BERITA

Migrant Care: Hak Konstitusi PRT Hong Kong Harus Tersampaikan

"Saya kira ini jangan sampai kemudian jadi doktrin dari pihak PPLN karena telat kemudian dibatasi hak pilihnya."

KBR, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan tidak akan menggelar pemilu susulan bagi seribuan WNI di Hongkong, yang tak sempat melakukan pemungutan suara. Ketua PPLN, Wahid Supriyadi menilai gagalnya ribuan buruh migran itu mencoblos lantaran kesalahan sendiri. Mereka datang saat proses pendaftaran telah ditutup.

Bariyah, anggota tim pemantau pemilu independen dari Migrant Care mengatakan PPLN di Hong Kong seharusnya punya inovasi terkait waktu penyelenggaraan. Tidak semua PRT libur di hari Minggu dan kalau pun libur mereka baru bisa datang di siang hari.

Dalam Program Sarapan pagi KBR (8/7) Bariyah memaparkan langkah-langkah yang diambil Migrant Care agar hak konstitusi PRT di Hong Kong bisa tersampaikan.

Seberapa besar peluang dilakukannya pemilu susulan untuk mereka yang belum bisa menggunakan hak pilihnya di sana?

“Saya kira sesuai dengan hasil pantauan kami sejak Senin (7/7) hingga Selasa (8/7), keputusan PPLN di Hong Kong sudah jelas pada keputusan terakhir bahwa pemilu di Hong Kong dianggap selesai atau pencoblosan sudah berakhir hari Minggu yang lalu. Terkait upaya advokasi yang masih dicoba Migrant Care lakukan adalah hari Senin (7/7) tim Migrant Care di Jakarta langsung menuju KPU dan juga ke Bawaslu serta ke DKPP untuk menyampaikan apa-apa persoalan yang terjadi di Hong Kong.   Dan tuntutan dari Migrant Care adalah bagaimana hak konstitusi teman-teman PRT di sini bisa tersampaikan. “

“Dengan mekanisme yang tentunya bisa menciptakan inovasi baru seperti misalkan pengalaman pilpres di Malaysia dan Singapura, pihak PPLN itu berkeliling mendatangi misalkan rumah sakit yang sering dijunjungi buruh migran atau tempat-tempat berkumpul yang lain. Seperti misalkan juga pengalaman pemantauan di Malaysia kemarin juga, PPLN di Malaysia menyediakan boks-boks suara yang dibawa berkeliling di area pertigaan sehingga hak-hak buruh migran ini tetap bisa menyampaikan suaranya. “

“Meskipun dalam keterbatasan waktu, artinya ketika teman-teman seperti di Hong Kong tidak semuanya libur hari Minggu dan tidak semua juga waktu libur yang diberikan itu full satu hari. Sehingga kita bisa melihat bahwa teman-teman yang misalkan sudah antri dari pagi saja masih ada yang belum bisa mencoblos karena antriannya yang panjang. Apalagi yang dikasih libur mulai jam 2 siang kemudian baru datang.”

“Saya kira ini jangan sampai kemudian jadi doktrin dari pihak PPLN karena telat kemudian dibatasi hak pilihnya. Harusnya PPLN di Hong Kong punya inovasi yang banyak terkait upaya penyelenggaraan. Jangan hanya terpaku padan aturan baku yang memang ada karena kondisi Hong Kong sendiri tidak bisa kalau kemudian hanya terpaku pada peraturan yang ada dari jam 9 sampai jam 5 apalagi ini juga tidak menjangkau semua wilayah di Hong Kong kalau kemudian TPS hanya diberlakukan di Victoria Park.”

(Baca juga: Ini Video Kericuhan Pilpres di Hong Kong)

Ada yang menyebutkan ini semacam upaya sistematis untuk menjegal Jokowi di sana, seolah-olah tidak disengaja. Temuan apa yang Anda dapatkan di sana?

“Saya kira publik bisa menilai dari berbagai video kemudian statement teman-teman buruh migran di Hong Kong. Bahwa sebenarnya sejak awal antusiasme buruh migran sudah besar sekali dan sejak siang juga Migrant Care sudah melakukan upaya negosiasi kepada PPLN agar membuka jalur lebih banyak untuk masuk ke TPS. Karena dari 13 TPS hanya disediakan satu jalur untuk masuk ke TPS, ini juga masih terkendala dengan berbagai prosedur yang harus dipenuhi teman-teman buruh migran seperti harus scan barcode, memasukkan nomor ID KTP. Proses ini tentunya juga memakan waktu yang lumayan lama, sementara pembatasan waktu hampir habis teman-teman lebih mudah aksesnya dibukakan dua pintu untuk masuk ke TPS sehingga lebih banyak teman-teman yang masuk.”

“Sejak awal kita melihat bahwa mekanisme TPS yang dirancang PPLN di Hong Kong ini memang tidak begitu mudah. Padahal ketika mau menganalisa sejak pagi dua jalur bisa diberlakukan sehingga teman-teman yang antri lebih terakomodir masuk ke masing-masing TPS.”

Ketua Bawaslu Muhammad yang baru tiba dari sana menyebutkan TPS di Victoria Park tadinya kosong tapi 30 menit setelah ditutup tiba-tiba datang orang yang bilang bahwa mereka belum memilih. Menurut Muhammad jari-jarinya sudah hitam semua, disebutkan di sana terjadinya kisruh adalah itu. Komentar Anda?

“Saya kira memang ada beberapa yang kemudian beranggapan ini ada upaya provokasi. Tapi saya kira ini perlu kita bantah karena dari hasil pantauan kami, bahkan saya sendiri ketika memilih saya ada di bagian yang paling belakang karena sejak awal saya juga tidak diberikan izin untuk memilih karena saya cuma membawa paspor. Kemudian Ketua PPLN menyampaikan, teman-teman pemantau karena statusnya turis kemudian hanya punya paspor juga bisa menyampaikan aspirasi untuk memilih di TPS Hong Kong.”

“Kemudian saya dan teman-teman masih mengantri sekitar pukul 4.45 menit, saya sendiri mencoblos sekitar pukul 05.05 menit dan ketika posisi saya masih di TPS teman-teman di belakang saya masih banyak. Sesuai dengan apa yang disampaikan PPLN teman-teman di belakang saya masih mengacungkan surat undangan. Artinya kalau bicara itu ada surat undangan dari PPLN itu bisa dipastikan bahwa teman-teman ini adalah teman-teman yang belum mencoblos. Kalaupun ada yang menilai bahwa ada satu dua orang yang telah mencoblos saya kira itu adalah wujud solidaritas bersama yang memang teman-teman yang sudah mencoblos ini membantu teman-teman yang belum mencoblos.”

“Tetapi sesuai dengan video yang versi berbagai media sosial sama sekali tidak ada respon baik dari pihak PPLN, KPU maupun Bawaslu yang saat itu hadir.”

Soal DKPP akan menggelar sidang menindaklanjuti kericuhan di Victoria Park Hong Kong. Investigasi apa saja yang mungkin bisa Anda sajikan sebagai argumen atas persoalan di Hong Kong ini?

“Saya kira teman-teman Migrant Care di Jakarta Ibu Anis Hidayah dan semuanya juga sudah menemui DKPP dan sudah menyampaikan data-data serta bukti-bukti terkait kronologi maupun peristiwa yang berujung pada pilu karena ratusan teman-teman tidak bisa mencoblos. Apalagi dari sekian jumlah DPT yang ada ternyata masih banyak sekali surat suara yang hingga hari ini kita belum tahu kejelasannya apakah rusak atau seperti apa dan ini juga masih terus kita kawal. Terkait apa yang disampaikan DKPP saya kira sudah jelas kemarin teman-teman menyampaikan bukti-bukti data, kronologis, kemudian didukung fakta-fakta foto dan video. Saya kira publik bisa melihat di rilis Migrant Care.”

(Baca juga: KPU Gelar Rapat Klarifikasi Pilpres di Hongkong)

Dalam sidang DKPP ini keputusan apa yang Anda harapkan?

“Saya kira menyampaikan tuntutan buruh migran di Hong Kong bahwa melalui upaya-upaya advokasi yang kita lakukan, berharap juga ketika ada bukti pelanggaran yang dilakukan oleh instansi terkait seperti PPLN, Bawaslu, KPU. Saya kira pertama tetap pada satu persoalan bahwa hak konstitusi buruh migran ini harus dipenuhi dan itu bagian dari tanggung jawab negara kita. Kedua terkait nanti sidang DKPP, jika memang ditemukan pelanggaran yang memang dilakukan maka saya kira perlu dilakukan sanksi sesuai peraturan yang ada.”    

                 

• Pilpres
• Hong Kong
• PRT
• pencoblosan