UU Sistem Peradilan Pidana Anak Butuh Perubahan Pola Pikir Aparat

Menurut standar hukum internasional, hukuman penjara bagi anak adalah pilihan terakhir .

BERITA

Selasa, 30 Jul 2013 17:44 WIB

Author

Sindu Dharmawan

UU Sistem Peradilan Pidana Anak Butuh Perubahan Pola Pikir Aparat

UU Peradilan Anak, Harkristuti Harkrisnowo, Kementerian Hukum dan HAM

KBR68H, Jakarta- Sebuah penelitian dari Universitas California, Los Angeles, Amerika, menyebut, 82 persen anak atau remaja yang pernah dipenjara, kembali melakukan kejahatan dengan tingkat yang lebih berat.  Menurut standar hukum internasional, hukuman penjara bagi anak adalah pilihan terakhir dan hanya bisa dipertimbangkan dalam kasus anak dengan kekerasan atau kasus kejahatan yang diulangi.


Di Indonesia, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) per Juni 2013 menyebutkan, terdapat 2.209 tahanan anak, dan 3.541 narapidana anak yang saat ini menjadi penghuni rumah bagi pesakitan tersebut. Mereka dipenjarakan dengan berbagai sebab, terkadang hanya karena mencuri sandal.  Apa upaya pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan hukum bagi generasi penerus bangsa  ini?


Direktur Jendral Hak Asasi Manusi Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo mengatakan, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah disahkan 2012 lalu oleh DPR. UU ini, kata dia, merupakan penggantian dari UU nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai mempunyai banyak kelemahan paradigmatik dan dalam tataran implementasi. “Meski UU ini dibuat pada 1997 setelah Indonesia meratifikasi konvensi hak anak, ternyata belum menginkorporasikan prinsip dan nilai-nilai dalam konvensi hak anak dan juga dalam Beijing Rules, yang khusus berkaitan dalam penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu, dirasakan perlu untuk melakukan penggantian dari UU Tahun 1997 menjadi UU nomor 11 tahun 2012, “ jelas Harkristuti dalam acara Reformasi Hukum dan HAM KBR68H yang bekerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM, Senin (29/7) di kantor KemenkumHAM.


Selain itu, imbuhnya, penggantian UU nomor 3 tahun 1997 juga dipicu oleh banyaknya perubahan sosial yang ada di Indonesia dan dunia. “Ini semua yang mendorong penggantian UU nomor 3 tahun 1997 tersebut. Dan juga perkembangan tentang pemikiran Hak Asasi Manusia yang semakin berkembang di Indonesia,” kata dia.


Penggantian UU tersebut dimaksudkan untuk memperbaiki penanganan pidana anak yang mengacu pada nilai-nilai utama konvensi hak anak. “Ini murni demi kepentingan terbaik bagi hak anak, dan tumbuh kembang anak. Upaya perampasan kemerdekaan anak harus menjadi upaya terakhir, serta selalu mendengarkan pendapat anak tentang semua hal ini. Harapan kita, Indonesia dapat memiliki sistem peradilan pidana bagi anak yang tidak lagi berprespektif retributif tapi sudah bergeser ke arah yang restoratif, dan mencegah anak untuk menjadi bagian dari proses yang berakhir pada perampasan kemerdekaan atau pemenjaraan anak. Sikap negatif dari Lembaga Pemasyarakatan ini sangat berbekas dan menimbulkan stigmatisasi bagi anak, inilah yang ingin kita hindari saat ini, “ tutur Dirjen Hak Asasi Manusi Kementerian Hukum dan HAM, Harkristuti Harkrisnowo.


Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini secara resmi akan berlaku pada 2014, nanti. “Karena perlu sangat banyak perubahan-perubahan baik dalam perubahan mindset para penegak hukum, maupun dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan. Saat ini masih dilakukan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dirjen HAM untuk semua aparatur penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas pemasyarakatan, dan petugas sosial, karena mereka inilah nanti yang akan menangani anak-anak  yang berhadapan dengan hukum. 2014 harus sudah dilaksanakan, “ tuturnya.


Di masa depan akan ada lembaga-lembaga baru yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan UU ini. “Lembaga baru bukan dalam arti harfiah, tapi, misalnya kiotamencoba mengganti nama lembaga pemasyarakatan dengan nama lembaga pembinaan khusus anak, dengan paradigma yang berbeda dengan lapas. Tentunya ini perlu pemikiran yang cukup mendalam tentang bagaimana seharusnya penanganan terhadap sekelompok anak yang sudah dihukum bersalah ini mengalami rehabilitasi dalam proses tersebut,” Harkristuti.


Ia menambahkan, UU ini juga memandatkan kerjasama dengan Kementerian Sosial dan dinas-dinas sosial di seluruh Indonesia. “Ini karena mereka (Kemensos, red) akan membangun lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (LPKS) yang akan dapat dimanfaatkan sebagai tempat yang sekarang namanya rumah tahanan, tapi, ke depan kita akan sebut dengan lembaga penempatan anak sementara yang  akan ada di setiap provinsi, “ ujarnya.


Dalam penegakkan hukum, tambahnya, memang diperlukan penanganan dalam setiap kasus pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau legistik. “ Ini adalah aliran yang sangat formalistik yang diperlukan dalam proses penegakkan hukum. Namun, penegakkan hukum itu juga perlu memperhatikan aspek keadilan. Hukum dan keadilan memang acap kali berjalan bersama, tapi arahnya tidak selalu sama. Tindak pidana ringan seperti mencuri sandal, itu merupakan tindak pidana yang tidak dapat disalahkan apabila penegak hukum kemudian memproses sebagai suatu tindak pidana, karena sudah diatur dalam pasal 362 KUHP, “ jelas Harkristuti.


Ia berharap, ke depan, tindak-tindak pidana ringan seperti mencuri sandal tersebut akan dibatasi, dan  dapat diselesaikan melalu proses diversi atau proses pengalihan pidana. “Dengan begitu kasus-kasus pidana ringan dapat diselesaikan tanpa harus melalui sistem pidana, melainkan proses diversi dengan melibatkan aparat hukum, anak, korban, dan keluarga, untuk mencapai suatu kesepakatan diversi yang menjadikan kasus tersebut tidak perlu diproses dalam sistem peradilan pidana yang berujung pada perampasan anak. Diversi ini sudah sangat maju di kepolisian, saat ini, “ pungkasnya. 


Perbincangan ini kerjasama KBR68H dengan Kementerian Hukum dan HAM.


Editor: Vivi Zabkie

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Cek Fakta: Top Five Hoax of The Week

Kabar Baru Jam 17