Share This

Rapat Cadangan Devisa, Jokowi: Bolak-balik Rapat tapi Impelementasinya Tidak Baik

"Negara kita saat ini butuh dollar. Saya minta seluruh kementerian, lembaga, betul-betul tidak ada yang main-main dan tidak serius menghadapi ini."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 31 Jul 2018 23:22 WIB

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (ketiga kiri) memimpin rapat terbatas tentang Strategi Kebijakan Memperkuat Cadangan Devisa di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/7). (Foto: ANTARA/ Puspa P)

KBR, Bogor - Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian lebih serius menghadapi penurunan cadangan devisa Indonesia dan tren defisit neraca dagang. Pasalnya menurut Jokowi, selama ini sudah banyak rapat digelar namun implementasi di lapangan masih buruk.

"Negara kita saat ini butuh dollar. Saya minta seluruh kementerian, lembaga, betul-betul tidak ada yang main-main dan tidak serius menghadapi ini," kata Jokowi di Istana Bogor, Selasa (31/7/2018).

"Saya tidak mau lagi bolak-balik rapat, tapi pelaksanaan implementasi tidak berjalan baik," tambahnya.

Jokowi menekankan saat ini negara membutuhkan tambahan cadangan devisa untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi global. BPS mencatat sejak Januari hingga Mei 2018 neraca dagang mengalami defisit empat kali, dan hanya satu kali surplus. Terakhir, neraca dagang Mei kembali defisit US$ 1,52 miliar.

Bank Indonesia terakhir merilis posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juni lalu di angka US$ 119,8 miliarn atau turun US$ 3 miliar dibandingkan bulan sebelumnya. Presiden juga menegaskan pengendalian impor dan ekspor harus mendapat perhatian lebih. Pada ratas sebelumnya, Jokowi sudah menyinggung soal perluasan mandatori biodiesel untuk menekan impor BBM.

Selain itu, bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta evaluasi ulang terhadap impor barang-barang yang tidak strategis. Beberapa komoditas yang tak strategis diharapkan bisa dikurangi atau dihentikan sama sekali.

"Kita stop dulu, atau kurangi. Peningkatan kandungan dalam negeri yang dua tahun lalu kita bicarakan, tapi implementasinya masih setengah-setengah. Harus kita dorong pertumbuhan industri barang substitusi impor."

Baca juga:


Perluasan Penggunaan B20 Guna Menghemat Cadangan Devisa

Pada rapat terbatas Jumat (20/7/2018) lalu, pemerintah membahas rencana untuk mewajibkan penggunaan BBM nonsubsidi dicampur dengan minyak sawit sebanyak 20 persen(B20).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pelaksanaannya akan diatur melalui revisi Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015. Ia meyakini, cara tersebut akan meningkatkan penyerapan minyak kelapa sawit dalam negeri.

"Non-PSO tadi disampaikan jumlahnya 16 juta, berarti ada penambahan demand terhadap biofuel ini sebesar 3,2 juta ton per tahun," kata Airlangga usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (20/7/2018).

Presiden Joko Widodo sebelumnya mengeluhkan implementasi mandatori biodiesel masih sangat rendah. Jokowi mengatakan penggunaan biodiesel bisa menghemat cadangan devisa negara hingga 21 juta US dollar per hari. 

Airlangga menargetkan jika implementasi B20 itu sudah terlaksana untuk BBM bersubsidi maupun non-subsidi, penerapan biodiesel 100 persen bagi industri bisa dilakukan. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian energi dalam negeri. 

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan penggunaan biodiesel bisa membantu menyelamatkan neraca perdagangan yang defisit. Selain itu, perluasan penggunaan B20 juga diharapkan memperbaiki harga kelapa sawit. Pemerintah menargetkan revisi perpres bisa diselesaikan paling lambat Oktober tahun ini.

"Harga CPO akan membaik. Dan itu kita alami waktu B20 dilaksanakan pertama pada 2016, hitungan jam saja begitu kita putuskan hari ini dilaksanakan, harga bergerak naik. Ini diharapkan bisa memperbaiki penghasilan para petani kelapa sawit."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.