Share This

Tingkatan Kesejahteraan, Jokowi Tagih Kajian Pembiayaan Perumahan Bagi PNS, TNI, dan Polri

"Ini ikhtiar untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik.

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 26 Jun 2018 16:46 WIB

Ilustrasi: Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berfoto dan halal bihalal usai mengikuti apel gabungan hari pertama masuk kantor setelah cuti bersama Idul Fitri 1439 Hijriah di Aceh Utara, Aceh, Kamis (21/6). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo menagih perkembangan kajian kebijakan khusus terkait pembiayaan rumah bagi pegawai negeri sipil (PNS), tentara, dan polisi. Pada rapat terbatas April lalu, Jokowi memerintahkan bawahannya mencari terobosan pembiayaan rumah untuk meningkatkan kesejahteraan PNS.

Jokowi mengatakan pemberian gaji ke-13 dan THR yang dilakukan selama ini efeknya tidak berlangsung lama.

"Alhamdulilah tahun ini kita bersyukur dapat memberikan THR dan gaji ke-13 bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, dan pensiunan. Tapi bagi saya itu belum cukup. Sifatnya masih menyentuh aspek kesejahteraan jangka pendek. Harus dipikirkan yang memiliki kesinambungan jangka panjang," kata Jokowi saat membuka ratas di kantornya, Selasa (26/6).

Jokowi pernah mendorong adanya pembiayaan non-APBN untuk mengatasi banyaknya PNS, TNI, dan Polri yang belum memiliki rumah. Cara ini juga diharapkan juga dapat mengatasi kesenjangan antara stok dan kebutuhan rumah.

Selain itu, pemerintah juga tengah mengevaluasi kebijakan terkait kesejahteraan PNS yang sudah berlaku selama ini. Salah satu yang akan diubah rencananya adalah skema penggajian dan dana pensiun.

"Ini ikhtiar untuk meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Kita akan terus lakukan perubahan pada sistem kesejahteraan dan perlindungan bagi para pensiunan ASN."


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.