BERITA

BSSN: Ada 28 Juta Serangan Siber ke Server KPU

""Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian."

KBR, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah menangani 28,8 juta percobaan serangan siber ke server milik Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Semuanya telah berhasil ditangani," kata Kepala BSSN, Hinsa Siburian dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (17/6/2019).

Hinsa menyebut, sebagian besar serangan itu berbentuk malware, yakni program yang bisa menyusup ke sistem komputer melalui email, download dan lain sebagainya, yang bisa menyebabkan kerusakan komputer atau pencurian data.

Menurut Hinsa, serangan siber ke server KPU datang secara masif. Namun pihaknya tidak mendalami motif atau konten dari serangan tersebut.

"BSSN tetap menjaga integritas dan profesionalitas serta menjunjung tinggi netralitas dalam mendukung Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil," kata Hinsa.

Dalam mengantisipasi serangan siber, BSSN berkoordinasi dengan KPU, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, Kementerian Hukum dan HAM, serta sejumlah instansi lain.

Kepala BSSN Singgung Anggaran Tahun 2020

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR, Hinsa menyebutkan adanya pembahasan anggaran dan rencana kerja prioritas nasional.

Menurut Hinsa, untuk tahun 2020 mendatang ada anggaran untuk BSSN sebesar Rp2,2 triliun. Anggaran itu diprioritaskan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), penelitian dan kebutuhan operasional.

“Anggaran tersebut jumlahnya sama dengan tahun ini, tapi diharapkan dapat ditambah,” kata Hinsa.

Sebelumnya, Hinsa menyebut BSSN memiliki 1.200 personel untuk menjaga keamanan siber nasional.

Hinsa baru dilantik sebagai Kepala BSSN pada Mei 2019 lalu. Sampai sekarang ia belum genap sebulan memimpin BSSN.

Hinsa pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) dan Pangdam Cenderawasih yang bermarkas di Jayapura, Papua. Sejak divestasi Freeport pada Desember 2018, Hinsa juga mendapat jabatan sebagai salah satu komisarisnya. Hingga saat ini belum ada kabar tentang pengunduran diri Hinsa dari Freeport, sebagaimana amanat UU Pelayanan Publik yang melarang pejabat negara untuk merangkap jabatan.

Editor: Citra Dyah Prastuti

• BSSN
• siber
• serangan siber
• KPU
• rekapitulasi KPU
• Pemilu 2019