Persepi Ancam Ungkap ke Publik Lembaga Survei yang Mangkir

Dugaan adanya lembaga survei yang

BERITA

Sabtu, 12 Jul 2014 22:07 WIB

Author

Rio Tuasikal

Persepi Ancam Ungkap ke Publik Lembaga Survei yang Mangkir

Persepi, lembaga Survei

KBR, Jakarta – Dugaan adanya lembaga survei yang “dibeli” salah satu pasangan capre-cawapres membuat Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) bersikap tegas. Organisasi ini mengancam akan mengumumkan lembaga survei yang mangkir dari panggilan audit.

Anggota Dewan Etik Persepi, Hamdi Muluk mengatakan pihaknya akan memberi kesempatan hingga tiga kali pemanggilan. Bila lembaga survei tidak juga datang, pihaknya akan membiarkan masyarakat tahu lembaganya dan menilai sendiri.

"Kalau nggak datang ya kita coba panggilan kedua. Kalau nggak datang juga ya kita umumkan ke publik bahwa dia tidak punya itikad baik. Kan harus ada alasannya dia tidak datang. Kalau nggak mau juga ya kita umumkan ke publik," ujar Hamdi kepada KBR, Sabtu (12/7).

Hamdi Muluk menjelaskan audit akan dilakukan pada dua aspek. Pertama, metodologi penghitungan statistika dan verifikasi ke lapangan. Kedua, audit sumber pendanaan.

Persepi, kata dia, akan menyerahkan undangan pada Senin depan. Audit ini ditargetkan selesai sebelum 22 Juli. Audit lembaga survei ini dilakukan menyusul dugaan hasil hitung cepat yang diduga tidak independen. Persepi akan mengaudit tujuh lembaga yang menjadi anggotanya, yakni Populi Center, Indikator, Lembaga Survei Indonesia, JSI, Puskaptis, Cyrus Network, dan SMRC.

Editor: Anto Sidharta

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Perlukah Pembatasan Medsos untuk Cegah Penyebaran Hoaks?

Dampak Ekonomi Aksi 22 Mei

Pelarangan Iklan Rokok di Internet

What's Up Indonesia

Tim Hukum Prabowo-Sandi Menyebut Capres 01 Memanfaatkan Kekuasannya Dalam Pilpres 2019