Bagikan:

Akta Kelahiran, Hak Anak yang Rumit Didapat

Akta Kelahiran itu wajib punya. Hanya saja buat mendapatkannya perlu jalan berliku.

Kamis, 18 Jul 2013 13:32 WIB

Author

Nurika Manan

Akta Kelahiran, Hak Anak yang Rumit Didapat

Akta Kelahiran, KPAI, Hak Anak, Hak Warga Negara

KBR68H, Jakarta-Sobat Teen masih ingat kewajiban menyertakan fotocopy akta kelahiran untuk syarat masuk sekolah? Buat yang punya, urusan daftar-mendaftar bisa cepat beres. Tapi bagaimana kalau enggak punya? Alamat mereka bakal hilang kesempatan buat sekolah. Duuuh kasihan yaah. Sayangnya nih, ternyata sekitar 50 juta teman kita tidak punya akta kelahiran. Terus?  Apa pemerintah diam saja gituh? Bagaimana ya biar teman-teman kita ini mendapatkan kemudahan memperoleh akta kelahiran? Kita simak yuk di Cerita Kita yang disusun sama Kak Ika Manan.


Sauatu hari yang cerah, Teen Voice sempat bertemu dua orang Sobat Teen dan bertanya pada mereka soal akta kelahiran.


“Kamu punya akta kelahiran nggak? Punya. Penting itu karena kan itu buat diakui negara. Ya misalkan kita tidak diakui negara, kalau kita ada masalah, misalnya di luar negeri, ya kita tidak ada yang membantu,” kata Sobat Teen yang ternyata bernama Eko.


“Berguna sekali mba, kan kalau sekolah kita dimintain fotokopi akta. Kalau nggak punya ya gimana, sedangkan kita tinggal di negara Indonesia, masa kita tidak memiliki tanda bahwa kita warga Indonesia dan lahir di sini,” jawab Dewi dengan sigap.


Wah, hebat ya Eko dan Dewi sudah mengerti betul mengenai pentingnya akta kelahiran.


Mereka berdua beruntung sudah punya akta Sobat Teen. Memiliki akta kelahiran membuat mereka bisa mengenyam pendidikan formal di sekolah. Tapi kebayang nggak sih nasib 50 juta teman-teman kita yang enggak punya akta kelahiran? Yup,  mereka jadi kehilangan haknya untuk mendapatkan pendidikan dan jaminan sosial. Biasanya ini disebabkan karena kerumitan birokrasi ketika mengurusnya atau juga biaya-biaya yang memberatkan orangtua.


Saking ribetnya mengurus akta nih Sobat Teen, sampai-sampai, ada bapak-bapak dari Surabaya yang mengajukan uji materi pengurusan akta kelahiran dalam Undang Undang Administrasi Penduduk ke Mahkamah Konstitusi. Namanya Pak Muntholib. 


Pak Muntholib bilang prosedur pengurusan kelahiran ke pengadilan karena melampaui batas waktu 60 hari itu memberatkan orangtua. Akhirnya, MK memutuskan kelahiran yang terlambat dilaporkan ke pemda melampaui batas waktu 60 hari hingga 1 tahun tak perlu diurus sampai pengadilan. Yippi! Paling enggak ini jadi bikin mudah yah. 


Lalu bagaimana tanggapan pemerintah yang mesti menjalankan keputusan ini ya?


“Iya, artinya kita taati. Ini kan surat edaran sudah kita siapkan, Insya Allah 1-2 hari ini kita terbitkan. Sudah kita siapkan, menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu segera kita kirimkan ke masing-masing bupati dan walikota untuk menyikapinya, gitu. Tapi, prinsip kita mintakan kehati-hatian dalam menjustifikasi kedudukan hokum anak dan status hukum anak,” ujar pak Reydonyzar di gedung MK.


Pak Reydonizar Moenek atau pak Dony ini adalah Juru Bicara Kementerian Dalam Negeri. Pak Dony menjanjikan, Kemdagri akan menerbitkan pedoman pengurusan akta kelahiran setelah dikabulkan uji materi oleh Mahkamah Konstitusi.


Bukan hanya Pak Munthalib saja yang yang mengajukan uji materi mengenai akta kelahiran ini ke MK. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga melakukan hal yang sama. Anggota KPAI, Ibu Latifah Iskandar bilang, tugas mengurus akta kelahiran semestinya menjadi kewajiban negara, bukan warga negara. 


“Memiliki akta kelahiran adalah hak setiap anak Indonesia. Kewajiban pencatatan kelahiran seharusnya dibebankan kepada negara, bukan kepada warga negara. Jadi stelsel aktif negara, bukan stelsel aktif warga negara. Apalagi pengurusan akta kelahiran selama ini terkendala banyak hal, seperti jarak jauh, pengurusan yang berbelit, hingga denda yang tidak mampu dibayar oleh warga,” kata Bu Latifah Iskandar.


KPAI juga mengusulkan, untuk mempermudah pengurusan akta kelahiran, bisa meminta bantuan lembaga kesehatan seperti rumah sakit atau puskesmas dalam pencatatannya. 


Semoga Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi dari KPAI ya Sobat Teen. Biar hak-hak teman kita segera terpenuhi. Tidak hanya hak mendapat pendidikan, tetapi juga jaminan sosial dan perlindungan dari negara. Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang kebijakannya ramah anak!

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Ragam Syarat Beli Minyak Goreng Curah, Efektifkah?