Mau Sekolah Di SMK di Mataram? Jangan Bertato dan Bertindik!

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, ada syarat khusus yang hanya ditujukan bagi calon siswa SMK, yaitu tes kesehatan berupa pemeriksaan tato dan tindik telinga.

Kamis, 18 Jul 2013 12:14 WIB

Author

Yudi Rahman

Mau Sekolah Di SMK di Mataram? Jangan Bertato dan Bertindik!

SMK, Mataram, tindik, tato

Dua siswa laki-laki lulusan SMP di Nusa Tenggara Barat dikabarkan tidak bisa mendaftar sekolah ke SMK hanya karena pernah memiliki tindik telinga dan bertato. Penolakan ini dianggap sebagai pelanggaran hak dasar warga negara, yaitu hak pendidikan. Mengapa bisa begitu? Kak Reporter Yudi Rachman dari KBR68H menyusun laporannya berikut ini.

Ada hal yang aneh pada proses pendaftaran siswa Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru, ada syarat khusus yang hanya ditujukan bagi calon siswa SMK, yaitu tes kesehatan berupa pemeriksaan tato dan tindik telinga. Hasilnya, dua calon siswa dikabarkan ditolak mendaftar masuk hanya karena bertato dan bertindik telinga.

Nah kabar itu masuk dalam laporan yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat. Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim mempertanyakan alasan SMK di Mataram menggunakan persyaratan itu. Adhar mengatakan aturan itu mengada-ada. Setiap calon siswa punya hak yang sama untuk memperoleh akses pendidikan.
”Saya mau tanya urgensisnya seorang siswa hanya karena tindik dia tidak boleh sekolah. Ingat lho ya usia-usia seperti itu usia yang labil. Apa adil hanya karena seperti itu lalu dia tidak boleh sekolah, justru kita sekolahkan mereka itu untuk dibina lagi,” kata Pak Adhar.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi NTB, Adhar Hakim bilang saat ini Ombudsman berusaha mengadvokasi dua calon siswa SMK tersebut. Ombudsman RI kini mengumpulkan bukti-bukti dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Ombudsman berharap sekolah-sekolah di NTB tetap menerima calon siswa bertato dan bertindik, sepanjang memenuhi persyaratan pendaftaran.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat Lalu Syafii mengaku tidak tahu menahu ada aturan larangan semacam itu. Lalu Syafii menegaskan pemerintah daerah tidak pernah mengeluarkan aturan larangan akses pendidikan bagi siswa bertato dan bertindik. Ia meminta sekolah mencabut aturan tersebut. “Semua boleh masuk semua, tidak boleh ada yang dilarang sekolah semua boleh, itukan kasus. Harus kita lihat kasusnya, kita panggil, kita lakukan pembinaan namanya manusia itu pasti ada yang jelek ada yang bagus. Tetapi kalau dia jelek, terus kita larang dia sekolah nanti tambah jelek dia. Saya belum ada laporan, ada sekolah yang melarang. Tetapi bagi kami,siswa baru itu tidak ada istilah penolakan itu sudah prinsip sepanjang daya tamput tersedia,” kata dia.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Lalu Syafii mengatakan akan menindak lanjuti laporan adanya sekolah yang menolak menerima siswa bertindik dan bertatok. Lalu Syafii meminta agar setiap sekolah tetap memberikan akses pendidikan yang sama kepada siapapun calon pendaftar.

Salah satu sekolah di Mataram yang disebut-sebut menolak siswa bertindik adalah SMK Negeri 2 Mataram. Namun Kepala Sekolah SMKN 2 Mataram Sahnan membantah tudingan itu.  Kata dia, sekolahnya tetap membuka diri untuk anak bertato dan bertindik. Hanya saja, mereka diberikan pengawasan dan pembinaan khusus.

 “Kalau kita tidak ada yang seperti itu, di SMKN 2 juga tidak ada yang menolak anak-anak seperti itu. Cuma kalau ada yang bertato dan bertindik itu sebagai catatan sekolah untuk membina. Yang jelas anak-anak seperti itu perlu dibina lebih maksimal kalau dilarang sekolah itu tidak,” tambah Pak Sahnan.

Sahnan bahkan menantang Ombudsman Provinsi untuk mengklarifikasi terkait laporan tersebut. Untuk itu, sekolah SMKN2 juga akan mencari tahu benar atau tidaknya informasi tersebut agar bisa diselesaikan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai penolakan siswa bertato dan bertindik di NTB bertentangan dengan UU Sistem Pendidikan Nasional dan konstitusi. Menurut Ketua Divisi Pengawasan KPAI Muhammad Ihsan, sekolah harus memberikan pengawasan dan kasih sayang kepada anak didik yang jiwanya masih labil. Karena menurut dia, dengan memberikan perhatian dan motivasi akan menambah semangat anak tersebut.  “Ini mungkin prosesnya kita harus lakukan pembinaan dengan cara yang tepat, melarang mereka sekolah itu tidak sebanding dengan apa yang kita anggap salah mereka lakukan. Padahal sekolah itu dalam Undang-Undang dijamin hak setiap warga negara khususnya anak mendapatkan pendidikan yang layak. Jadi pemerintah daerah melarang anak-anak untuk sekolah karena alasan itu, itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam Undang-Undang Dasar, UU Sisdiknas maupun Undang-Undang Perlindungan anak,” tegas Pak Ihsan.

Ketua Divisi Pengawasan KPAI Muhammad Ihsan menambahkan siswa bertato atau bertindik  membutuhkan perhatian orang tua, sekolah dan pemerintah agar mereka bisa menyelesaikan sekolah dengan maksimal, tanpa hambatan. (KBR68H)


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18