Ribuan Santri di Jombang Terancam Kehilangan Hak Pilih

Ribuan santri di Jombang, Jawa Timur, yang berasal dari luar daerah terancam kehilangan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilpres, 9 Juli mendatang. Ketiadaan informasi yang cukup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dinilai menjadi faktor utama penyeba

BERITA

Jumat, 04 Jul 2014 12:33 WIB

Author

Muji Lestari

Ribuan Santri di Jombang Terancam Kehilangan Hak Pilih

Ribuan Santri di Jombang, Hak Pilih

KBR, Jombang – Ribuan santri di Jombang, Jawa Timur, yang berasal dari luar daerah terancam kehilangan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilpres, 9 Juli mendatang.  Ketiadaan informasi yang cukup oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat dinilai menjadi faktor utama penyebabnya.

Menurut Direktur Lembaga Lingkar Indonesia Untuk Keadilan (LINK), Aan Anshori, sejumlah aduan terkait hilangnya hak pilih para santri itu diterima lembaganya dalam beberapa hari terakhir. Diantaranya, santri dan mahasiswa Ponpes Darul Ulum, di Desa Rejoso Kecamatan Peterongan.

“Saya menginstruksikan atau menyarankan bahwa santri-santri yang kehilangan hal pilihnya itu untuk segera mengepung KPU Jombang untuk mendiskusikan dan menuntut kembali haknya. Sebab jika saya kira kejadian seperti ini akan tetap terulang lagi,” ujar Aan ketika ditemui Portalkbr, Jumat (4/7).

Di Jombang  terdapat empat pesantren besar yang memiliki sebagian besar santri dan mahasiswa dari luar Jatim bahkan dari luar Pulau Jawa. Ribuan santri yang menimba ilmu di Jombang yang tidak pulang ke daerah asalnya itu dipastikan tidak bisa mencoblos pada Pilpres mendatang. Sebab, mereka sudah terlambat mengurus formulir model A5, yakni formulir yang berfungsi sebagai surat keterangan pindah memilih yang dikeluarkan oleh KPU.

Menurut Aan Anshori, sejauh ini para santri tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari KPU bahwa mereka bisa mengurus formulir A5 di KPU setempat maksimal pada H-10 pelaksanaan Pilpres. Sehingga, saat ini mereka sudah tidak bisa mendapatkan form model A5 itu.

Sementara, selain santri ada ratusan narapidana dan pasien rumah sakit yang terancam bernasib serupa.  Menurut Aan, problem yang sama juga terjadi pada pelaksanaan Pemilihan Umum Legistatif, bulan April lalu. Saat itu, ratusan napi dan pasien rumah sakit terpaksa menjadi Golput akibat tak memiliki form A5.

Editor: Anto Sidharta

Baca lagi:

Melecehkan Jokowi dan Para Santri, Fahri Hamzah Dituntut Minta Maaf

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18