan Kabinet Kerja II Jokowi. 

Editor: Sindu Dharmawan

• Pertemuan Megawati-Prabowo
• Koalisi Politik
• PKS
• PAN
• Partai Gerindra
• Megawati Soekarnoputri
• Prabowo Subianto
• Populi Centre
• Oposisi