Share This

Indonesia Pertimbangkan Cabut Pemblokiran Telegram

Juru Bicara Kemenkominfo Noor Iza menjelaskan pemblokiran Telegram dilakukan setelah enam kali surat Indonesia tak ditanggapi.

, BERITA , NASIONAL

Minggu, 16 Jul 2017 16:55 WIB

Author

Bambang Hari

Indonesia Pertimbangkan Cabut Pemblokiran Telegram

Ilustrasi: Telegram. (Foto: Telegram.org)

KBR, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mempertimbangkan untuk mencabut pemblokiran situs percakapan Telegram. Tapi sebelum langkah itu dilakukan, Juru Bicara Kemenkominfo Noor Iza mengatakan harus ada kepastian kerja sama khusus antara Telegram dengan Pemerintah Indonesia.

Kerja sama itu kata dia memastikan pemblokiran konten-konten terorisme melalui percakapan Telegram. Hal tersebut merupakan respon pemerintah terkait permintaan pendiri Telegram, Pavel Durov yang menawarkan kerja sama dengan Indonesia.

"Kami segera berkomunikasi dengan Telegram sesegera mungkin. Kami juga akan memberikan jawaban seperti apa yang disampaikan oleh Durov melalui kanalnya," ungkap Noor Iza saat dihubungi KBR, Minggu (16/7).

"Apa yang disampaikan itu sebetulnya sesuatu yang sangat positif dan membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah dalam posisi yang tepat. Sehingga Telegram juga akhirnya bersedia membangun komunikasinya," tambahnya lagi.

Baca juga
Noor Iza menambahkan, pemblokiran terhadap Telegram dilakukan lantaran pemerintah menganggap bos Telegram mengabaikan permintaan blokir seluruh saluran publik terkait terorisme.

"Pemblokiran ini sebetulnya tidak serta merta dilakukan begitu saja. Kami bahkan sudah sampai enam kali mencoba mengubungi mereka (Telegram-red) terkait saluran publik yang terindikasi tindakan teror. Namun seluruh permohonan kami itu tidak dijawab oleh mereka," kata Noor.

Sebelumnya bos Telegram Pavel Durov melalui channel resmi di Telegram mengaku lalai tidak segera membalas permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Melalui surat elektronik ke Menkominfo Rudiantara, Durov kemudian menawarkan kerja sama khusus dengan pemerintah Indonesia.



Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.