BERITA

Pengamat: Biar Masyarakat Saja yang Mengontrol Lembaga Survei

Pengamat: Biar Masyarakat Saja yang Mengontrol Lembaga Survei

KBR, Jakarta – Pemilu Presiden tahun ini tak hanya seperti membelah masyarakat ke dua kubu, tapi juga lembaga survei – ada yang memenangkan pasangan capres cawapres Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, ada juga yang menangkan pasangan nomor dua, Joko Widodo dan Jusuf Kalla. 


Perhimpunan Survei dan Opini Publik (Persepi) sudah melakukan audit kepada lembaga survei anggotanya yang lakukan hitung cepat di Pilpres 9 Juli lalu. Hasilnya, dua lembaga survei dikeluarkan dari Persepi karena menolak diaudit oleh Dewan Etik Persepi. Kedua lembaga itu adalah Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) yang sama-sama mendudukkan Prabowo-Hatta Rajasa sebagai pemenang Pilpres 2014. 


Setelah itu muncul permintaan supaya DPR mengatur lembaga survei dalam Undang-undang tersendiri. Ini dimaksudkan supaya semua lembaga survei ada di dalam satu organisasi profesi. Dengan aturan yang lebih ketat, diharapkan tidak ada lagi lembaga survei yang berpraktik tanpa standar ketat. 


Meski begitu akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan tak perlu ada Undang-undang khusus soal ini. 


Ada usulan agar lembaga survei ini juga diatur dalam sebuah Undang-undang tersendiri. anda setuju dengan cita-cita seperti ini?


“Tidal perlu ya. Kita mengaca saja pada banyak negara itu memang merupakan hasil dari inisiatif masyrakat sipil saja yang memang berusaha mencari kebenaran melalui penelitian langsung ke tengah masyarakat. Bahwa sekarang di Indonesia menimbulkan polemik itu lebih karena adanya lembaga-lembaga yang disebut abal-abal itu. Tapi saya percaya seperti sekarang yang terjadi dengan sendirinya ada sebuah mekanisme koreksi diri dengan cara yang tidak perlu melibatkan negara, seperti apa yang dilakukan oleh Persepi kemarin itu. Itu dibuat malu di depan publik, ya mudah-mudahan ke depan lembaga-lembaga yang akan melakukan kecurangan yang sama itu akan dikontrol masyarakat.” 


Tapi masalahnya tidak semua lembaga survei bisa diaudit Persepi, bagaimana? 


“Ya memang tapi lebih baik tetap dibiarkan kepada masyarakat saja untuk kontrol itu. Daripada harus diatur oleh negara, ini bagian dari demokrasi.” 


(Baca: Puskaptis Siap Dibubarkan


Kalau memang seperti itu kira-kira pengaturannya bagaimana? Cukup satu payung lembaga aturan mainnya?


“Bisa saja kalau kita bicara tentang harus dicari rujukannya agar dalam secara konstitusional. Itu harus ada ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan kabar bohong yang dinilai akan dapat misalnya mengadu domba masyarakat, membangkitkan kebencian, membohongi masyarakat dengan implikasi yang serius itu perlu dipikirkan. Tapi kalau yang ini ya biarkan seperti apa yang berlangsung sekarang ini, misalnya saja pelan-pelan saya rasa orang akan sadar bahwa ada lembaga penelitian terakreditasi ada lembaga penelitian yang tidak terakreditasi. Yang terakreditasi itu berada di bawah naungan asosiasi seperti Persepi, memang syaratnya Persepi harus menjadi asosiasi lembaga penelitian yang berwibawa tampak punya otoritas.” 


Kalau sekarang belum optimal  ya? 


“Karena dia baru muncul sekarang. Dia sudah dibentuk beberapa tahun tapi karena belum pernah ada masalah sebesar ini akhirnya mereka belum pernah turun tangan. Dewan Etik sebetulnya sudah pernah beberapa kali menangani kasus kecil tapi tidak pernah sebesar ini. Tapi sekarang dengan adanya kasus ini mereka jadi eksis dan ini adalah momentum  yang tepat bagi mereka untuk kemudian betul-betul mengkonsolidasi diri menjadi sebuah asosiasi yang punya otoritas.”


“Apa yang dilakukan kemarin sangat bagus ya, misalnya ketika mengaudit anggotanya tim yang menilai itu tidak boleh orang-orang yang berada dalam lembaga penelitian yang diaudit. Sehingga masyarakat bisa menilai sendiri bahwa ini betul-betul asosiasi yang punya kewibawaan, punya niatan untuk meningkatkan kualitas lembaga penelitian. Saya ingin katakan adalah kalau ditanya lantas bagaimana jalannya ya seperti biasa, ini ada mekanisme pasar masyarakat. Ini kita sebut ruang publik dimana orang bisa menilai sendiri kualitas orang-orang yang di sana.” 


Bagaimana menyelaraskan kepentingan bisnis lembaga survei itu sendiri?


“Yang harus kita ingat bahwa sebagai lembaga penlitian mereka tentu harus dibiayai klien dan klien itu antara lain misalnya partai politik. Dalam hal ini itu tidak bisa dicegah, tidak bisa dilarang bagi lembaga penelitian untuk menerima klien-klien yang punya kepentingan semacam itu. Tapi itu biasa-biasa saja sebenarnya, lembaga-lembaga riset selama ini kan sudah melayani kepentingan perusahaan-perusahaan besar.”


“Dalam hal ini yang terpenting adalah bukan mempertanyakan boleh tidak dibiayai kekuatan bisnis besar. Tapi kita harus memaksa agar lembaga-lembaga penelitian tersebut bisa menjaga integritasnya. Karena dengan kepercayaan bahwa kalau mereka mengabaikan kepercayaan masyarakat terhadap mereka misalnya dengan membuat penelitian yang manipulatif, untuk menyenangkan hati kliennya itu akan terdeteksi oleh masyarakat. Akan ada mekanisme yang memungkinkan kebohongan itu tercium dan terbongkar sehingga pada ujungnya lembaga penelitian semacam ini akan bubar dengan sendirinya dan tidak akan ada klien yang mau meng-hire mereka lagi.”


“Kita bayangkan saja apa yang  terjadi dengan empat lembaga yang sekarang dipersoalkan ini, reputasinya akan hancur. Orang harus belajar bahwa bisnis penelitian ini harus didasarkan pada prinsip utama yaitu kejujuran, karena untuk membangun kepercayaan terhadap mereka. Kalau mereka mau bohong bisa tapi lama kelamaan orang akan tahu bahwa mereka pembohong. Kalau mereka pembohong, manipulatif, tidak profesional mereka dengan sendirinya akan mati.” 


(Baca: Persepi soal Hasil Quick Count: “Ini Soal Integritas”


Tapi yang jadi soal juga adalah persepsi klien sendiri ketika memanfaatkan lembaga survei ini. Bagaimana?


“Apa yang Anda katakan terjadi sekarang ini. Contohnya salah satu kubu percaya sekali sama satu lembaga penelitian, lembaga ini dikenal sebagai lembaga penlitian yang manipulatif. Sekarang ketika lembaga ini mempublikasikan hasil penelitiannya memenangkan salah satu kandidat tidak ada orang yang percaya. Sehingga klien itu bunuh diri saja membiayai lembaga penelitian yang menyenangkan hati dia tapi kenyataannya orang tidak ada yang percaya dengan hasil penelitian itu. Jadi klien-kliennya menurut saya akan dengan sendirinya belajar bahwa meng-hire lembaga penelitian yang bersedia melakukan manipulasi itu sebenarnya membakar uang Anda.” 


Lembaga-lembaga penelitian yang memang sengaja dibentuk untuk jangka pendek dan untuk kepentingan jangka pendek seperti ini juga? 


“Iya betul. Saya percaya pada dalam jangka waktu yang lama dengan sendirinya akan terekspos. Apalagi ada syaratnya pertama asosiasinya harus aktif dan dia harus mengeluarkan pernyataan yang bukan hanya menyangkut anggotanya tapi juga lembaga-lembaga penelitian lain yang dia pertanyakan.” 


Berarti secara berkala mereka mengeluarkan semacam akreditasi terhadap pengumuman terhadap lembaga survei? 


“Salah satu yang terpenting akreditasi sehingga orang tahu terakreditasi atau tidak. Tapi akreditasi hanya bisa dikeluarkan oleh lembaga yang punya kewibawaan, sebuah lembaga asosiasi yang diragukan integritasnya juga tidak ada gunanya mengeluarkan akreditasi. Media massa mendukung, masyarakat mengawasi, lembaga penelitian itu menjaga integritasnya. Saya percaya tanpa harus ada campur tangan dari manapun kita akan memperoleh apa yang terjadi di banyak negara maju dimana orang sangat percaya dengan lembaga penelitian, ada tidak yang manipulatif pasti ada tapi tidak sevulgar seperti yang terjadi sekarang ini.”      


  • Quick count
  • Persepi
  • Pilpres 2014

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!