Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan 2 Skema Pembiayaan Ini

Selain BUMN, pihak swasta juga akan dilibatkan.

BERITA | NASIONAL

Kamis, 27 Jun 2019 09:49 WIB

Author

Valda Kustarini

Bangun Ibu Kota Baru, Pemerintah Siapkan 2 Skema Pembiayaan Ini

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, dalam acara Diskusi Nasional Pemindahan Ibu Kota di Jakarta, Rabu (26/6/2019). (Foto: ANTARA/Galih Pradipta)

KBR, Jakarta- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyiapkan dua skema besar untuk membiayai pembangunan Ibu kota baru. 

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan untuk skema pertama kebutuhan dana sebesar Rp466 triliun. Sedangkan untuk skema kedua kebutuhan dana sebesar Rp323 triliun.

Menurut Bambang skema pembiayaannya tidak akan semata-mata bergantung kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tapi juga banyak menggunakan skema Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

"APBN pasti akan ada, lebih banyak untuk infrastruktur pelayanan dasar. Membangun istana tentunya, bangunan strategis untuk TNI POLRI, perumahan dinas baik untuk ASN maupun TNI, juga  pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau," kata Bambang di Gedung Bappenas, Rabu (26/06/2019).

Bappenas juga akan mendorong BUMN untuk ikut meningkatkan infrastruktur seperti bandara, pelabuhan dan jalan.

Skema KPBU lantas akan digunakan untuk membangun gedung perkantoran serta beberapa infrastruktur utama seperti listrik dan air, sarana pendidikan, sekolah, universitas, sarana kesehatan, rumah sakit, museum dan sarana penunjang lainnya. Selain BUMN, pihak swasta pun akan dilibatkan.

"Swasta akan melihat ibu kota baru sebagai sarana investasi yang menarik, baik untuk perumahan, kemudian membangun apakah sarana pendidikan tinggi, kesehatan, hotel, restoran, shopping mall maupun science techno park," katanya.

Dalam paparannya Bambang menyebut, bila menggunakan skenario pertama yakni dengan biaya Rp 466 triliun, pembangunan infrastruktur utama membutuhkan dana sebesar Rp 51,1 triliun.

Fungsi pendukung membutuhkan dana sebesar Rp 233,7 triliun, fungsi penunjang membutuhkan dana sebesar Rp 169,2 triliun, ruang terbuka hijau sebesar Rp 4 triliun dan pengadaan lahan sebesar Rp 8 triliun.

Ibu kota baru rencananya akan difokuskan untuk tempat tinggal Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Total ASN dan keluarga yang dipindahkan ke sana diperkirakan mencapai 1,5 juta orang. 

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Ini Persiapan dan Hal yang Harus Diperhatikan

Di samping menyiapkan pemukiman dan infrastruktur, pemerintah juga akan menyiapkan pangkalan militer di Ibu kota baru. Kepala Staf Presiden, Moeldoko, telah meminta Bappenas memetakan kawasan pelabuhan atau pangkalan yang representatif untuk penggabungan kekuatan militer Indonesia.  

"Itu kan impian. Ada unsur laut, unsur udara dan darat dalam satu kawasan. Saya pikir ini prestise sebuah negara yang menunjukkan kepada dunia luar atas kekuatan yang dia miliki," kata Moeldoko saat diskusi pemindahan Ibu kota di Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Baca juga: Ibu Kota Pindah, Moeldoko Ingin Bangun Pangkalan Militer Gabungan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Koalisi Gemuk Pemerintah Dinilai Ancam Demokrasi