Lima Arahan Jokowi untuk RAPBN 2020

"Tahun 2020 kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global, yang terus bergerak dan berubah terus dengan dinamis," kata Jokowi.

BERITA | NASIONAL

Senin, 15 Jul 2019 18:14 WIB

Author

Dian Kurniati

Lima Arahan Jokowi untuk RAPBN 2020

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (15/7/2019). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro A)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo memerintahkan menterinya memangkas anggaran yang tak produktif dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.

Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat terbatas penyusunan pagu indikatif RAPBN 2020 di Jakarta, Senin (15/7/2019).

Jokowi mengatakan, setiap rupiah dalam APBN 2020 harus memberi manfaat pada masyarakat serta membantu Indonesia menghadapi tantangan di masa depan.

"Tahun 2020 kita semuanya harus bisa mengantisipasi dinamika ekonomi global, yang terus bergerak dan berubah terus dengan dinamis. Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut," kata Jokowi.


Lima Arahan Jokowi

Jokowi pun memberikan lima arahan penyusunan RAPBN 2020 kepada para menterinya, yakni:

Pertama, memprioritaskan arah APBN 2020 pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), baik melalui alokasi pendidikan, kesehatan, ataupun pelatihan-pelatihan.

Kedua, anggaran 5 persen di bidang kesehatan harus mampu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, sehingga angka kurang gizi dan stunting berkurang, sedangkan kualitas kesehatan ibu hamil dan program imunisasi meningkat.

Ketiga, pembangunan infrastruktur tetap menjadi perhatian untuk menyambungkan titik-titik pusat kegiatan produksi, baik kawasan ekonomi khusus, kawasan wisata dan kawasan industri kecil. Kawasan produksi tersebut termasuk persawahan, perkebunan, dan perikanan, serta sentra Usaha Kecil Menengah (UKM). 

Keempat, Jokowi ingin APBN 2020 sanggup mengurangi mengurangi kemiskinan, dengan berbagai program jaminan kesejahteraan masyarakat, seperti dana desa dan sembako murah.

Terakhir, tentang belanja pegawai, Jokowi ingin agar semuanya dikaitkan dengan reformasi birokrasi baik di pusat maupun di daerah. Menurutnya, belanja pegawai harus disusun efisien, agar semua tepat sasaran. 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme