Share This

Daerah Mengaku Kesulitan Terapkan OSS

Salah satunya diungkap Pelaksana tugas Wali Kota Malang, Sutiaji.

BERITA , NASIONAL

Senin, 23 Jul 2018 22:35 WIB

Menko Perekonomian Darmin Nasution saat Sosialisasi Peluncuran Sistem OSS, di Jakarta, Jumat (29/6). (Foto: Kemenko Perekonomian)

KBR, Bogor - Penerapan sistem perizinan terintegrasi berbasis daring atau online single submission (OSS) belum berjalan mulus di sejumlah daerah. Salah satunya diungkap Pelaksana tugas Wali Kota Malang, Sutiaji.

Kata dia, di daerahnya penerapan OSS masih terkendala aturan di tingkat atas.

"Kalau orang mengurus IMB ya (maunya) hanya satu hari, selesai. Hanya saja terkendala aturan-aturan. Kalau bangunan itu bertingkat, itu aturan di atasnya harus sekian hari. Kami ingin komitmen satu hari, tapi aturan di atasnya," papar Sutiaji di Istana Kepresidenan Bogor, Senin (23/7/2018).

Pada Juli ini pemerintah meluncurkan tahap uji coba penerapan OSS. Sistem ini dirancang mampu memangkas durasi dan birokrasi pengurusan izin berusaha.

Sutiaji mengatakan daerah-daerah berkomitmen menerapkan itu. Hanya saja kenyataan di lapangan, upaya tersebut kerap terbentur ego sektoral masing-masing lembaga.

"Masih proses. Di Perwal harusnya satu pintu. Tapi kenyataan di lapangan masih dilalui (beberapa)."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.