Share This

Mensos Idrus Pastikan Akan Penuhi Panggilan KPK

Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan akan hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (19/7/2018) besok.

BERITA , NASIONAL

Rabu, 18 Jul 2018 19:40 WIB

Menteri Sosial Idrus Marham (kanan) saat menggendong salah satu korban selamat tenggelamnya KMP Lestari Maju di Sulawesi Selatan, Jumat (6/7). (Foto: ANTARA/ Abriawan A)

KBR, Bogor - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan akan hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK akan memeriksa Idrus dan Direktur Utama PT PLN Persero terkait dugaan suap proyek PLTU Riau-1, Kamis (19/7/2018) besok.

"Intinya besok saya datang. Ada rapat di DPR tapi saya tetap datang. Jangan saya berkomentar, biar KPK yang beri penilaian," kata Idrus di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (18/7/2018).

KPK tengah mengusut dugaan suap yang menjerat Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Saragih dan pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo. Blackgold merupakan salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek pembangunan PLTU di Riau tersebut.

Eni ditangkap Jumat (13/7/2018) malam saat menghadiri acara ulang tahun anak politikus Golkar, Idrus Marham. Dalam operasi tangkap tangan itu KPK menyita bukti berupa uang Rp500 juta. Duit itu diduga bagian dari pemberian Johannes kepada Eni dari fee proyek pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 2x300 megawatt tersebut.

KPK menduga Eni menerima total imbalan Rp4,8 miliar dari proyek pembangunan pembangkit listrik tersebut. Pasca penangkapan, KPK sudah menggeledah ruang kerja dan rumah Eni, serta kantor dan rumah Dirut PLN Sofyan Basir.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.