Minat Sekolah Anak Turun, Komnas PA: Kebijakan Pemerintah Plin-plan

""Ketidak konsistenan pemerintah menjalankan hak-hak anak atas pendidikan.""

KBR, Jakarta- Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menilai, pemerintah membuat minat sekolah anak Indonesia menurun. Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, pemerintah menjadikan anak-anak sebagai objek eksperimen metode pendidikan dengan sering menganti-ganti metode pendidikan.

Arist menegaskan, pemerintah seharusnya memiliki konsistensi sistem belajar.

"Kalau saya melihatnya,  menurun itu, ketidak konsistenan pemerintah menjalankan hak-hak anak atas pendidikan. Karena pemerintah selalu bereksperimen, dan kemarin itu eksperimennya kan. Kompetensi tiga belas, kurikulum tiga belas. Ketika ditentang dan dianggap itu   karena infrastruktur terbangun secara merata. Akhirnya itu tidak jalan. Kemudian itu, sistem zonasi, jadi itu eksperimen lagi. Kemudian itu, masyarakat mengeluh, lalu kemudian akan diubah lagi," kata Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait kepada KBR, Minggu (21/7/2019).

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengatakan, pemerintah harus mengkaji secara matang metode pendidikan apa yang mampu meningkatkan kualitas dan minat anak. Arist mengatakan, pemerintah terkesan coba-coba, membuat sebuah kebijakan dalam pendidikan di Indonesia.

Kata dia, pemerintah bertanggung jawab penuh memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia.

"Jadi ya, saya kira menurunnya mutu pendidikan sekarang karena selalu bereksperimen. Coba-coba lah gitu. Jadi mutu pendidikan kita semakin jelek. Kenapa mutu pendidikan kita tidak maju-maju, karena tidak konsisten terhadap pelaksanaan dari kebijakan yang diputuskan sebagai pendidikan di Indonesia," ujar dia.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait mengkritik pemerintah yang cenderung plin-plan dalam menerapkan kebijakan. Arist mengatakan, pemerintah membuat anak-anak bingung.

Sebelumnya, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Generasi mengatakan minat sekolah anak menurun. Penurunan ditengarai karena zonasi dan kekerasan.

Editor: Rony Sitanggang

• Zonasi PPDB
• kisruh pendidikan