KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo berjanji segera memutuskan permohonan amnesti yang diajukan terpidana kasus penyebaran konten asusila, Baiq Nuril. Jokowimengatakan belum menerima rekomendasi pemberian amnesti untuk Nuril, yang telah dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, kemarin.
"Belum sampai meja saya. (Ada rencana bertemu Nuril?) Belum sampai meja saya. Kalau nanti sudah masuk meja saya, ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait, saya putuskan. Secepatnya. Akan saya selesaikan secepatnya," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Jumat (12/07/2019).
Jokowi berjanji segera memeriksa isi rekomendasi dari Menkumham untuk amnesti Nuril tersebut. Ia belum membacanya, lantaran baru kembali dari unjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur. Adapun soal permintaan Nuril agar bisa bertemu, Jokowi tak meresponsnya.
Kemarin, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menerbitkan rekomendasi yang bisa Jokowi gunakan sebagai pertimbangan memberikan amnesti untuk Nuril. Tim kuasa hukum Nuril juga sempat menyambangi kantor staf kepresidenan, agar Jokowi segera mengabulkan permohonan amnesti Nuril.
Sementara itu Jaksa Agung memberi jaminan untuk tidak mengeksekusi terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Baiq Nuril. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, sudah memerintahkan kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat untuk tidak berbicara eksekusi.
"Kami sudah nyatakan itu kami akan mengikuti perkembangan proses penangan kasus ini. Dan saya sudah menyatakan perintahkan kepada kejati NTB untuk jangan dulu berbicara eksekusi, kita tidak terburu-terburu melaksanakanya, apa lagi sekarang ini. Saya nyatakan bawah eksekusi belum dilaksanakan," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo , Di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (12/7/2019)
Jaksa Agung menyatakan, Jika berbicara secara normatif untuk putusan inkrah itu wajib dilaksanakan eksekusinya oleh jaksa. Tetapi untuk kasus ini Kejaksaan harus melihat kepentingan lebih besar dan harus mendengarkan perasaan keadilan yang tumbuh masyarakat.
"DPR sudah menyatakan ketika Presiden akan memberikan amnesti, DPR akan berikan perimbangan hukum atas kebijakan presiden menerapkan hak prerogatif Presiden. Proses hukumnya sudah selesai tinggal tentunya menunggu kebijakan presiden saya tau persis ketika saya laporkan beliau, beliau akan berikan amnesti untuk kasus ini," ujar Jaksa Agung HM Prasetyo, di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat, (12/7/2019)
HM Prasetyo menyebut, Menerima 132 surat permohonan penangguhan eksekusi Baiq Nuril dari DPR Kota, DPR Provinsi dan lembaga. Penyerahan tersebut langsung oleh Tim hukum Baiq Nuril dan didampingi Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka.
Menanggapi kasus ini, Anggota Komisi Hukum DPR, Nasril Jamil menyakini seluruh fraksi di DPR, akan menyetujui pertimbangan amnesti yang diajukan kepada DPR terhadap proses hukum Baiq Nuril Maknun. Ia memastikan, seluruh wakil rakyat di DPR, akan berusaha mendengar dan menyalurkan aspirasi warga negaranya kepada Presiden.
"Saya punya keyakinan kalau kemudian Ibu Baiq kemudian meminta amnesti kepada Presiden dan kemudian Presiden meminta pertimbangan DPR. Saya yakin bahwa seluruh fraksi di DPR, akan memberikan persetujuan kepada Presiden terkait pemberian amnesti kepada Ibu Baiq Nuril. Saya punya keyakinan itu," ucap Nasril Djamil dalam diskusi dengan tema 'Baiq Nuril Ajukan Amnesti, DPR Setuju?' di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Anggota Komisi hukum DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan, komitmen Presiden Jokowi dalam melindungi kaum perempuan diuji dalam adanya perdebatan kasus yang menimpa Baiq Nuril. Ia beranggapan, bahwa pemberian amnesti dari Presiden hanya satu-satunya jalan, untuk menghilangkan perbuatan hukum dari Baiq Nuril.
"Ada satu kewenangan yang dimiliki oleh presiden yaitu kewenangan memberikan amnesti dan amnesti itu kan, akan menghilangkan atau meniadakan akibat hukum dari perbuatan seseorang dan kemudian juga bisa mengembalikan status seseorang yang awalnya bersalah, menjadi tidak bersalah jadi itu dibutuhkan," ujar Nasril.
Editor: Rony Sitanggang
Jokowi Janji Putuskan Permohonan Amnesti Nuril Secepatnya
"Kalau nanti sudah masuk meja saya, ada rekomendasi-rekomendasi dari kementerian-kementerian terkait, saya putuskan. Secepatnya."

Baiq Nuril Maknun saat dalam sel. (Foto: Antara)
BERITA LAINNYA - BERITA
Setahun Covid-19 Begini Harapan Satgas
"Mudah-mudahan pada ulang tahun perayaan kemerdekaan bangsa kita, kita bisa mengendalikan Covid ini dengan lebih baik,"
Setahun Covid-19 Tantangan Masuknya Varian Baru Virus
"Kalau satu tahun yang lalu kita menemukan kasus 01 dan 02 Covid-19, tadi malam saya mendapatkan informasi bahwa dalam tepat satu tahun hari ini kita menemukan mutasi B117 UK Mutation di Indonesia."
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi Pedagang di Yogyakarta Jokowi Targetkan 19 Ribu Peserta
“Saya tadi melihat proses vaksinasi yang dilakukan untuk para pedagang di pasar Beringharjo berjalan lancar, dan juga untuk para pedagang kaki lima, para pelaku usaha,"
Tidak Miliki Vaksinator Nakes Tiga Kabupaten di Papua Belum Divaksinasi Korona
"Ini pemerintah juga dorong terus dari kabupaten/kota untuk terus memberikan sosialisasi, khusus untuk tenaga nakes"
Vaksinasi Covid-19 Guru Bagaimana dengan Murid
"Jangan karena negara itu punya keterbatasan, kemudian siswanya dan mahasiswanya tidak divaksinasi. Tidak adil buat siswa dan mahasiswanya begitu,”
Vaksinasi Gotong Royong Gratis Begini Penjelasan Kemenkes
"Seluruh penerima vaksin gotong royong tidak akan dipungut biaya apapun atau dalam hal ini tidak perlu ada pembayaran dan diberikan secara gratis oleh perusahaan yang melakukan vaksinasi"
Vaksinasi Covid-19 Undang Kerumunan Pemerintah Janji Perbaiki Sistem Antrean
"Akan terus memperbaiki sistem antrean pemberian vaksin, sehingga lansia dapat lebih mudah mendapatkan informasi jadwal pemberian vaksin, dan juga menyesuaikan waktu kedatangannya di fasyankes."
Kasus Covid-19 Turun 400 Tempat Tidur Isolasi di Banyumas Kosong
"Saya juga agak berkeyakinan melandai. Karena jumlah harinya kan cuma 28 hari ya. Tempat tidur tidak terpakai 400-an lebih,”
Wapres Maruf Amin Pantau Vaksinasi Covid-19 Atlet
"Atlet ini penting, termasuk juga prioritas, terutama mereka yang akan mengikuti berbagai event baik domestik dan juga global."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Cerita dari Hall Basket Senayan
"Dengan adanya vaksin ini ya lebih tenang sih pastinya, lebih nyaman, ntar mungkin kerja kan besok-besok lagi udah berani lah kerja di lapangan."
Vaksinasi Covid-19 Awak Media Jokowi Minta Daerah Gelar Kegiatan Serupa
"Alhamdulillah pagi hari ini sudah dimulai untuk 5.500 awak media yang prosesnya tadi saya lihat semua berjalan dengan lancar, berjalan baik,"
Wawancara Wapres Maruf Amin dari Suntik Vaksin sampai Target Sejuta Perhari
"Gedung-gedung yang punya pemerintah itu digunakan untuk melakukan vaksinasi. Sudah seperti itu usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah."
Vaksin Gotong Royong Kadin Partisipasi Perusahaan Meningkat
"Kalau kita lihat, antusiasme sangat tinggi itu kenapa, karena kita biaya untuk melakukan tes aja itu bayangkan berapa besar yang harus keluar,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Ingatkan Negara-negara Tentang Kesetaraan Akses
"Indonesia termasuk salah satu negara yang beruntung. Kita ini beruntung. Dari awal pandemi kita sudah bergerak mengamankan akses dan komitmen pasokan vaksin untuk negara kita Indonesia,”
Vaksin Gotong Royong Erick Upayakan 35 Juta Dosis Tersedia Bulan Depan
"Jangan disalah artikan, vaksin gotong royong adalah gratis juga. Tetapi kita memberi kesempatan kepada pihak swasta yang ingin mengadakan dan membagikan secara gratis kepada para pekerjanya"
ELSAM Dorong Revisi UU ITE Menyeluruh
"Terhadap mereka yang mengalami kriminalisasi, artinya ekspresinya sebenarnya ekspresinya secara sah dan dilindungi undang-undang, tapi kemudian dilakukan pemidanaan"
Jokowi Tak Ada Kompromi Bagi Pembakar Hutan
"Terapkan sanksi tegas bagi pembakar hutan dan lahan baik sanksi administrasi, perdata maupun pidana,"
BNPB Kirimkan Logistik Lewat Udara Bagi Pengungsi Banjir Karawang dan Bekasi
"BNPB akan mengoordinasikan, terutama untuk memberikan bantuan, kepada masyarakat terdampak. Prioritasnya adalah logistik yang siap saji"
Vaksinasi Covid-19 Survei IPI Lebih 40 Persen Responden Enggan
"Jadi kalau ditotal kurang lebih 13 persen warga yang bersedia untuk membayar mendapatkan vaksin,"
Vaksinasi Covid-19 Jokowi Sosialisasi Kurang
"Jadi memang berkaitan dengan sosialisasi. Ternyata dari yang kita lakukan ke pedagang pasar dari 10 pedagang yang kita tanya, yang mau divaksin hanya 3, yang 7 tidak mau,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Vaksinasi "Drive Thru" Pertama Indonesia
Pahlawan Gambut
Kabar Baru Jam 8
Kabar Baru Jam 10