Konflik Trans Papua, Negara Diminta Tangani Trauma Ribuan Pengungsi

"Paling tidak negara harus bertanggung jawab atas korban. Karena apa yang terjadi kondisi hari ini di Nduga adalah perintah Presiden."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 19 Jul 2019 18:20 WIB

Author

Siti Sadida Hafsyah

Konflik Trans Papua, Negara Diminta Tangani Trauma Ribuan Pengungsi

Ilustrasi: Anak-anak di Kabupaten Nduga, Papua. (Foto: www.kemkes.go.id)

KBR, Jakarta- Desember 2018 lalu terjadi penembakan terhadap puluhan pekerja proyek jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua.

Setelahnya, TNI langsung mengerahkan ratusan personil memburu Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) yang dituding sebagai pelaku.

Aksi perburuan TPN-OPM ini melibatkan baku tembak, bom asap, pembakaran bangunan, hingga serangan udara di sekitar permukiman warga Nduga. Akibatnya, ribuan warga terpaksa mengungsi hingga sekarang.

"Jadi ada sweeping, kemudian ada serangan bom dari udara, bom asap, ada tembakan-tembakan. Ini tentu membuat warga menjadi ketakutan. Karena ketakutan mereka serta merta melarikan diri. Ada yang lari ke hutan. Berikut juga pengejaran dilakukan oleh TNI kepada TPNPB, disertai dengan penggeledahan rumah. Dan rumah yang ditinggalkan oleh warga itu dirusak," ujar Komisioner Komnas Perempuan, Saur Tumiur Situmorang, dalam konferensi pers tentang konflik Nduga di LBH Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Berdasarkan data Juni 2019, jumlah warga yang mengungsi ada lebih dari 5.000 orang dan sebagiannya anak-anak. Saat ini lebih dari 100 pengungsi telah meninggal dunia, salah satu penyebabnya karena kelaparan.


Pengungsi Nduga Trauma, Tapi Belum Ada Perhatian dari Negara

Anggota Tim Solidaritas untuk Nduga, Hipolitus Wangge, melaporkan saat ini banyak pengungsi mengalami trauma.

"Salah satu yang kami temukan di lapangan dengan tim relawan itu adalah proses trauma yang tidak pernah diselesaikan, untuk kemudian memunculkan rasa takut ketika berhadapan dengan pihak aparat, TNI dan Polri," kata Hipolitus, Kamis (18/7/2019).

Karena trauma ini juga sejumlah pengungsi memilih tinggal di dalam hutan, enggan kembali desa, hingga mengalami kesulitan ekonomi.

Namun Hipolitus menyayangkan, hingga sekarang upaya penanganan trauma hanya dilakukan relawan yang belum berpengalaman. Sementara dari negara, belum ada perhatian serius.

Anggota tim relawan, Doly Ubruwangge, berharap pemerintah bertanggung jawab atas masalah kemanusiaan ini.

"Paling tidak negara harus bertanggung jawab atas korban. Karena apa yang terjadi kondisi hari ini di Nduga adalah perintah Presiden, memerintahkan untuk 6 bulan operasi (militer) di Nduga. Tetapi 6 bulan sudah lewat, ini sudah mau bulan ke-7 tapi penarikan (militer) belum ada," kata Doly.

"Sehingga negara harus bertanggung jawab atas pengungsi. Paling pertama kesehatan dan trauma. Karena mereka benar-benar dari tempat mereka, dikeluarkan secara paksa," tambahnya.

Doly melaporkan, dari 32 distrik di Nduga, 11 di antaranya sudah tidak ditempati warga. Jumlah tim relawan sangat terbatas, dan kondisi pengungsian memprihatinkan karena satu rumah dipakai menampung hingga 20 orang.

Editor: Adi Ahdiat/Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Sejumlah Daerah Protes Hasil Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Pancasila Merajut Keberagaman Indonesia