Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021, Indef: Ambisius

"Belum lagi, yang saya lihat ekonomi real di masyarakat berat sekali. Bebannya berat dari sisi katakanlah meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tentu saja kesenjangan"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 24 Jun 2020 06:41 WIB

Author

Resky Novianto

Pemerintah dan DPR Sepakati Asumsi Makro 2021, Indef: Ambisius

Menkeu Sri Mulyani dan Menteri PPN Suharso Manoarfa rapat di Komisi XI DPR membahas asumsi makro, Senin (22/06). (Antara/Puspa)

KBR, Jakarta-   Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai  asumsi makro 2021  terlalu optimistis. Menurutnya, pemulihan ekonomi akan masih berjalan lambat hingga tahun depan, sehingga proyeksi 4,5 hingga 5,5 persen pertumbuhan ekonomi dianggap terlalu tinggi. 

Kata Tauhid, asumsi makro yang telah disepakati pemerintah dan DPR kurang realistis, mengingat banyaknya kelompok masyarakat bawah yang terkena imbas lesunya ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Saya tidak begitu yakin, memang kalau saya lihat ya kalau katakanlah pemerintah punya asumsi pertumbuhannya 4,5 sampai 5,5 persen. Menurut saya terlalu optimistis lah, ada beberapa hal yang menurut saya cukup krusial. Yang pertama adalah, pemulihan ekonomi kita tidak cepat. Bahwa daya beli kita tidak mungkin cepat, bahwa beberapa bulan ini bisa muncul. Kalau misalnya dulu krisis 2008 dan sebagainya, itu kan memang kelompok masyarakat bawah itu kan terkenanya sedikit ya," ujar Tauhid Ahmad kepada KBR, Selasa (23/6/2020). 

Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, saat ini Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi motor penggerak ekonomi, terkena dampaknya. Karenanya, ekonomi disinyalir belum akan pulih dalam waktu yang singkat. Tauhid menyebut, kontribusi UMKM dalam GDP Indonesia sangat tinggi, menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan.

"Sekarang ini UMKM dan sebagainya itu kena semua, dan itu butuh waktu relatif lama. Menurut saya ini yang membuat ekonomi kita tidak langsung pulih,  karena UMKM itu hampir 60 persen GDP kita dengan 60 juta rumah tangga bayangkan dengan usaha menengah besar yang relatif lebih kecil, itu yang menjadi faktor pertama," ujarnya.

Tauhid menjelaskan, situasi perdagangan di 2021 diyakini belum akan membaik. Pasar-pasar internasional masih akan berjalan lambat tahun depan, yang berimbas terhadap pembatasan global. Hal ini, kata Tauhid, relatif tidak akan membantu perekonomian Tanah Air, meskipun terdapat surplus di dalam negeri.

"Perdagangan kita belum membaik begitu di 2021. Misalnya, pasar-pasar kita di Amerika, di Cina, kemudian Jepang dan sebagainya itu belum bisa langsung pulih. Jadi di 2021 mereka sama-sama memulihkan diri. Jadi misalnya kalau pasar-pasar luar negeri kita terbatas, meski kita surplus, tapi volume nilainya kan berkurang. Jadi lebih rendah dari keadaan 2019 lah dan itu akhirnya tidak akan optimal mendorong pertumbuhan kita mencapai 5 persen," tuturnya.

Tauhid menambahkan, asumsi pertumbuhan ekonomi di tahun depan terlihat ambisius. Padahal, pandemi belum berakhir sehingga   ada ketidakpastian ekonomi langsung pulih. Selain itu, sisi perdagangan yang memang sedang lesu baik nasional maupun internasional.

"Kalau 5 persen itu kan normal, situasi pasar kan tidak langsung 2021 normal. Ini menurut saya penting. Jadi menurut saya ambisius. Ya belum lagi, yang saya lihat ekonomi real di masyarakat berat sekali. Bebannya berat dari sisi katakanlah meningkatnya pengangguran, kemiskinan, dan tentu saja kesenjangan akan membuat beban ekonomi cukup berat untuk cepat pulih," tutupnya. 

Pada Senin malam, Pemerintah dan DPR menyepakati asumsi dasar dan makro ekonomi. Dalam rapat yang berlangsung hampir 10 jam, disepakati juga target dan indikator pembangunan 2021. Pimpinan rapat Komisi XI DPR, Dito Ganinduto menyatakan kesepakatan tersebut akan tertuang dalam kesimpulan rapat.

"Dengan demikian, kita sepakati bersama kesimpulan rapat nomor 1, 2, dan 3. Setuju? (Setuju). Maka dengan begitu berakhir pula rapat kerja dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Gubernur BI, Ketua OJK, dan Kepala BPS, dalam asumsi dasar KEM dan PPKF 2021," ujar Dito saat menutup rapat di ruang Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (22/6/2020) malam.

Dalam rapat kerja DPR dan Pemerintah tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun anggaran 2021 disepakati sejumlah hal. Di antaranya pertumbuhan ekonomi 4,5 hingga 5,5 persen,  tingkat inflasi 2,0-4,0%, nilai tukar rupiah antara 13.700 hingga 14.900, dan SBN  10 tahun 6,29-8,29%

Selain itu disepakati sejumlah target pembangunan. Yakni;  Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 7,7-9.1%,  Tingkat Kemiskinan 9,2-9,7%,  Rasio Gini 0,377 - 0,379, 

Sedangkan Indikator Pembangunan adalah;  Indeks Pembangunan Manusia 72,78 - 72, 95,  NTP dan NTN (nilai tukar petani dan nelayan) 102 - 104.

 

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Eazy Passport, Solusi Ditjen Imigrasi di Masa Pandemi

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17