Share This

Temui Menlu Jepang, Jokowi Berterima Kasih Indonesia Didukung Masuk Dewan Keamanan PBB

Presiden Joko Widodo mengapresiasi dukungan Jepang terhadap Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

BERITA , NASIONAL

Senin, 25 Jun 2018 10:56 WIB

Presiden Joko Widodo menjawab sejumlah pertanyaan wartawan usai memberikan keterangan pers terkait terpilihnya Indonesia jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020, Selasa (12/6). (Foto: ANTARA/ Widodo S)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo berterima kasih atas dukungan Jepang terhadap Indonesia dalam pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini disampaikannya ketika menerima Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Istana Merdeka, Senin (25/6/2018).

Jokowi berharap dengan begitu hubungan bilateral Indonesia dan Jepang kian kuat.

"Saya ingin menyampaikan beberapa observasi mengenai hubungan bilateral Indonesia dan Jepang, dan bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama lebih baik lagi, terutama di forum internasional," kata Jokowi di Istana Merdeka, Senin(25/6/2018).

Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Utusan Khusus Indonesia untuk Jepang Rahmat Gobel.

Terkait upaya memperbaiki hubungan bilateral kedua negara, Jokowi mengatakan bakal membahasnya dengan Menlu Retno. Menurutnya, selama ini Jepang telah menjadi salah satu sekutu Indonesia di forum-forum internasional.

Menlu Jepang Taro Kono dijadwalkan berkunjung ke Indonesia hingga 26 Juni mendatang. Kunjungan ini sekaligus memperingati 60 tahun hubungan bilateral Jepang-Indonesia. Kementerian Luar Negeri sebelumnya sempat mengatakan kunjungan kali ini salah satunya akan membahas isu kondisi politik di Semenanjung Korea.

Baca juga:


Misi Indonesia di Dewan Keamanan PBB

Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB melalui pemungutan suara Jumat(8/6/2018) lalu. Dari 190 suara yang diperebutkan, Indonesia berhasil memperoleh 144 suara.

Presiden Jokowi mengklaim kemenangan itu disebabkan karena kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis dan stabil, diplomasi dalam menjaga perdamaian dunia, peran Indonesia menjembatani negara konflik, serta independensi politik luar negeri Indonesia.

Kata Jokowi, isu kemerdekaan Palestina akan menjadi prioritas Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Ia pun menegaskan, sikap Indonesia tidak berubah dalam mendukung kemerdekaan Palestina.

"Secara khusus saya berperan kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu ini akan menjadi prioritas pada Dewan Keamanan PBB," kata Jokowi di Istana Bogor pada pertengahan Juni, Selasa (12/6/2018).

Ia menambahkan, selain isu Palestina yang jadi prioritas, Indonesia juga akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkuat perdamaian dan stabilitas dunia. Pendekatan-pendekatan juga akan dilakukan dengan negara lain khususnya menangani kejahatan lintas batas seperti terorisme. 

Kesempatan ini, menurut dia, adalah tanggung jawab yang harus ditunaikan dengan baik. Jokowi menegaskan keberhasilan Indonesia ini merupakan hasil kerja keras Kementerian Luar Negeri beserta seluruh diplomatnya.

"Setiap pertemuan kita dengan kepala negara dengan kepala pemerintahan, dengan negara-negara sahabat kita, selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB. Kampanye Indonesia dilakukan secara bersih, tidak menghambur-hamburkan uang."

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.