Perludem: Banyak PNS Tidak Netral Dalam Pilpres

Masih ada indikasi mobilisasi PNS.

BERITA

Selasa, 29 Jul 2014 14:31 WIB

Author

Ade Irmansyah

Perludem: Banyak PNS Tidak Netral Dalam Pilpres

Pemilu Presiden, PNS, mobilisasi

KBR, Jakarta - Pemilu Presiden yang berlangsung 9 Juli lalu adalah momentum politik penting bagi Indonesia. Meski ada kekurangan di sana-sini, banyak pihak mengakui kalau Pemilu telah berjalan lancar dan aman. 


Jauh hari sebelum ajang politik ini digelar, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengirim surat ke instansi negara. Isinya mengingatkan agar PNS tidak partisan dalam Pemilu Presiden. Staf Ahli Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deddy S. Bratakusumah mengatakan ada ancaman sanksi bagi yang melanggar. 


“Hal itu berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS. Netral itu, baik secara parpol maupun salah satu kelompok tertentu,“ ujarnya dalam Program Daerah Bicara KBR. 


Meski demikian, Pemerintah mengakui kalau indikasi maraknya mobilisasi aparatur sipil atau PNS sulit dilacak. Kata dia, Kepala daerah yang condong pada salah satu kubu calon presiden sangat rentan menyalahgunakan kekuasaan untuk memobilisasi aparatur di bawahnya. 


“Kalau kita amati pemberitaan di media massa, banyak orang bicara soal tidak independennya PNS pada Pemilu tahun ini, baik itu Pemilu Legislatif maupun Pilpres,“ ujarnya. 


Menurut Deddy Bratakusumah, butuh kesadaran yang tinggi bagi masing-masing individu PNS untuk bersikap profesional dalam menempatkan diri pada pemilu. 


“Birokrat harus berani katakan tidak kepada atasan yang memaksa untuk jadi tim sukses. Karena tidak ada hukuman apapun bagi bawahan yang berani melawan terkait hal tersebut,“ ujarnya.


Salah satu alasan yang menjadikan PNS begitu sulit bersikap netral pada pemilu, baik itu Pileg maupun Pilpres adalah karena PNS dipimpin oleh seorang kepala daerah yang berasal dari partai politik dan terpilih melalui pilkada. 


“Kepala daerah, baik itu gubernur, bupati maupun walikota adalah bukan PNS. Mereka berhak menjadi tim sukses salah satu pasangan capres dan partai politik tertentu,“ ujarnya. Namun dia menegaskan kondisi itu tidak bisa dijadikan alasan seorang kepala daerah boleh menggunakan fasilitas negara dan mempengaruhi bawahan untuk mengikutinya. 


“PNS tidak boleh berpihak pada salah satu capres, tetapi harus turut serta menyukseskan pemilunya, termasuk pilpres,“ ujarnya 


Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggaraeni berpendapat masih ada banyak sekali temuan ketidaknetralan PNS pada Pilpres tahun ini. Alasannya kata dia, jika dilihat dari faktor sosiologis, keberpihakan seorang kepala daerah pada salah satu pasangan capres dan cawapres dianggap tugas yang tidak tertulis oleh PNS bawahannya. 


“Hal itu semakin parah pada hari pencoblosan sekarang, banyak pejabat daerah yang jelas-jelas membela mati-matian meski hanya dukungan di sosial media,“ Ujarnya. 


Temuan paling mencolok keterlibatan PNS dalam berpolitik ada di daerah Jawa Barat, Aceh dan beberapa kota besar lainnya. 


“Meski banyak pengaduan, kami sulit mencari bukti untuk mempidanakan PNS yang jelas-jelas menjadi timses salah satu capres,“ ujarnya.


Netralitas seorang PNS, kata staf ahli Bidang Pemerintahan & Otonomi Daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Deddy S. Bratakusumah, bukan berarti tidak boleh menentukan pilihan. Hal tersebut diatur jelas dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang baru-baru ini disahkan. 


“Hak pilih dengan netralitas itu berbeda. PNS baru akan dipecat apabila benar-benar terbukti menjadi pengurus salah satu partai dan tim sukses,“ ujarnya. Dia menegaskan undang-undang ini hanya mengatur soal dilarangnya PNS untuk berpolitik. 


“Dengan adanya UU ASN ini juga nanti bisa memastikan bahwa tidak perlu ada ketakutan dari bawahan kepada kepala daerah yang menjadi timses,“ ujarnya. Pasalnya, UU ini sangat mengakomodir independensi PNS dan kepastian perlindungannya di mata hukum. 


“Kepala daerah nantinya tidak punya wewenang untuk memecat dan memindahtugaskan seorang PNS hanya karena tidak patuh dengannya dalam urusan arah politik,“ ujarnya.


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 13

Kabar Baru Jam 12

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Filipina Memperingatkan Warga Siaga Karena Gunung Taal Berpotensi Meletus Lagi