covid-19

Jelang 22 Juli, Polisi Sekat Sepuluh Titik di Jabar dan Banten

KBR, Jakarta - Kepolisian Indonesia menyekat sepuluh titik di Jawa Barat dan Banten untuk mencegah massa yang memprotes hasil pilpres datang ke Jakarta

BERITA

Sabtu, 19 Jul 2014 19:03 WIB

Jelang 22 Juli, Polisi Sekat Sepuluh Titik di Jabar dan Banten

pilpres, pengamanan, 22 juli

KBR, Jakarta - Kepolisian Indonesia menyekat sepuluh titik di Jawa Barat dan Banten untuk mencegah massa yang memprotes hasil pilpres datang ke Jakarta. (Baca: KPU Harap Pasangan Capres-Cawapres Jaga Keamanan 22 Juli)

Juru Bicara Mabes Polri, Ronny Sompie mengatakan tujuh titik penyekatan massa berada di Jabar dan tiga titik berada di Banten. Langkah ini diambil lantaran Polri menganggap kantor KPU dan Mahkamah Konstitusi di Jakarta menjadi sasaran kisruh pemilu.

"Polri sudah menyiagakan 254.088 anggota Polri dibantu 23 ribu anggota TNI yang sudah insert di bersama dengan kami di masing-masing POlda maupun Polres. Apalagi di Polda Metro Jaya di Jakarta," kata Ronny, Sabtu (19/7).

Ronny menambahkan, penjagaan polisi di gedung KPU ditetapkan hingga empat ring. Setiap saksi rekapitulasi dan jurnalis yang meliput harus mengenakan kartu identitas resmi dari KPU.

Kepolisian juga mengapresiasi keputusan kedua calon untuk tidak hadir ke KPU pada 22 Juli. Serta tidak menggerakan massa untuk beraksi di sekitar gedung KPU. (Baca: 7 Instruksi Pengamanan Pilpres 2014)

Sementara itu,Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai rencana pengamanan besar-besaran KPU pada 22 Juli bisa memancing kerusuhan.

Anggota JPPR,Masykurudin Hafidz, mengatakan polisi seharusnya mencegah aktor-aktor politik menurunkan massa pada saat pengumuman pemenang pemilu presiden.

"Penyampaian yang sungguh fantastis dan bombastis, bahwa ribuan personel keamanan yang akan dikerahkan, itu juga menjadi pemantik. Kalau kerusuhan itu datang karena mobilisasi, memadamkannya mudah. Kalau pemicu dan pemantiknya sudah bisa ditahan dan dicegah, itu sebenarnya mudah sekali," kata Masykurudin saat dihubungi KBR, Sabtu (19/7) sore.

Anggota JPPR, Masykurudin Hafidz, juga mengimbau kedua pasang capres-cawapres tidak menurunkan massa. Kata dia, pihak yang tidak puas dengan hasil KPU bisa langsung menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sebelumnya, kepolisian bersama TNI berencana menurunkan 3.000 personelnya. Kepolisian sudah menetapkan status siaga 1 bagi seluruh kepolisian di daerah.

Editor: Nanda Hidayat

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Siapkan Pembelajaran Tatap Muka Digelar?

Kabar Baru Jam 8

Wisata Sehat di Tengah Pandemi

Desa Wisata Tak Kehilangan Pesona