Share This

Warga Banyuwangi ke Jakarta, Protes Pertambangan di Tumpang Pitu

Peserta aksi meminta adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pertambangan di kawasan Gunung Tumpang Pitu.

BERITA , NASIONAL

Selasa, 17 Jul 2018 16:20 WIB

Banjir lumpur di lahan pertanian warga (Foto: KBR/Hermawan A.)

KBR, Jakarta - Puluhan orang yang tergabung dalam Jaringan Aksi Solidaritas untuk Tumpang Pitu menggelar aksi di depan gedung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta, Selasa (17/7/2018). Beberapa di antara 20an orang itu merupakan perwakilan dari warga sekitar kawasan Gunung Tumpang Pitu.

Aksi warga dan aktivis itu bermaksud menuntut penutupan tambang emas di gunung yang masuk Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi tersebut. Kedatangan warga dari Jawa Timur ke Jakarta itu lantaran protes ke pemerintah daerah selama ini tak digubris.

"Yang jelas kami sampai ke Jakarta ini karena aduan-aduan kami tentang pertambangan di Tumpang Pitu, tentang dampak-dampak yang selama ini kami alami mulai pertanian, nelayan, perkebunan, sampai pariwisata, itu tidak didengar oleh daerah," ungkap Ari sebagai perwakilan warga yang tinggal di kawasan Tumpang Pitu, Selasa (17/7/2018).

"Termasuk dari Pemda Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, itu tidak pernah didengar. Makanya sekarang kami mengadu di Jakarta ini," lanjut Ari.

Ia mengungkapkan, dampak pertambangan milik PT Bumi Suksesindo dan PT Damai Suksesindo itu mengakibatkan matinya beberapa sektor ekonomi warga. Di antaranya pertanian dan perkebunan, perikanan serta pariwisata. Sebab kata dia, akibat tambang, saat musim panas kawasan Tumpang Pitu dilanda kekeringan sedangkan kala musim hujan tiba, banjir lumpur menerjang.

Baca juga:

Setelah menuntaskan aksinya, warga dan Jaringan Aksi Solidaritas untuk Tumpang Pitu kemudian melakukan audiensi dengan jajaran Direktorat Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK.

Direktur Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Merah Johansyah Ismail mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan dalam audiensi dengan Gakkum KLHK. Di antaranya, peserta aksi meminta adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pertambangan di kawasan Gunung Tumpang Pitu. 

"Permintaan atau desakan warga, pertama harus ada upaya perumusan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) karena daya dukung daya tampung hidup tidak mungkin dapat berlangsung dengan adanya pertambangan ini," jelas Merah di gedung KLHK Jakarta, Selasa (17/7/2018).

Selain itu, ia melanjutkan, warga dan aktivis mendesak kementerian di bawah komando Siti Nurbaya itu mengkaji ulang penurunan status kawasan hutan lindung di Tumpang Pitu yang berubah menjadi kawasan pertambangan. Ia juga meminta penegak hukum cermat memproses kasus yang menjerat warga penolak tambang. Merah menuntut penghentian seluruh kriminalisasi terhadap warga yang menyuarakan penolakan terhadap industri pertambangan di wilayah itu.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.