covid-19

Demi Ekonomi, Warga Perbatasan Nunukan Terpaksa Miliki KTP Malaysia

Ada bantuan Malaysia bagi warga perbatasan yang memiliki Identity Card atau KTP Malaysia sebesar 1000 ringgit atau setara Rp3,2 juta rupiah.

BERITA | NUSANTARA

Rabu, 20 Jul 2016 16:33 WIB

Demi Ekonomi, Warga Perbatasan Nunukan Terpaksa Miliki KTP Malaysia

Sungai berjeram menjadi satu-satunya jalur transportasi menuju kota Kecamatan Lumbis Ogong di Nunukan. Kendala transportasi membuat warga Nunukan mengandalkan kebutuhan pokok ke Malaysia. (Foto: Adhim



KBR, Nunukan - DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara meminta pemerintah pusat serius menanggapi pemberitaan soal warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong Kabupaten Nunukan yang terpaksa beridentitas ganda.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Nunukan Niko Hartono mengatakan, ada Bantuan Rakyat Malaysia bagi warga perbatasan yang memiliki Identity Card IC atau KTP Malaysia sebesar 1000 ringgit atau setara Rp3,2 juta rupiah bagi warga usai 18 tahun dan 600 ringgit Malaysia bagi warga lansia.

Niko mengatakan kasus itu seharusnya menjadi perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan warga di wilayah perbatasan.

“Kenapa mereka sampai berkewarganegaraan ganda disana? Itu adalah pelanggaran untuk kita yang ada di Indonesia. Tapi disana kesejahteraan sudah tidak terjamin, sehingga mereka mencari kesejahteraan di tempat lain tentunya itu hal yang sangat wajar. Pemerintah kita harus melaksanakan sesuatu upaya bagaimana bisa mensejahterakan maysrakat kita yang ada di Lumbis Ohong," ujar Niko Hartono, Rabu (20/7/2016).

Niko Hartono menambahkan, warga di wilayah perbatasan juga sulit mendaptakan layanan public seperti pembuatan KTP sehingga banyak warga yang lebih mudah mendapatkan IC atau KTP Malaysia.

Belum lagi ketergantungan warga Kecamatan Lumbis Ogong terhadap pemenuhan kebutuhan pokok dari Malaysia. Untuk menuju kota terdekat mereka hanya memebutuhkan ongkos 200 ribu, sementara untuk menuju ibukota Kabupaten mereka menghabiskan ongkos hingga Rp13 juta rupiah untuk menyewa perahu.

Niko menegaskan pemerintah harus segera menyelesaikan masalah di wilayah perbatasan karena permasalahan KTP ganda warga perbatasan merupakan masalah lama yang selalu terabaikan.

Editor: Agus Luqman
 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Fasilitas Jalan Aman di Indonesia

Menyorot Klaster Covid-19 pada Pembelajaran Tatap Muka

Kabar Baru Jam 10