BERITA

Pangkas 35 BUMN, Pengamat Minta Pilih Direksi Profesional

""Sepanjang dia bisa profesional menjalankan tugasnya sesuai yang diminta, misalnya sebagai dewan komisaris berarti mengawasi BUMN dengan baik, menurut saya juga oke saja,""

KBR, Jakarta-  Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai    kurang produktif dan belum sepenuhnya transparan dalam proses penunjukkan direksi. Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) daei Universitas Indonesia (UI) Toto Pranoto mengatakan, hal tersebut terlihat dari rencana perampingan atau pemangkasan ratusan perusahaan BUMN oleh Erick Thohir. 

Toto menyebut, langkah restrukturisasi sudah tepat bila menilik salah satu kelemahan BUMN, yakni soal pemilihan direksi di perusahaan pelat merah.

"Saya melihatnya sepanjang pemilihan direksi dilakukan dengan prinsip yang accountable ya, saya kira hasilnya  akan lebih bagus ya. Tapi kalau misal masih dianggap tanda petik ya masih ada misalnya titipan-titipan terutama ada di level  dewan komisaris dan seterusnya, kalau menurut saya, misal dia dengan latar belakang parpol atau apapun, sepanjang dia bisa professional menjalankan tugasnya sesuai yang diminta, misalnya sebagai dewan komisaris berarti mengawasi BUMN dengan baik, menurut saya juga oke saja," ujar Toto Pranoto kepada KBR, Rabu (10/6/2020).

Toto mencontohkan, saat ini proses restrukturisasi  telah berjalan salah satunya di PT Krakatau Steel. Proses divestasi terhadap banyak anak perusahaan Krakatau, yang dianggap tidak ada korelasi dengan bisnis induknya sangat tepat. Menurut Toto, dengan cara-cara itu, struktur bisnis yang ramping dan efisiensi bisa dilakukan. 

"Kalau tidak salah di triwulan I tahun ini angkanya sudah relatif positif. Jadi langkah seperti itu kalau banyak dilakukan di banyak BUMN lain, saya kira hasilnya bisa positif lah," ujar Toto.

Toto menambahkan, saat ini fakta terkait jumlah anak perusahaan BUMN hingga 700-an, sebagian besar situasinya tidak sehat. Karenanya, langkah-langkah Kementerian BUMN menutup anak-anak perusahaan yang tidak sejalan kepada bisnis induknya, sudah cukup cermat.

"Isu terkait dengan perampingan jumlah BUMN, atau restrukturisasi yang akan dikerjakan itu, menurut saya bagus-bagus saja dalam konteks pada akhirnya nanti mungkin jumlah BUMN kita akan lebih sedikit tapi akan lebih sehat, kuat, dan punya daya saing jadi ketika kedepannya bukan cuma bermain di domestik, tapi juga bisa ekspansi di global," tutupnya.

Sebelumnya saat rapat kerja dengan DPR Selasa (9/6/2020), Menteri BUMN Erick Thohir  mengatakan telah melakukan restrukturisasi perusahan milik negara itu.   Dia telah memangkas perusahaan plat merah tersebut yang semula 142 perusahaan menjadi 107 perusahaan.

"Sebagai informasi, Alhamdulillah, dari 142 BUMN sekarang ini kita bisa mengkategorikan yang namanya BUMN tinggal 107. Jadi jumlah sudah turun signifikan dan tentu ini juga akan kita turunkan terus kalau bisa sampai ke angkasa 80-70 ke depannya. Ini tentu tahap satu sudah tapi berikutnya kita coba lakukan," kata Erick dalam rapat.

Menteri BUMN Erick Thohir menambahkan, selain merestrukturisasi perusahaan, ia juga menurunkan jumlah klaster di Kementerian BUMN. 

"Klaster alhamdulillah kita sudah turunkan. Yang jumlahnya tadinya 27 sekarang jumlahnya 12," katanya

Erick menyatakan, masing-masing Wakil Menteri akan membawahi 6 klaster.

Wakil Menteri BUMN I yakni Budi Gunadi Sadikin akan membawahi Klaster Industri Migas dan Energi, Minerba, Perkebunan Kehutanan, Pupuk & Pangan, Farmasi & Kesehatan, serta Pertahanan, Manufaktur & Industri Lainnya.

Selanjutnya Wakil Menteri BUMN II yaitu Kartika Wirjaatmadja bakal membawahi Klaster Jasa Keuangan, Jasa Asuransi & Dana Pensiun, Telekomunikasi dan Media, Pembangunan Infrastruktur, Pariwisata, Logistik dan Lainnya serta Klaster Sarana dan Prasarana Perhubungan. 

Editor: Rony Sitanggang

• kebebasan pers
• krisis ekonomi
• COVID-19
• pers