Share This

Penerimaan Murid

Mereka memprotes sejumlah hal, dari mulai sistem zonasi, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), nilai jalur prestasi sampai daring yang ngadat.

OPINI , EDITORIAL

Selasa, 10 Jul 2018 05:56 WIB

Sejumlah siswa melakukan pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara daring di SMPN 1 Slawi, K

Sejumlah siswa melakukan pendaftaran Sekolah Menengah Pertama (SMP) secara daring di SMPN 1 Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (2/7). (Foto: Antara/Oky Lukmansyah).

Pekan-pekan ini banyak orang tua resah. Penyebabnya, buah hati belum mendapat sekolah negeri yang diidamkan. Hingga kemarin, masih ratusan orang tua dan calon murid yang menggelar aksi di sejumlah daerah. Sasarannya kantor kepala daerah dan dinas.

Mereka memprotes sejumlah hal, dari mulai sistem zonasi, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), nilai jalur prestasi sampai daring yang ngadat. Sistem ini bukan baru kali ini dilakukan. Tahun lalu pun sudah, juga dengan problem serupa. 

Semestinya problem dievaluasi agar tak terulang. Teknologi juga sistem dibuat tentu untuk memudahkan, memeratakan dan memberi keadilan. Bukannya mengundang masalah lalu membuat stres orang tua dan anak.

Ada banyak solusi yang bisa ditempuh. Mulai sosialisasi gencar, penjadwalan yang ketat, pengawasan hingga rencana cadangan atau alternatif bila ada masalah di lapangan. Jangan sampai generasi muda harapan bangsa jadi korban ketidakbecusan pejabat dan kehilangan haknya mendapat pendidikan yang baik dan benar.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.