Share This

Reklamasi Teluk Jakarta, Anies: Pulau yang Sudah Jadi untuk Kepentingan Publik

"Kita konsisten menghentikan kegiatan reklamasi"

BERITA , NASIONAL

Jumat, 06 Jul 2018 09:34 WIB

Gubernur Jakarta Anies Baswedan saat menyegel bangunan di pulau hasil reklamasi teluk Jakarta. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim konsisten akan menghentikan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta. Kata dia,  pulau-pulau yang telah jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, sedangkan yang belum jadi akan dihentikan pembangunannya.

"Intinya, kita (Pemprov DKI Jakarta) konsisten menghentikan kegiatan reklamasi. Pulau yang sudah jadi akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik, yang belum (jadi) tidak akan dibangun. Dan semua kegiatan di sana sekarang sedang dilakukan pemeriksaan verifikasi, nanti kalau sudah selesai semua baru kita laporkan," jelasnya setelah bertemu Ketua MPR, Zulkifli Hasan di Senayan, Kamis (05/07).

Kendati demikian, Anies belum bersedia menyatakan kapan kegiatan reklamasi resmi dihentikan. 

"Ini sudah ada lengkap semua hasil verifikasi reklamasi di sana (Teluk Jakarta), semua proses sudah ada. Nanti setelah semuanya lengkap, kita akan umumkan, jadi sekarang update saja dulu," papar Anies.

Sebelumnya, Anies  menyegel 932 bangunan di Pulau C dan D pada Kamis (07/06). Tak lama setelah penyegelan  beredar Pergub DKI Nomor 58 Tahun 2018 tentang Badan Koordinasi Pengelolaan Pantura Jakarta yang diteken para 4 Juni. Pergub di antaranya berisi tugas BKP Pantura Jakarta berupa mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan Reklamasi Pantura Jakarta.

Editor: Rony Sitanggang 
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.