Share This

KLHK Turunkan Tim Cek Kebocoran Pipa Gas di Perairan Banten

"Saya bilang, tolong dicek dan dilihat betul aspek pencemarannya."

BERITA , NASIONAL

Selasa, 10 Jul 2018 19:02 WIB

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya saat rapat dengar pendapat di DPR. (Foto: ANTARA/ Sigid K)

KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah menurunkan tim untuk menyelidiki kebocoran pipa gas di perairan Bojonegara, Banten. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya memastikan tidak akan ragu menempuh langkah hukum jika nantinya ditemukan pencemaran di lapangan.

"Saya sudah minta Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Hari (Selasa, 10/7/2018) ini timnya lagi turun. Tapi saya bilang tolong dicek dan dilihat betul aspek pencemarannya," kata Siti di Jakarta, Selasa (10/7/2018).

Siti masih menunggu laporan dari lapangan sebelum menentukan berapa luas area yang terdampak kebocoran pipa tersebut. Untuk tahap awal, tim KLHK akan melihat apakah masyarakat di sekitar area pipa terganggu. Setelah itu, barulah tim akan mendalami dampak yang ditimbulkan dari kebocoran tersebut.

"Nanti kami pelajari bagaimana kecelakaan terjadi. Apa yang tercemari, dihitung biota apa yang kena, satwa apa yang kena."

Senin (9/7/2018) lalu, terjadi kebocoran pipa gas di perairan Bojonegara, Banten. Pipa tersebut selama ini memasok gas ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Cilegon. Diduga pipa tersebut milik perusahaan Cina, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC).

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.