YLKI: Kompensasi untuk Konsumen yang Dirugikan dalam Pelayanan Publik

KBR68H, Jakarta - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyarankan pemerintah untuk menyisipkan sanksi bagi petugas penyelenggara pelayanan publik dalam peraturan soal ganti rugi pelayanan publik. Sebab, sanksi tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan tentang sanksi ini sangat penting guna memberi efek jera bagi petugas penyelenggara pelayanan publik. Simak perbincangan dengan Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi yang dilakukan oleh penyiar KBR68H Agus Luqman dan Novri Lifinus dalam program Sarapan Pagi

Cukup terlambat proses-proses dalam ganti rugi pelayanan publik ini?

Kalau ukuran terlambat saya kira pemerintah banyak terlambatnya. Bahkan dalam konteks pelayanan publik sebenarnya baru 2009 itu regulasi itu ada di Indonesia, artinya selama ini regulasi pelayanan publik itu nyaris tidak ada dan artinya masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik tidak ada kepastian terhadap proses pelayanan publik yang ada di negeri ini. Sementara kita semua sebagai pembayar pajak mestinya berhak mendapat pelayanan publik yang handal.

Kalaupun kemudian Perpres ini jadi, apakah ganti ruginya berupa materil?

Sebenarnya salah satu titik lemah di dalam Undang-undang Pelayanan Publik itu justru tidak ada sanksi bagi pejabat penyelenggara pelayanan publik yang melanggar peraturan. Ini saya kritik keras karena ketika tidak ada sanksi berarti mereka tidak ada motivasi untuk peningkatan pelayanan publik. Mestinya yang dulu kami sarankan ada sanksi yang sifatnya perdata bahkan pidana, bukan hanya sanksi administratif. Kedua, tentu saja ketika pelayanan publik merugikan konsumen tentu harus mendapat kompensasi atas kerugian-kerugian yang dialami.

Tentang proses ganti rugi ini apakah ada pembatasan kriteria yang mendapatkan ganti rugi atau seluruhnya?

Secara umum seluruhnya walaupun bentuk atau wujudnya harus dibedakan atau dipetakan tergantung pada komoditasnya. Misalnya saat ini sudah ada pelayanan publik yang memberikan kompensasi terhadap penggunanya yaitu PLN, PLN itu sejak tahun 2003. Kalau kita sebagai pengguna listrik mengalami gangguan-gangguan yang melebihi apa yang dideklarasikan PLN misalnya kesalahan baca meter, lamanya gangguan plus lamanya pemadaman kita mendapatkan kompensasi 10 persen dari biaya abodemen per kepala. Ini bentuk kompensasi dari pelayanan publik yang merugikan konsumen atau penggunanya.

Tapi itu semua sudah jalan?

Iya sebenarnya sudah jalan walaupun memang kemudian kita tidak bisa melihat secara langsung apakah itu dibayarkan atau tidak dan besarannya menjadi terasa sangat kecil. Karena ketika kompensasi itu diberikan maka itu termasuk tagihan berikutnya, kita tidak bisa melihat kompensasi itu secara kasat mata apalagi kalau tidak disebutkan dalam tagihannya. Kemudian sangat kecil karena bayangkan saja golongan 450 volt-ampere yang hanya abodemennya Rp 11 ribu maka kalau 10 persennya kita tahu hanya sekian. Itu tidak akan kelihatan lagi atau bahkan mungkin kita tidak menduga tidak dibayarkan karena ketika tagihan kita naik, itu yang kemudian terasa tidak ada yang dirasakan konsumen.