KBR68H, Jakarta - Majelis Pertimbangan Buruh Indonesia (MPBI) bakal menggelar aksi unjukrasa untuk menolak RUU Ormas hari ini. Presidium MPBI, Said Iqbal mengatakan, sekira 3000 buruh dari Jabotabek akan menggelar aksi di DPR dan Istana Merdeka. Dia menilai, pengesahan RUU Ormas menjadi Undang-Undang bisa menghambat kebebasan berserikat dalam perusahaan. Apakah DPR akan tetap mengesahkan RUU Ormas hari ini? Simak perbincangan penyiar KBR68H Agus Luqman dan Arin Swandari dengan Anggota Pansus RUU Ormas dari Fraksi PAN, Muhammad Najib dalam program Sarapan Pagi.
RUU Ormas ini sebetulnya apa kalau menurut versi DPR?
Sebetulnya muncul gagasan untuk membuat RUU ini datang dari masyarakat sendiri. Banyak sekali masyarakat yang mengeluh setelah 15 tahun bereformasi yang memberikan kebebasan berserikat, berkumpul maupun menyatakan pendapat belakangan ini ruang kebebasan itu sudah melenceng terlalu jauh. Banyak sekali LSM-LSM abal-abal yang kerjanya tidak jelas, kemudian melakukan intimidasi kepada masyarakat atau ormas-ormas yang menimbulkan keresahan masyarakat. Banyak sekali kelompok preman yang mengatasnamakan ormas, sekarang ormas jumlahnya sudah hampir seratus ribu. Khususnya di daerah-daerah muncul ormas-ormas berbasis etnis, berbasis agama, berbasis suku yang mengancam keharmonisan hubungan antaretnis, antaragama. Apalagi belakangan muncul LSM-LSM yang memberikan dukungan kepada gerakan separatisme. Kita sebetulnya punya Undang-undang yang sama, namanya Undang-undang Keormasan No. 8 Tahun 1985. Tetapi itu semangatnya asas tunggal, represif yang dibuat Orde Baru sehingga aparat tidak bisa menggunakan itu, kira-kira seperti itu semangatnya.
Lalu kenapa Partai Amanat Nasional sepertinya tidak condong ke arah RUU Ormas?
Sebetulnya saya yang mengikuti penyusunan ini sejak dua tahun lalu berusaha untuk mengakomodasi seluruh aspirasi masyarakat. Kita bertemu banyak sekali tokoh LSM maupun ormas, saya sendiri background saya aktivis LSM maupun LSM. Saya berpikir ini kesempatan untuk memberikan dukungan kepada LSM atau ormas-ormas yang sementara ini mencari dana dari masyarakat kita bisa support lewat APBD atau APBN. Saya tidak tahu belakangan kok banyak ormas-ormas besar yang menentang, padahal yang kita mau rapihkan ormas-ormas yang melakukan premanisme atau LSM abal-abal.
Apakah yang anda maksud mereka yang men-sweeping sembarangan?
Saya kira begitu. Di daerah itu lebih gawat lagi hampir semua perusahaan BUMN katakanlah BUMN watch, bupati watch, mereka ingin memeriksa semua keuangan mereka ini membahayakan. Belakangan ketika ormas-ormas besar ikut menentang ini yang membuat kenapa PAN kemudian agak step down atau with grow berdiri di depan mendukung ini. Kami berpikir kalau ormas-ormas besar yang sudah berjasa, apalagi berdiri sebelum proklamasi ini harus didengar dan aspirasinya harus diakomodasi. Sebelum mereka menyetujui sebaiknya masalah ini ditunda dulu, kira-kira seperti itu posisi PAN.
Jadi hari ini kira-kira akan menolak dalam pernyataan sidang paripurna?
Sebetulnya tadi malam kami ada agenda untuk rapat di fraksi. Tapi ketua fraksi sedang berduka, mertuanya meninggal dunia, sehingga rencananya pagi ini sebelum paripurna kita akan rapat apakah menerima atau menolak. Karena di paripurna yang lalu hanya PAN yang berkeberatan.
Apa yang membuat PAN berbeda dengan fraksi lain?
Pertama saya bisa katakan background saya LSM dan ormas. Kedua PAN ini punya hubungan aspiratif dengan Muhammadiyah, Muhammadiyah salah satu ormas yang menolak.
Sebetulnya kalau dari fraksi-fraksi lain mengapa mereka mendukung RUU ini?
Saya kira teman-teman juga mengalami hal yang sama dengan saya. Setiap kali ke daerah itu banyak sekali keluhan-keluhan akan LSM-LSM atau ormas-ormas yang mengganggu ketertiban umum. Terus terang kami di DPR pernah punya kebijakan kalau kunker itu agar kita melakukan komunikasi riil dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi masyarakat. Salah satu bukti administratif adalah kita harus meminta tanda tangan LSM, ketika kebijakan ini diberlakukan itu mayoritas mengeluh. Karena LSM-LSM yang dimintai tanda tangan itu baru mau memberikan tanda tangan kalau mereka memberikan kompensasi uang. Kalau tidak memberikan kompensasi uang walaupun mereka memberikan penjelasan apa yang dilakukan di DPR, berusaha menyerap aspirasi masyarakat mereka tidak mau memberi tanda tangan. Sehingga kebijakan ini kita ubah bahwa bukti turun ke daerah hanya dibubuhi tanda tangan struktur partai di bawah apakah itu cabang, ranting, DPD.
Tapi saat ini banyak kelompok-kelompok yang menolak soal ini. DPR tidak melihat suara publik yang begitu besar?
Tentu sangat diperhatikan. Tetapi saya sendiri mencoba untuk memilah dan memilih, ternyata dari sampling yang saya lakukan itu mayoritas atau lebih banyak yang mendukung daripada menentang. Hanya saja memang yang mendukung ini saya tidak tahu ya, media lebih suka mempublikasikan yang menentang.
Dari analisa anda RUU Ormas ini akan mengancam siapa?
Sebetulnya kalau istilah mengancam tidak ada yang terancam sepanjang mereka tidak melakukan sweeping atau merusak infrastruktur publik. Selain itu saya melihat ada penentangan yang cukup vokal dari NGO atau LSM asing. Sebetulnya mereka tidak perlu khawatir karena tetap diberikan ruang yang cukup lebar untuk melakukan aktivias yang sepanjang tidak mereka tidak melakukan aktivitas yang berhubungan dengan separatisme atau ikut pertarungan politik lokal apakah itu pilgub, bupati, pemilihan presiden. Menurut hemat saya Indonesia adalah negara yang paling ramah dengan LSM asing atau yang berafiliasi di asing. Karena itu sepanjang mereka melakukan hal-hal yang positif tidak perlu khawatir.
DPR: Pembuatan RUU Ormas Berawal dari Keluhan Masyarakat
KBR68H, Jakarta - Majelis Pertimbangan Buruh Indonesia (MPBI) bakal menggelar aksi unjukrasa untuk menolak RUU Ormas hari ini.

Selasa, 02 Jul 2013 10:47 WIB


RUU Ormas, pengesahan, paripurna DPR, keluhan masyarakat
BERITA LAINNYA - BERITA
Vaksinasi Covid-19 Apindo Siap Bantu Distribusi
"Tentu kita akan coba cari informasi dan komunikasi dengan anggota. Karena anggota kan ada juga yang di bidang kesehatan."
Gempa Sulbar BNPB 42 Meninggal
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
Tahun Ini PLN Bangun Pembangkit Listrik Tenaga Angin Pertama di Jawa
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
Neraca Perdagangan RI Surplus 8 Kali Berturut-turut
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina.
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Polri Serahkan Jenazah Korban kepada Keluarga
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
DPR Selain Pandemi Waspada Juga Bencana Alam Awal Tahun
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
Listyo Sigit Jadi Calon Tunggal Kapolri Jubir Wapres Keputusan Tepat
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
Kecelakaan Pesawat Sriwijaya Air SJ182 DVI Identifikasi 2 Korban
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
Mulai Besok Jawa Barat Gelar Vaksinasi Covid-19 di 7 KabupatenKota
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara,"
Ini Alasan Dewan Kehormatan Jatuhkan Sanksi Pemberhentian Arief Budiman sebagai Ketua KPU
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
Presiden Jokowi Ajukan Kabareskrim Sebagai Calon Tunggal Kapolri
"Kami sangat mengharapkan proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya,"
Tiga Korban SJ182 Kembali Teridentifikasi
Kepala Pusat Inafis Polri Hudi Suryanto merinci ketiga korban yang berhasil diidentifikasi adalah Fadly Satrianto, Khasanah, dan Asy Habul Yamin. Fadly Satrianto ialah co-pilot pesawat Sriwijaya.
Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Kotak Hitam Pesawat Ditemukan
"Dilaporkan pula bahwa Underwater Locator Beacon (ULB) ditemukan sebanyak dua. Artinya satu lagi, Cockpit Voice Recorder masih perlu dicari,"
KPK Geledah Dua Rumah Terkait Kasus Bansos Covid-19 Kemensos
KPK belum menjelaskan pemilik rumah yang digeledah tersebut
Komnas HAM akan Sampaikan Langsung Laporan Penembakan FPI ke Presiden
Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.
Menag Minta Masyarakat Tak Ragu Ikuti Vaksinasi Covid-19
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, vaksin ini bukan obat melainkan bagian dari upaya pencegahan
Panggil Menhub ke Istana Presiden Minta Percepatan Pencarian Korban SJ182
Jokowi meminta Menhub mengkoordinasikan layanan serta menjamin hak-hak keluarga korban jatuhnya Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu.
Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 KNKT Pesawat Tidak Meledak di Udara
"Dari data sebaran itu menunjukkan, impact yang terjadi dapat dikatakan ada satu titik atau sangat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ledakan"
Kecelakaan Sriwijaya Air SJ182 Tim DVI Identifikasi 1 Korban Bernama Okky
"Setelah kami cek dalam daftar manifes, nama Okky Bisma itu juga ada pada daftar manifes nomor empat,"
Polri Tetapkan Rizieq Menantu dan Dirut RS Ummi Tersangka Kasus Tes Covid-19 dan Hoaks
"Menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA yakni menantu dari MRS, dan AT selaku Dirut RS Ummi,"
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Kebiri Kimia dan Perlindungan Anak dari Predator Seksual
Kabar Baru Jam 8
Upaya Mengangkat Pamor Produk Artisan Indonesia
Kabar Baru Jam 10