Kontras: Di Era Jokowi Sektor HAM Banyak Kemunduran

"Ada eskalasi misalnya pembatasan kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, pokoknya sektor fundamental freedoms itu banyak mengalami kemunduran."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 16 Jul 2019 18:24 WIB

Author

Valda Kustarini

Kontras: Di Era Jokowi Sektor HAM Banyak Kemunduran

Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (16/7/2019). (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

KBR, Jakarta- Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menilai Presiden terpilih Joko Widodo belum menunjukkan komitmen pengentasan kasus HAM di Indonesia. 

Staf Biro Kampanye dan Jaringan Kontras, Nisrina Nadhifah Rahman, menilai dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi belum ada tindakan progresif dalam penyelesaian kasus HAM, khususnya pelanggaran HAM masa lalu.

"Jadi dari catatan kita, tidak terlalu banyak institusi yang progresif berubah atau mereformasi diri berkonsentrasi terhadap HAM. Bahkan dari kasus keseharian kita terima dan dampingi itu, memang menunjukan secara keseluruhan komitmen presiden Joko Widodo terhadap penyelesaian kasus HAM, terutama pelanggaran HAM masa lalu, masih sangat rendah dan layak untuk diragukan," kata Nisrina di kantor LBH Jakarta, Selasa (16/7/2019). 

Nisrina juga mengatakan, dalam catatan Kontras tidak ada penurunan kasus HAM. Di beberapa aspek, pelanggaran HAM justru meningkat. 

"Ada eskalasi misalnya pembatasan kebebasan berkumpul, kebebasan berekspresi, pokoknya sektor fundamental freedoms itu banyak mengalami kemunduran," ujarnya.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Masyarakat Sipil Tolak Rencana Amandemen UUD 1945