Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Naik Tipis, Satu Provinsi Ini Berkategori Buruk

Masalah yang terjadi di Papua Barat salah satunya terkait dengan sistem noken dalam pemilu.

BERITA , NASIONAL

Senin, 29 Jul 2019 21:38 WIB

Author

Resky Novianto

Indeks Demokrasi Indonesia 2018 Naik Tipis, Satu Provinsi Ini Berkategori Buruk

Badan Pusat Statistik Merilis Indeks Demokrasi Indonesia 2018, pada Senin (29/7/2019). (Foto: KBR/Resky Novianto)

KBR, Jakarta- Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) pada 2018 naik tipis dibandingkan tahun sebelumnya. 

Kepala BPS Suhariyanto menerangkan, IDI 2018 mencapai 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Ia menyebut, capaian tersebut masih berada dalam kategori sedang, meski ada kenaikan tipis dibandingkan tahun sebelumnya yang ada di angka 72,11.

"Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2018 adalah sebesar 72,39. Kalau kita bandingkan dengan posisi IDI tahun 2017, berarti tahun 2018 IDI mengalami perbaikan meskipun naiknya hanya sebesar 0,28 poin. Tetapi di sana menunjukkan ada peningkatan dan tentunya ke depan kita berharap IDI akan terus membaik," ucap Suhariyanto di kantornya, Jalan Dr. Sutomo, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin (29/7).

Suhariyanto menjelaskan, IDI periode 2017-2018 dipengaruhi penurunan dua aspek demokrasi.Yakni Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), dan Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79). Sementara, satu aspek kenaikan disumbang Lembaga Demokrasi dengan 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25).

"Kenaikan IDI pada 2018 hanya dipengaruhi kenaikan satu aspek demokrasi, yakni aspek lembaga demokrasi, sedangkan dua aspek lain yang turun yaitu kebebasan sipil dan hak-hak politik," ujarnya.

Menurut Suhariyanto, aspek kebebasan sipil menurun akibat hambatan kebebasan berkumpul dan berserikat. Untuk aspek hak-hak politik, karena gencarnya aduan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah. Ini menggambarkan kepedulian masyarakat mengoreksi kinerja pemerintah. Sedangkan naiknya aspek lembaga demokrasi, disebabkan turunnya kinerja dan peran partai politik serta peran birokrasi pemerintah daerah. 

IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. BPS bekerja sama dengan lintas kementerian dan sejumlah pakar. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data, yaitu review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dan lain-lain), focus group discussion, dan wawancara mendalam. Pengumpulan data IDI mengombinasikan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Indikator IDI sebanyak 28 poin. 

Papua Barat Berkategori Buruk

Dalam rilis tersebut, BPS mencatat, Papua Barat menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat kategori buruk dalam IDI 2018. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenkopolhukam Wawan Kustiawan mengatakan, masalah yang terjadi di Papua Barat salah satunya terkait dengan sistem noken dalam Pemilu. 

Menurutnya, sistem noken yang terjadi saat ini masih sulit dihilangkan. Itu karena memerlukan banyak aspek perbaikan yang perlu dilakukan di segala lini maupun sektor di Papua Barat. 

"Contoh saja sistem noken berpolitik masih terjadi dan itu sulit untuk dilakukan sistem yang seperti yang sekarang, artinya tidak menggunakan sistem noken dan kebijakan kami Papua dan Papua Barat menjadi prioritas dalam pelaksanaan untuk perbaikan atau  pembangunan. Pak Menkopolhukam (Wiranto) sudah membentuk adanya desk otonomi khusus Papua, yang bekerja menilai dan menganalisa semua kehidupan di Papua," ucap Wawan saat rilis IDI di BPS Pusat, Jakarta, Senin (29/7).

Wawan menambahkan, permasalahan noken bukan hanya terjadi di Provinsi Papua Barat, tetapi juga di Papua. Pemerintah, kata dia, terus berusaha menganalisa serta menilai seluruh permasalahan, dari faktor geologi, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan di kedua provinsi tersebut. 

"Papua Barat dan Papua kedepan harus maju, memang keduanya itu faktornya banyak, selalu terutama masalah geografis dan SDM. Saya kira Papua Barat dan Papua sebagai prioritas dan kami tetap konsisten membangun  keduanya dalam berdemokrasi," ujarnya.

Dalam catatan BPS, nilai IDI 2018 di Provinsi Papua Barat 58,29 atau turun 4,47 poin dari tahun sebelumnya yang masih berada di 62,76. Angka itu masuk kategori buruk, lantaran berada di bawah angka standar minimal yaitu 60. Sementara itu, IDI 2018 di Provinsi Papua yaitu 62,20 atau masih berada di kategori sedang.

BPS juga mencatat, selain Papua, ada 27 provinsi lain yang IDI 2018-nya berkategori sedang. Sedangkan lima provinsi lain tercatat berkategori baik, atau memiliki skor di atas 80 pada rilis IDI 2018.

Editor: Fadli Gaper 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 8

News Beat

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19