RUU Ormas: Negara Melihat Masyarakat sebagai Ancaman

KBR68H, Jakarta - LSM HAM HRWG menilai RUU Ormas yang masih digodok di DPR berpotensi mengancam keberadaan lebih dari 900 ormas di Indonesia.

BERITA

Selasa, 02 Jul 2013 10:58 WIB

Author

Doddy Rosadi

RUU Ormas: Negara Melihat Masyarakat sebagai Ancaman

RUU Ormas, masyarakat, ancaman, FPI dilindungi

KBR68H, Jakarta - LSM HAM HRWG menilai RUU Ormas yang masih digodok di DPR berpotensi mengancam keberadaan lebih dari 900 ormas di Indonesia. Direktur Eksekutif HRWG, Choirul Anam mengatakan ormas yang terancam itu pada umumnya merupakan ormas yang sering mengkritik kebijakan pemerintah. Sementara ormas yang sering anarkis seperti FPI justru dilindungi. HRWG pun menolak pengesahan RUU Ormas tersebut. Seberapa besar ancaman RUU Ormas ini apabila disahkan menjadi UU? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Anggota Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Ormas, Alfons Kurnia Palma dalam program sarapan pagi

Apa yang bahaya dari RUU Ormas itu sehingga banyak sekali teman-teman yang menolak?


Pertama bahwa kita tidak melihat pasal per pasal tapi kita lihat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari keberadaan RUU ini. Apakah memang secara filosofis dibutuhkan atau tidak, karena kalau diselesaikan secara filosofis sebenarnya tidak dibutuhkan. Karena memang seperti dikatakan tadi bahwa ada beberapa persoalan yang dikemukakan, pertama terkait dengan beraktivitas ya apakah menjalankan itu atau tidak, bersifat anarkis atau tidak. Ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan Undang-undang yang lainnya yang sudah ada di Indonesia pada saat ini contohnya ada KUHP, kemudian kalau keuangan ada Undang-undang No. 31 atau juga ada dalam Undang-undang yayasan dan seterusnya.

Revisi Undang-undang Yayasan Dan Perkumpulan sempat didengungkan tapi sampai sekarang DPR lebih mengurusi RUU Ormas. Anda punya catatan soal ini?

Itu yang jadi persoalan kenapa ini yang lebih dikemukakan terlebih dahulu, kenapa tidak Undang-undang Perkumpulan dan Undang-undang Yayasan yang direvisi terlebih dahulu. Ini sebenarnya ada watak dari negara untuk menjungkirbalikkan logika berpikir dalam kehidupan ketatanegaraan atau bernegara. Bahwa mereka melihat masyarakat sebagai ancaman, ini harus dibalik sebenarnya bukan warga atau rakyat sebagai ancaman tapi negara itu yang harus dievaluasi ketika terjadi suatu permasalahan atau kesalahan. Jadi rakyat sebagai mandataris negara wajib mengkritisi dari aktivitas-aktivitas negara ketika mereka menilai dan melakukan tindakan yang salah. Ini sebenarnya yang paling penting.

Tapi tetap butuh landasan hukum untuk mengatur kelembagaan barangkali?

Itu sudah diatur dalam Undang-undang Yayasan. Kalau misalnya tentang keorganisasian itu dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, kenapa itu tidak dimaksimalkan. Oleh karena itu makanya kita menilai bahwa negara sudah menjalankan politik keteraturan dan melakukan hegemoni kepada rakyat, ini yang sangat berbahaya. Jadi secara watak dan mainstream RUU itu cenderung melakukan pembatasan-pembatasan kepada masyarakat sipil, kepada rakyat keseluruhan. Misalnya dengan definisi ormas yang tidak jelas itu mengakibatkan bahwa orang berkumpul walaupun hanya tiga orang dianggap sebagai suatu ancaman, ini paradigma yang salah.

Sehingga perlu diatur dengan Undang-undang ini ya?

Iya itu makanya kita katakan ini kesesatan dalam berpikir. Karena ini kita dalam negara yang demokratis yang berbentuk republik. Jadi memang semuanya harus dilihat bahwa apakah memang hukum sebagai instrumen bisa berkontribusi terhadap demokratisasi di Indonesia, sehingga kita bisa mendapatkan kesejahteraan. Apabila tindakan kebebasan berorganisasi itu dibatasi saya tidak yakin kesejahteraan bisa terpenuhi nanti dan itu bisa berkontribusi.

Kalau nanti disahkan berarti sudah siap menggugat ke MK?

Iya tapi memang harus kita lihat terlebih dahulu apakah memang judicial review itu tersebut langkah yang strategis. Karena ini sudah rentang dua tahun dilakukan dan tujuh kali penundaan, artinya bahwa sudah banyak uang negara dipakai untuk pembahasan soal ini. Kalau misalnya kita menang ini pemborosan uang negara jadinya. Makanya anggota DPR RI harus legowo, seenarnya secara konten di dalam RUU Ormas itu sendiri sudah banyak diatur dalam Undang-undang sektoral lainnya. Kenapa ini yang keukeuh mereka untuk menjalankan itu, ini justru jadi pertanyaan.
 
Apakah ada dugaan kaitan politik pemilu 2014?

Makanya saya mau katakan, apalagi Pak Najib mengatakan tidak menjalankan dalam pertarungan politik lokal.

Bagaimana analisa anda sehingga partai-partai merasa diuntungkan dengan Undang-undang ini kaitannya dengan pemilu 2014?

Karena organisasi underbow partai politik tidak diatur dalam RUU ini. Jadi dia sebagai suatu organisasi yang bersifat istimewa yang diuntungkan dalam proses pengekangan dalam organisasi kemasyarakatan.

Artinya anda dan teman-teman yang diatur dengan Undang-undang ini jadi semakin sempit gerakannya?

Bisa juga dalam hal tertentu seperti itu. Tapi yang penting adalah yang namanya setiap orang itu berhak berpolitik dan berserikat. Konstitusi itupun mengatur itu. Oleh sebab itu kenapa itu harus dibatasi, makanya dilihat ada proses pembatasan yang bersifat hegemoni yang akan melakukan politik keteraturan dalam negara. Negaralah yang harus menjalankan itu, ini yang salah apalagi dalam satu kementerian tertentu. Ini akan menguatkan suatu kementerian menjadi suatu organ politik, ini soal masyarakat dan politik, ini mengindikasikan bahwa ini suatu ancaman, padahal tidak. Kalau misalnya ini terjadi ini merupakan kemunduran dalam demokrasi. 
         
Jadi organisasi yang mau berserikat harus mendaftar dan ini merupakan pembatasan ya?

Betul. Karena harus dipahami bahwa apakah kegiatan arisan harus didaftarkan ke Kesbangpol. 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Jaksa Agung Diminta Klarifikasi Pernyataan bahwa Tragedi Semanggi I-II Bukan Pelanggaran HAM Berat