Share This

Bawaslu Minta KPU Fokus Cek Data Pemilih di 3 Lokasi Ini

Menurut Bawaslu, pemilih di Lapas, RS dan panti tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT)

BERITA , NASIONAL

Jumat, 13 Jul 2018 16:52 WIB

Warga Jakarta mengecek namanya dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) di stan KPU DKI Jakarta saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/7). (Foto: ANTARA/ Hafidz M)

KBR, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) memprioritaskan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pemilu 2019 yang ada di Lapas, RS, dan panti.

Anggota Bawaslu Muhammad Afifuddin, mengatakan pemilih di tiga tempat itu rawan tidak masuk daftar pemilih tetap (DPT). Dia mencontohkan, saat dia mengunjungi lapas perempuan dan anak kota Tangerang, ada 400-an napi yang punya hak pilih namun hanya 32 yang terdaftar.

Pihak lapas mengatakan mereka tidak direkam karena merupakan pindahan dari rutan Pondok Bambu, Jakarta. Kata Afif, para penghuni lapas jadi kelompok yang rawan tidak tercatat.

"Artinya potensi seperti ini ada, satu tempat saja ada ratusan (yang tidak terekam)," jelasnya kepada wartawan usai pleno KPU pemutakhiran daftar pemilih sementara di Jakarta, Kamis (12/7/2018) siang.

"(KPU) harus datang bareng melakukan coklit atau pendaftaran atau perekaman. Karena orang kalau masuk lapas kadang identitasnya (KTP) dihilangkan. Tapi memang enggak bisa sendiri. KPU harus bersama Kumham (Kementerian Hukum dan HAM) bisa masuk ke lapas-lapas itu," tambahnya.

Afif juga mengatakan fokus serupa harus dilaksanakan di rumah sakit dan panti. Kata dia, jangan sampai ada warga yang tidak terlayani hak politiknya.

Secara umum Bawaslu telah menemukan 2 jutaan pemilih Pilkada 2018 masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb). Bawaslu meminta KPU memasukkan data tersebut ke daftar pemilih sementara (DPS) yang akan diperbaiki hingga 21 Juli 2018.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.