Banyak Siswa Titipan, Dewan Pendidikan Nunukan Ancam Lapor Polisi

Warga diminta melapor jika menumukan praktek titip siswa dengan cara suap.

BERITA , NUSANTARA

Jumat, 03 Jul 2015 14:26 WIB

Author

Adima

Kegiatan penerimaan siswa baru di SMU Negeri 1 Nunukan. Dewan  Pendidikan kabupaten Nuunkan ancam or

Kegiatan penerimaan siswa baru di SMU Negeri 1 Nunukan. Dewan Pendidikan kabupaten Nuunkan ancam ornag tua siswa atau pejabat yang berupaya nitip siswa di sekolah negeri. Foto:KBR/Adima

KBR, Nunukan – Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara mengancam akan melaporkan orangtua dan pejabat ke kepolisian jika melakukan praktek titip anak dalam penerimaan siswa baru tahun 2015. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan Syafarudin Thalib mengatakan, upaya ini akan dilakukan guna mencegah maraknya siswa titipan di sekolah negeri.

“Kepada oknum pejabat apakah eksekutif atau legislatif, tidak ushlah. Kalaupun ada mungkin orang menitip  ya katakanlah, biarlah bersaing secara fair. Biarkan keleluasaan kepada sekolahan untuk menerima karen a mereka yang menjalani proses belajar mengajar itu.” Ujar Syafarudin Thalib Kjum’at (03/0702015).

Syafarudin Thalib menambahkan, Dewan Pendidikan Kabupaten Nunukan selain akan memantau jalannya penerimaan siswa baru. Masyarakat juga diminta aktif melapor jika menemukan praktek titip siswa dengan cara suap.

Tahun 2014, lebih dari 100 siswa di 3 kelas SMU Negeri 1 Nunukan Selatan terpaksa belajar melantai karena kekurangan meja belajar. Hal ini diketahui akibat sekolah tersebut menerima murid titipan. 

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.