Ini Penyebab Perdagangan Orang dengan Modus Perkawinan di Kalbar

""Kawin kontrak itu, harus juga diperketat mulai dari kepengurusan Surat Nikah, hingga KTP, ""

KBR, Pontianak- Perdagangan orang dengan modus perkawinan di Kalimantan Barat terjadi akibat masalah keuangan.  Menurut Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukm dan HAM Kalbar, Husni Thamrin, mengatkan saat ini sedikitnya ada empat nama perempuan warga Kalbar diantara 13 WNI di Republik Rakyat Tiongkok, yang sedang berperkara secara hukum atas sejumlah tuduhan pelanggaran. Mulai dari melarikan diri dan tidak patuh pada suami, hingga tuduhan tidak membayar sejumlah uang kepada para suami mereka, yang merupakan warga Tiongkok. 

Kata Husni,   dengan iming-iming perbaikan ekonomi dan kesejahteraan sosial, warga Kalbar diketahui sangat mudah dikelabui, dan akhirnya memilih pergi ke Tiongkok. Tetapi, alih-alih mendapat penghidupan yang layak, siksaan dan perlakuan tidak manusiawi yang justru diperoleh. Misalnya, tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), bahkan hingga ada juga yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO). 

“Makanya, mengenai kawin kontrak itu, harus juga diperketat mulai dari kepengurusan Surat Nikah, hingga KTP, soalnya sudah ada empat (korban) 'kan, tambah yang berinisial 'IP', maka jadi lima orang, itu dari wilayah Kalbar saja. Di Indonesia, lagi ngetren, kawin kontrak itu ya Kalbar. Kita mau pakai mekanisme Tim PORA (Pengawasan Orang Asing), supaya masing-masing pemangku jabatan itu aktif, karena pengawasan orang asing bukan tugas Divisi Imigrasi saja. Penolakan paspor saja, sampai bulan Juni tahun ini sudah 328 kasus. Nah inilah kita filter untuk WNI kita yang kerja 'gelap' (kawin kontrak) dan lainnya itu sudah 328 kasus,” kata Husni Thamrin, di Pontianak, Kamis (11/7/2019).

Hingga saat ini, tercatat ada empat nama perempuan korban kawin kontrak, yang berasal dari Kalbar yaitu Yuliana Tari, Monica Afrianti, Erlina dan Marlina. Sedangkan nama Ima Puriyanti alias 'IP', warga Kabupaten Sanggau yang baru saja dilaporkan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) belum diterima Divisi Imigrasi. 

Tudingan Tak Becus

Husni mengakui, banyak tudingan miring yang mengarah ke instansinya, termasuk penilaian bahwa Divisi Imigrasi KemenkumHAM Kanwil Kalbar tidak becus mencegah kasus kawin kontrak yang kian marak, dan sangat merugikan masyarakat. Menanggapi semua tudingan itu, Husni   membantah. Ia mengklaim, lembaganya bekerja profesional dalam melakukan proses validasi permohonan paspor. 

"Proses cegah dan tangkal terhadap seseorang yang hendak pergi keluar negeri, maupun datang ke Indonesia, biasanya sudah dimulai dari sejak awal pengurusan paspor dimohonkan. Hasilnya? Sudah lebih dari tiga ratus permohonan paspor yang kami tolak, terhitung sejak Januari hingga Juni 2019," tuturnya.

Husni mengimbau warga Kalbar  mencegah sanak keluarganya terjerat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dalam bentuk kawin kontrak dan lainnya.

"Akibat terlalu mudah mempercayai begitu saja, janji-janji manis penuh tipu daya yang digencarkan para agen-agen perdagangan orang," tukasnya.

Editor: Fadli Gaper

• kawin kontrak
• TPPO
• Kalbar