Share This

Menteri Rini Ogah Komentari Surat Penjualan Aset Pertamina ke Swasta

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bungkam ketika dikonfirmasi soal penjualan aset PT Pertamina ke swasta.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 18 Jul 2018 20:01 WIB

Menteri BUMN, Rini Soemarno. (Foto: ANTARA/ Yudhi M)

KBR, Bogor - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno bungkam ketika dikonfirmasi soal penjualan aset PT Pertamina ke swasta. Ditemui di Istana Kepresidenan Bogor usai sidang kabinet, Rini mengaku tidak ingat pernah menandatangani surat persetujuan penjualan yang dimaksud.

"Enggak tahu, saya enggak ingat. Tanya saja ke Pertamina," kata Rini di Bogor, Rabu(18/7/2018).

Rini sempat menghindar dari pertanyaan wartawan dengan mengajak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono bicara. Dia enggan menanggapi isu penjualan aset Pertamina ke pihak swasta.

Sebelumnya, beredar surat yang ditandatangani Menteri BUMN Rini Soemarno tanggal 29 Juni lalu. Melalui surat itu, Rini mengizinkan PT Pertamina (Persero) melepas aset guna menyehatkan keuangan perusahaan.

Dalam surat tersebut, Rini mengizinkan pelepasan aset hulu Pertamina asal direksi dapat menjaga aset penting, sekaligus mencari mitra kredibel sehingga beroleh nilai strategis. Rini juga memerintahkan direksi menyiapkan kajian menyeluruh atas tindakan koorporasi tersebut.

Kementerian BUMN juga memberikan lampu hijau bagi Pertamina untuk melakukan pemisahan usaha (spin off) unit bisnis RI IV Cilacap dan unit bisnis RU V Balikpapan ke anak perusahaan dan potensi farm in mitra di anak perusahaan tersebut yang, sejalan dengan Refinery Development Master Plan (RDMP).




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.